Main Article Content

Abstract

The purpose of this research is to know the role apparatus government internal control in review document work planning in the North Bengkulu Regency. The sample of this study was taken by census method. Data analysis in this research use descriptive statistic method. The results showed that: (1) the review or financial and program in the North Bengkulu Regency as good level. The dimension of reviews is planning, implementation and reporting. (2) the internal control system as supporting activity on reviews of financial and program, has a good level. The dimensions of supporting activities are internal control, risk appraisal, control activity, information and communication and controlling. Suggestion for Local Government of North Bengkulu Regency is to improve the realization of the role of effective internal government oversight apparatus, improve the risk assessment not maximal, especially on risk assessment in the workplace. Improving and able to establish and review on performance indicators and measures, maintaining and improving communication and information by utilizing various existing communication means and improving monitoring that has not been maximally monitored by conducting continuous monitoring.

Keywords

Review of Program and Financial Planning Government Internal Control System

Article Details

How to Cite
Ulfa, D. A., Fachruzzaman, F., & Abdullah, A. (2021). PERAN APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN SEBAGAI QUALITY ASSURANCE KEBERHASILAN PENGANGGARAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA. JURNAL FAIRNESS, 10(3), 159–166. https://doi.org/10.33369/fairness.v10i3.15263

References

  1. Adiwimarta, Maulana, & Suratman 1999. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1999. Jakarta : Balai
  2. Pustaka.
  3. Al Assaf. 2009. Mutu Pelayanan. Buku Kedokteran. Jakarta.
  4. Bastian, I. 2009. Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
  5. Bart. Smet, 1994. Psikologi Kesehatan. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Fitri. Yulia, 2004. Pengaruh Informasi
  6. Asimetri, Partisipasi Penganggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran (Studi Empiris
  7. pada Universitas Swasta di Kota Bandung). Bandung.
  8. Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
  9. Hasbiyansyah, 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Mandar Maju, Jakarta
  10. Indriantoro, Nur dan Bambang Suporno. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama.
  11. Yogyakarta : BPFE.
  12. Kelman H. C. 1958. Compliance, identification and internalization tahunree processes of attitude change. Conflict Resolution.
  13. Vol. 2 No. I
  14. Kenis, 1. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. Tahune Accounting
  15. Review, Vol. LIV, No. 4, pp: 707-721. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
  16. Nafarin, M. 2004. Penganggaran Organisasi/Perusahaan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
  17. Niven, N. 2002. Psikologi Kesehatan. Jakarta Penerbit Buku Kedokteran EGC.
  18. Notoatmodjo, S. 2010. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yoyakarta.
  19. Raco, A.F. 2010. Metode Riset, Prehalindo, Jakarta
  20. Rini, D. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern menggunakan Parameter COSO. Jurnal Online Universitas Trisaksi, Jakarta.
  21. Rizal, A. 2013. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BBPOM Samarinda. Jurnal Online. Sitorus, A. 2009.
  22. Sistem Pengendalian Manajemen, Andi, Yogyakarta.
  23. Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Penerbit Cakrawala William Tunawidjaya. Surat Edara Badan
  24. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SE- 02/D4/03/2015 tentang Panduan Asistensi Review RKA SKPD
  25. dan PPKD. 2015. Jakarta : Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
  26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta : Sekretaris Negara
  27. Republik Indonesia.
  28. Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004. Jakarta : Sekretaris Negara
  29. Republik Indonesia.
  30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2005. Jakarta :
  31. Sekretaris Negara Republik Indonesia
  32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008. Jakarta
  33. : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
  34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008. tentang Kode etik Aparat
  35. pengawasan Intern Pemerintah Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
  36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. tentang Standar Audit Aparat
  37. Pengawasan Intern Pemerintah Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di
  39. Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
  41. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. 2015. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia. Peraturan
  42. Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Bengkulu :Sekretaris Daerah
  43. Kabupaten Bengkulu Utara.
  44. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
  45. Bengkulu : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
  46. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Bengkulu
  47. : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.