Article Sidebar

Download
PDF (Bahasa Indonesia)
Statistic
Read Counter : 1 Download : 0

Main Article Content

Abstract

Kerusakan ekosistem mangrove di berbagai wilayah pesisir Indonesia telah mengancam keseimbangan lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Di kawasan pesisir Pulau Baai, Kota Bengkulu, tekanan terhadap ekosistem mangrove semakin meningkat akibat aktivitas industri, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Merespons kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Pulau Baai menginisiasi sebuah program rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL). Program ini dilaksanakan selama empat bulan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil (Yakesma Bengkulu), masyarakat lokal, serta Pemerintah Kota Bengkulu. Kegiatan inti program meliputi penanaman dan pemeliharaan 2.025 bibit mangrove jenis Rhizophora mucronata pelatihan teknis, serta monitoring pertumbuhan secara partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis kawasan pesisir, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat mampu meningkatkan efektivitas kegiatan rehabilitasi, memperkuat kapasitas lokal, serta membuka peluang replikasi program di wilayah pesisir lainnya. Program ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh perusahaan melalui skema CSR dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan sekaligus penguatan komunitas.

Keywords

rehabilitasi mangrove partisipasi masyarakat CSR lingkungan pesisir Pertamina Pulau Baai mangrove rehabilitation community participation CSR coastal environment Pertamina Baai Island

Article Details

License

Copyright (c) 2025 Tri Ahmad Sumarjo Sumarjo

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

  1. Seluruh materi yang terdapat dalam situs ini dilindungi oleh undang-undang. Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi situs web ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Apabila anda menemukan satu atau beberapa artikel yang terdapat dalam Jurnal Abdi Reksa yang melanggar atau berpotensi melanggar hak cipta yang anda miliki, silahkan laporkan kepada kami, melalui email pada Priciple Contact.
  3. Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs  jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-ShareAlike (CC-BY-SA).
  4. Semua Informasi yang terdapat di Jurnal Abdi Reksa  bersifat akademik. Jurnal Abdi Reksa  tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karana penyalah gunaan informasi dari situs ini.

References

  1. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
  2. BPS Provinsi Bengkulu. (2023). Bengkulu dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
  3. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.
  4. Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). SAGE Publications.
  5. Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. Nature Geoscience, 4(5), 293–297.
  6. Fabricius, C., Koch, E., Turner, S., & Magome, H. (Eds.). (2013). Rights resources and rural development: Community-based natural resource management in Southern Africa. Routledge.
  7. Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., & Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. Global Ecology and Biogeography, 20(1), 154–159.
  8. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). Data abrasi pesisir nasional 2022. Jakarta: KKP.
  9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Pedoman teknis penanaman dan pemeliharaan mangrove. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Hutan.
  10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Status mangrove Indonesia 2022. Jakarta: KLHK.
  11. Korten, D. C. (1986). Community-based resource management. The Ford Foundation.
  12. Luijendijk, A., Hagenaars, G., Ranasinghe, R., Baart, F., Donchyts, G., & Aarninkhof, S. (2018). The state of the world's beaches. Scientific Reports, 8, 6641.
  13. Neumann, B., Vafeidis, A. T., Zimmermann, J., & Nicholls, R. J. (2015). Future coastal population growth and exposure to sea-level rise and coastal flooding – A global assessment. PLoS ONE, 10(3), e0118571.
  14. OECD. (2010). Working together for local integration of migrants and refugees. OECD Publishing.
  15. Purwanto, A., Wijayanti, D. R., & Anggara, S. (2020). Model pentahelix dalam tata kelola inovasi pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 12(1), 79–88.
  16. Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
  17. Spalding, M., McIvor, A., Tonneijck, F. H., Tol, S., & van Eijk, P. (2014). Mangroves for coastal defence: Guidelines for coastal managers & policy makers. Wetlands International and The Nature Conservancy.
  18. UNDP Indonesia. (2020). Community resilience and climate change. Jakarta: UNDP Indonesia.
  19. Walhi Bengkulu. (2022). Laporan kondisi lingkungan pesisir Bengkulu. WALHI Daerah Bengkulu.
  20. Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). SAGE Publications.