Main Article Content

Abstract

This study aims to determine the effect of Original Revenue, Remaining More Budget Financing, Regional Loans on Capital Expenditures Realization in Districts / Cities Se-Province of South Sumatra. This research data is taken during the last three periods between 2014-2016 with the number of samples of 17 regencies and municipalities in South Sumatra Province as many as 48 observations. This research uses the report of realization of APBD of Government / City of South Sumatera Province in 2014-2016. In this research, it is obtained by using purposive sampling method with criterion 1) which preparing Budget Realization Report in the last 3 (three) years, 2) Regency / Municipality which publishes Budget Realization Report which published in last 3 (three) years. This study tested the hypothesis by using multiple linear regression.
The result of this research of Original Regional Revenue proved to have a positive effect on the realization of capital expenditure, the remaining budget financing proved to have a positive effect on the realization of capital expenditure, and regional loan was not proven to have a positive effect on capital expenditure

Keywords

Local Revenue Remaining More Budget Financing Regional Loan.

Article Details

How to Cite
Pika, P., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PINJAMAN DAERAH TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL SUMATERA SELATAN. JURNAL FAIRNESS, 8(2), 125–140. https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15202

References

  1. Abdullah, Syukriy & Riza Rona. (2015). Penggaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. disresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi II, IAI KAPd
  2. Bastian, Indra. (2002). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
  3. Bungkes, P & Nadirsyah & Abdul, S. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri & Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Magester Akuntansi pascasarjana Universitas Syariah Kuala, Vol. 5 No. 3
  4. Halim, A & Syam, K. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
  5. Haryuli, Oviliza. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau). jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
  6. Haryuli, Oviliza. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMN terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
  7. Jariyah, Ainun. (2014). Pengaruh Pertumbahan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Aggaran, Dan Luar Wilayah terhadap Belanja Modal (studi Empiris Pada Kebupaten/Kota Se-Jawa Tengah). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  8. Kaloh, J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantanggan Global. Jakarta : Aneka Cipta.
  9. Konsep Pinjaman Daerah-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) (Online) (Diakses 04 Oktober 2017) tersedia di World Wide Web: http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=328//.
  10. Martini, Ni Luh Dina Selvia & Cipta, Wayan & Suwendra, IW (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Bulelang Tahun 2016-2012. E-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol. 2 No. 1
  11. Mardiasmo., (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
  12. Mayasari, Luh Putu Rani & Sinarwati, Ni Kadek & Yuniarta, Gede Adi (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Pengelokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bulelang. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol. 2 No. 1.
  13. Nora, Rizky An Nizya & Septarina, Prita DS & Ririn, Irmadariyani (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (The effect of Lokal Revenues, Balancing Fund, Surplus of Financing Budgeting And Area Against District/City Goverment’s Capital Expenditure In East Java Province). Artikel Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,Universitas Jember.
  14. Pembudi, T (2007). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponogoro.
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010
  18. Purnama, Arif (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiya Surakarta.
  19. Prasetyo, Andre Hardin. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Jumlah Pegawai terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012). Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponogoro.
  20. Priyatno, Duwi. (2013) Analisis Korelasi Regresi dan Multivariaten Dengan Spss. Yogyakarta : Andi.
  21. Putra, Ferdian. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun2010-2014. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
  22. Rahmayani, Putri. (2015). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.10 mei 2017.
  23. Renyowijoyo, muindro (2012). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
  24. Santosa, Oldison & Tinangin, Jantje J & Inggriani, Elim. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten/Kota Kepulauan Sangihe. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ekonomi dan bisnis. Ratulangi Manado. Vol.2 No. 3
  25. Sari, Retno Murni & P, Imam Romadlon. (2014). Realisasi Belanja Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota DiJAwa Timur Tahun 2011-2012). Jurnal Kompilek STIE Kesuma Negara Blitar. Vol. 6 No.1 Juli 2014
  26. Simaroma, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah : Dalam Presfektif Teoritis. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 14 No. 2 September 2014.
  27. Sukmawati, R & Suwendra,IW & Yidiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Semara Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. E-journal bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol. 4 Tahun 2014.
  28. Suparmoko, M. (2001).Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Kelima. Yogyakarta: Andi.
  29. Suprianto, Edy. (2014). Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang terhadap Belanja Bantuan Sosial Di Kota Semarang. Vol.8 nno.2 tahun 2014. Jurusan akuntabilitasn. Vol.8 No. 1 tahun 2904.
  30. Umar, Husein. (2012). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : rajawali Pers.
  31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  32. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  34. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
  35. Wenny, Cherrya Dhia. (2011). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP forum Bisnis dan Kewirausahaan