Article Sidebar

Submitted
March 30, 2021
Accepted
March 30, 2021
Published
March 30, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 209 Download : 552

Main Article Content

Abstract

This study aims to examine the effect of accountability and transparency on performance-based budgeting. In this study the sample used is the Regional Government Organization (OPD) of Bengkulu Province. Tests conducted on the data that was obtained from the questionnaire of 68 respondents. The technique used to test this research hypothesis is F-test and t-test with 5% significant level. This study found that accountability and transparency positively influence on performance-based budgeting. The results of this study provide an important contribution for the government to pay more attention at accountability and transparency in budgeting planning in order to achieve effective and efficient performance.

Keywords

Accountability Transparency Performance-Based Budgeting

Article Details

Author Biography

Fransisca Fransisca, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

 

 

How to Cite
Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. JURNAL FAIRNESS, 8(3), 171–182. https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Adiwirya, Muhammad Firdiansyah dan Putu Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.2 2015: 611-628.
  2. Andrianto, Nico.2007. Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-. Government. Malang: Bayumedia Publishing.
  3. Anthony, Robert N. Dan Govindarajan, Vijay. 2003. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
  4. Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika, 1(2)
  5. Anwar, Khoirul. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di. Era Otonomi Daerah. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
  6. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
  7. Arikunto, Suharsimi. 2004. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
  8. Auditya, Lucky, Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348).
  9. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
  10. ___________. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit. Erlangga
  11. Batinggi, A dan Badu Ahmad. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
  12. BPKP. 2008. Pedoman penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3.
  13. Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
  14. Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC.
  15. Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press
  16. Ellwood. 2003. Parish and Town Councils: Financial Accountability and Managemant, Local Government Studies. VOL 19, pp 368-386.
  17. Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 2015.
  18. Georgopolous, Basil dan Arnold Tannenbaum. 2000. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Ghozali 2006, 2013
  19. Hafiz, Abdul Tanjung. 2000. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
  20. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah,. Salemba Empat, Jakarta. Darwin
  21. ___________. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
  22. Handayaningrat, Soewarno. 2004. Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
  23. Hansen, R. D. & Mowen, M. 2009. Management Accounting. Jakarta: Salemba Empat.
  24. Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli.
  25. Haryatmoko. 2011. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building
  26. Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
  27. Hesrini, Elly. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik. e -Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA.
  28. Hunt, G. 2006. The Principle of Complementarity: Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing. In Open Government in a Theoretical and Practical Context. Burlington : VT Ashgate.
  29. Indrajit, Richardus Eko. 2004. e-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi Offset.
  30. Ivancevich, John, M, Robert Konopaske, Michael T. Matteson. 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga
  31. Krina, P. 2003. Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perancanaan Pembangunan Nasional.
  32. Lembaga Administrasi Negara. 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta: Raga Meulaba.
  33. Lembaga Administrasi Negara. 2008. Teknologi Informasi dalam Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
  34. Lijan, Poltak Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
  35. Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
  36. Kumorotomo, W. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
  37. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
  38. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
  39. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
  40. Margono, S. 2003. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
  41. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
  42. Mohamad, Ismail., Rasul, Sjahruddin., dan Umar, Haryono. 2004. Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
  43. Mulyadi. 2006. Akuntansi Manajemen – Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Jakarta: Salemba Empat.
  44. Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat
  45. Nandita, N R., 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik dan Penerapan SPIP terhadap Kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Publikasi Ilmiah, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
  46. Nasution, S. 2002. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta. Bumi Aksara.
  47. Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
  48. Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. Implementasi E-government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi Volume XI Nomor 3 Desember 2014.
  49. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
  50. Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta 2009
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  54. Permana, Imam Arif. 2015. Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang.
  55. Putra, Hendra G. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
  56. Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran. Jakarta: Detail Rekod
  57. Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi. Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Yogjakarta.
  58. Sa’adah, Binti. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Agustus 2015.
  59. Saptra, Devi Satria dan Darwanis. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 2.
  60. Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
  61. Shim, Jae K. Dan Joel G. Siegel. 2007. Budgeting. Jakarta: Erlangga.
  62. Siagian, Sondang. 2012. Manajemen Sumber Daya. Jakarta: Bumi Aksara.
  63. Sonny. 2013. Analisis Penerapan E-government Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 7, Juli 2013 hlm 175-184
  64. Steers, Richard M. 2005. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
  65. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
  66. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta
  67. Susanto, Azhar. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Ghaila Indonesia.
  68. Susanto, D., Yusuf, D. A., & Rachmawati, Y. 2015. Pengaruh Good Governance. Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. Paradigma, 12(02, 073-091
  69. Urip Santoso, 2017. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Aminnistrasi Bisnis Vol. 4 Nomor 1.
  70. Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokus Media.