Article Sidebar

Submitted
March 29, 2021
Accepted
March 29, 2021
Published
March 29, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 108 Download : 204

Main Article Content

Abstract

This study aims to analyze improve of the financial performance local government in Sumatera island period 2012-2016 measured through the calculating the degrees decentralization ratio,dependency ratio, local finance activity ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of harmony and growth ratio. This research used the descriptive approach.
The sample in this research was local government Sumatera island period 2012-2016. Method of data collection had purposive sampling technique. The analysis data using descriptive analysis and trend analysis to saw increase of financial performance.
The result of this study indicate that performance of the financial local government in Sumatera island having an increase seen from degrees decentralization ratio,dependent ratio, local finance activity ratio,the ratio of harmony, and growth expenditure ratio. While the effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth income ratio show fluctuations in the performance of the financial local government in Sumatera island.

Keywords

performance decentralization local finance the ratio of growth trend analysis

Article Details

Author Biography

Abdullah Abdullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

How to Cite
Abdullah, A., & Mardatillah, S. (2021). KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA. JURNAL FAIRNESS, 7(3), 189–206. https://doi.org/10.33369/fairness.v7i3.15182
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abdullah, Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu Vol.3 No.1.
  2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi Ketiga). (2016). UPP STIM YKPN.
  3. Antari, & Gusti, A. (2016). Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi , Vol. 7 No.2.
  4. Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga.
  5. Bisma, Gede, I. D., Susanto, & Hery. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol 4 No.3.
  6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). Deskripsi dan Analisis APBD 2011.
  7. Fitriani, & Dwirandra. (n.d.). Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. E-Jurnal Akuntansi Universitas Adayana Vol.8.1, 211–227.
  8. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
  9. Kamaroellah, A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. 14 No. 1 Januari-Juni 2017.
  10. Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga.
  11. Merdeka.com. (2014). Jawa dan Sumatera masih jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Merdeka.Com. https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/uang/jawa-dan-sumatera-masih-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-nasional.html
  12. Natalia, Listiyani, & Astuti, T. D. (2015). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Sosio-Humaniora, Vol. 6 No. 1. Tahun 2015.
  13. Nataluddin. (2001). Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. UPP STIM YKPN.
  14. Nordiawan, Deddi, & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). Salemba Empat.
  15. Okezone.com. (2016). “Sumatera, harapan kedua ekonomi Indonesia setelah pulau jawa.” Okezone.Com. https://economy.okezone.com/read/2016/08/11/20/1461424/sumatera-harapan-kedua-ekonomi-indonesia-setelah-pulau-jawa
  16. Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi ketiga). (2012). UPP STIM YKPN.
  17. PERMENDAGRI. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  18. PP RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  19. PP RI. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  20. PP RI. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  21. Rahmawati, N. ., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2016. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15.3, 1767–1795.
  22. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  23. Rudiyanto. (2015). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten). Universitas Diponegoro.
  24. Sartika, D., & Abdullah. (2011). APBD Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Era Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 3, 238–255.
  25. Sijabat, Saleh, & Wachid. (2013). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, 236–242.
  26. Sindonews.com. (2017). “Pulau jawa dan sumatera sumbang terbesar pertumbuhan ekonomi RI.” Sindonews.Com. https://ekbis.sindonews.com/read/1227923/33/pulau-jawa-dan-sumatera-sumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri-1502097307
  27. Suwanda, D. (2015). Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. PPM.
  28. Ulum, I., & Juanda, A. (2016). Metodologi Penelitian Akuntansi. Aditya Media Publishing.
  29. UU RI. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
  30. Vurry, A. N. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol 2, No 1.
  31. www.djpk.depkeu.go.id.
  32. www.kemendagri.go.id.
  33. Zalyra. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.