Article Sidebar

Download
Download Pdf
Statistic
Read Counter : 46 Download : 40

Main Article Content

Abstract

The purpose of this research is to analyze on the implementation of village fund program in the coastal self sufficiency villages Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency.  The variables are studied: Accountability, Transparency and Participation  perceived by the village level government, village fund management and village communities.  Data collected from 97 respondents from 3 villages: Pasar Pedati, Pekik Nyaring and Pondok Kelapa. Results show that: (1). Perception of respondents against 14 indicators of transparency showed already in the very good category with an average total score of 4,32, (2). Perception 16 accountability indicators show already in the very good category with an average total score of 4,43,
(3). Participation of respondents to 9 indicators show participation in good categories with an average total score of 4,19.


Keywords :  Village Fund Programs1, Transparency2, Accountability3,  Participation 4

Article Details

License

Copyright (c) 2022 Retno Agustina Ekaputri

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

  • This statement is a commitment from the author, to respect copyright, both in terms of quoting the work of others, as well as in the use of journal content. 
  • If needed, the author can send a statement of authenticity of the manuscript. With the receipt of an article by the Editor of Convergence: The Journal of Economic Development, the article submitted has the copyright held by Convergence: The Journal of Economic Development Convergence: 
  • The Journal of Economic Development has the right to reproduce and distribute articles that have been published in journals. 
  • The author is not permitted to publish the same article that has been published in this journal.
How to Cite
Ekaputri, R. A. (2022). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Swasembada Pesisir. Convergence: The Journal of Economic Development, 4(2), 117–136. https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i2.30383
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Ach. W.W., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
  2. Adrianto, N. (2007). Good Governement : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya : Bayu Media.
  3. Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 5 No.1.
  4. Anggrini, Y., & Puranto, B. H. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
  5. Asmani, J. M. (2012). Tips aplikasi manajemen sekolah. Yogyakarta : DIVA Pres
  6. Azwar, S. (2003) . Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  7. BPS. (2016). Statistik Kecamatan Pondok Kelapa.
  8. Didjaja, M. (2003).Transparansi Pemerintah. Jakarta:.Rineka Cipta.
  9. Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan goog governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta : UGM Press
  10. Hafiz, A.T. (2000). Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta : BPFE UGM.
  11. Halim, Al. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
  12. Harahap, S.S. (2006). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo
  13. Hardjasoemantri, Koesnadi. (2003). Good Governance Dalam Pembangunan di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli.
  14. Isbandi, R.A. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
  15. Jhingan, M.L. (1994). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Diterjemahkan oleh D.Guritno. Raja Grafindo Persada. Jakarta
  16. Krina, P. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perancanaan Pembangunan Nasional.
  17. Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta.
  18. Kuswantoro. (2015). Evaluasi dan Perbaikan Program Dana Desa Laporan Rekomendasi Kebijakan Akhir Tahun 2015. Policy Brief Forum Ekonomi Kementerian Keuangan Tahun 2015.
  19. LAN-BPKP. (2000). Akuntabiltas dan good governance. Jakarta : LAN-RI
  20. Lijan, P.S.. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
  21. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
  22. Mikkelsen, B. (2001). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  23. Muis, et. Al. (2015). Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014. Jakarta : Pusat Intan LAN.
  24. Oakley, P. (1991). Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development
  25. Peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014, Nomor 43, (2014)
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa, Nomor 113, (2014)
  27. Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi dana desa, Nomor 93/PMK.07/2015
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, Nomor 21, (2015)
  29. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Nomor 25, (2015)
  30. Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor yang mempengaruhi dan implemantasi kebijakan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 22, No. 2.
  31. Prasetyo, A.G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangna Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa : Potensi Permasalah dan Solusi. Jurnal Desentralisasi Vol. 13, No.1
  32. Rasul, S. (2002). Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
  33. Rusliyawati & Halim, A. (2008). Pengintegrasian audit expectation gap pada sektor publik. Tesis dipublikasikan, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
  34. Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
  35. Setyoko, P.I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Administrasi Negara, Vol. 11, No. 1.
  36. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
  37. Suharto, E. (2005). Analisis Kebijakan Publik : panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung : Alfabeta.
  38. Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 2.
  39. Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Vol. III, No.8.
  40. Suwardjono. (2012). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
  41. Syarifudin, A. (2008). Pemahaman tentang dekosentrasi. Bandung : Refika Aditama
  42. Tjokroamidjojo, B. (1992). Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Yayasan Masagung.
  43. Todaro. M.P., (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
  44. Undang-undang tentang Desa, Nomor 6, (2004).
  45. Wasistiono, S. (2003). Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bandung : Fokus Media.