Main Article Content

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of planning and procurement of goods and services on the absorption of the Regional Budget. The data used in this study are primary data obtained from the results of distributing questionnaires in Bangka Belitung and Lampung provinces. Number of samples is 192 respondents from 66 the Local Government Organizations of Bangka Belitung and Lampung Provinces. The data analysis method used is descriptive analysis and regression analysis. The results obtained are: (1) Budget planning has a positive and significant effect on budget absorption in Lampung Province and Bangka Belitung Province. This result means that the more planned the activity budget in each SKPD / OPD, the higher the absorption of the budget; and (2) E-Procurement has a positive and significant effect on budget absorption in Lampung Province and Bangka Belitung Province. This result means that the better the implementation of e-procurement (procurement of goods and services) in each SKPD / OPD, the higher the budget absorption.

Keywords

Budgeting Planning e-Procurement and Budget Absorption

Article Details

Author Biographies

Ade Frankoe, Universitas Bengkului

Manajemen

Kamaludin Kamaludin, Universitas bengkulu

Manajemen

Fadli Fadli, Universitas Bengkulu

Manajemen
How to Cite
Frankoe, A., Kamaludin, K., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan E-Procurement terhadap Penyerapan Anggaran. The Manager Review, 3(1), 28–55. https://doi.org/10.33369/tmr.v3i1.19604

References

  1. Adhim, M.N. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang).Jurnal Ilmiah Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
  2. Adi, P.P. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar .Jurnal Ilmiah Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
  3. Azwar, S. (2003). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  4. Bappenas (2012). Penyerapan Anggaran Tingkat Kementrian di Indonesia, Jakarta.
  5. Basuki (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah.Yogyakarta:Kreasi Wacana
  6. Blili, S. & Raymond, L. (1994). Information Technology: Threats and Opportunity for Small and Mediun Size Entreprises, International Journal of Information and Management, 13(1): 439-448.
  7. Cardisiawan (2009). Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah. (Online). Tersedia di World Wide Web: http//www.wordpress.com/2009/04/29/mengungkappenyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah
  8. Cooper, D.R. & Emory,C.W. (1995). Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT Media Global Edukasi
  9. Cooper, D.R. & Shincdler, P.S. (2006). Business Research Methods, International Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. New York
  10. Creswell, J.W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  11. Departemen Keuangan RI (2009). Penganggaran Berbasis Kinerja, Jakarta
  12. Dirjen Anggaran Kemenkeu (2020). Laporan Realisasi Anggaran APBN dan APBD Tahun 2017-2018.
  13. Dirjen Perbendaharaan Negara (2017). Pedoman Penyerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Jakarta: Departemen Keuangan RI
  14. Dirjen Perbendaharaan Negara (2018). Kriteria Tingkat Penyerapan Realisasi Anggaran
  15. Dirjen Perbendaharaan Negarai (2015). Pola Ideal Penyerapan Anggaran berdasarkan Karakteristik, Jakarta.
  16. Ditjen Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahap VI. 2012. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta
  17. Donaldson, L. & Davis, J.H. (1997). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16: 49-64.
  18. Dwi, I.K. (2011). Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). Tesis Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  19. Eka, R.S. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. 4(1): 35-44
  20. Erlina, S.A. & Muda, I. (2017). The analysis of the influencing factors of budget absorption. International Journal of Economic Research, 14 (12):287-300.
  21. Ferdinand, A. (2006). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
  22. Gershon, R. (1999). Mengukur Kepuasan Pelanggan: Panduan Menciptakan Pelayanan Bermutu, Penerbit PPM, Jakarta
  23. Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
  24. Halim, A. dan Kusufi, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
  25. Halim, A.(2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
  26. Hasibuan, P.S. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE.
  27. Heriberta, T. & Yanilia (2018). Analysis of budget spending and its affect on Jambi Government performance. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 5(4): 244-256
  28. Herriyanto, H. (2010). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian. Tesis Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta
  29. Indriantoro dan Supomo (2002). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama.Yogyakarta: BPFE
  30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
  31. Kuswoyo, I.D. (2011). Analisis atas Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. Tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  32. Leruth, L. dan Paul, E. (2007). A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management System in Developing Countries. OECD Journal on Budgeting, 7(3): 1-29.
  33. Mahmudi (2012). Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta
  34. Manasan, R.G. dan Mercado, R.G. (2001). An Assessment ot The Absorptive Capacity Of Agencies Involved In The Publik Works Sector. Philippine Institute For Developmen Studies, Discussion Paper Series No. 2001-17. http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0117.pdf
  35. Mardiasmo (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi
  36. Martoyo, S. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta.
  37. Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran BelanjaSatuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di WilayahPembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis Program Magister Perencanaan danKebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta
  38. Mulyamah (2008). Manajemen Perubahan. Yudhistira. Jakarta
  39. Munandar (1999). Research location is in Layanan Pengadaan Secara Elekktronik (LPSE) of Yogyakarta
  40. Notoadmodjo (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  42. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  43. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  44. Pusat Kajian Anggaran (2020). Evaluasi Penyerapan Anggaran APBN dan APBD, Jakarta
  45. Romm, C.T., Sudweeks, F. (Eds.) (1998).Doing business electronically: a global perspective of electronic commerce, Spring Verlag Press
  46. Saidi dan Yared (2001). Implementasi Kebijakan e-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi. Universitas Brawijaya. Malang
  47. Sekaran, U. (2006). Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat
  48. Setiayadi, (2005). Meningkatkan Profitabilitas dan Cost Saving???e-procurement.http://reagansatyawira.blogspot.com/2008/12/e- procurement-meningkatkan.html.
  49. Siswanto, A. & Rahayu, S.L. (2010). Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga TA 2010. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN.