Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 79 Download : 241

Main Article Content

Abstract

This study aimed to measure the effect of participation and leadership on the financial performance of SAP Implementation at Regional Working Units (on education) Bengkulu province. As for the number of samples in this study consisted of 86 respondents, where the questionnaire distributed to all SKPDs Bengkulu Provincial Government, to test the validity and Reliability of. Based on the results of multiple linear regression calculation on the first hypothesis, variable leadership participation a positive and significant effect on the financial performance. In the second hypothesis, the variable implementation for SAP (Government Accounting Standards) is also positive and significant effect on performance, so that the second hypothesis is accepted. Thus, Participation and leadership of SAP Implementation (Government Accounting Standards) positive and significant effect on the financial performance in the regional work units Bengkulu Provincial Government.

Keywords

Leadership Participation SAP Implementation and Financial Performance

Article Details

How to Cite
Ramadanti, U. F., Abdillah, W., & Robinson, R. (2021). PENGARUH PARTISIPASI PIMPINAN DAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada SKPD Provinsi Bengkulu). JURNAL FAIRNESS, 3(1), 57–68. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15276
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abdulah, Syukriy. (2011) Penilaian Kinerja Keuangan Daerah.
  2. http://syukriy.wordpress.com/2011/11/29/penilaian-kinerja-keuangandaerah/
  3. Anoraga, Panji. (2003). Psikologi Dalam Perusahaan. PT Rineka Cipta, Jakarta.
  4. Bastian, Indra. (2001). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE. Universitas Gajah Mada,
  5. Yogyakarta.
  6. Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta
  7. Cahyono,Budi . (2005). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap
  8. Kinerja Sumber Daya Manusia, di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah, JRBI. Volume 1,
  9. Nomor 1, hal 13-30.
  10. Cooper Donald R. dan Pamela S. Schindler. (2003). Business Research Method. Eigth Edition. New
  11. York: McGraw Hill.
  12. Dimas, Agus. (2008). Hubungan Kepemimpinan Partisipatif dengan motivasi kerja karyawan pada
  13. area pelayanan PT PLN (PERSERO) Distribusi Banten. UIB Bandung.
  14. Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi, Jakarta :
  15. PT.elex media komputindo.
  16. Endang Wirjatmi. (2005). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Jurnal Administrasi. Vol.2 No.1.
  17. Bandung. STIA LAN. Bandung
  18. Ghozali, I. (2001). Analisis Multivanate dengan program SPSS. Edisi ke 2. Universitas Diponegoro
  19. Hermawan, Asep.(2005).Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif. Jakarta.PT Grasindo
  20. Hair, J. F., et al. (2007). Multivariate Data Analysis. 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc.
  21. Handoko, T.Hani. (1996). Manajemen Perencanaan dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : PT.
  22. BPFE.
  23. Hikmat, R. Harry dan Adimihardja, Kusnaka .(2003). Particapatory Research Appraisal:
  24. Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung,
  25. Humaniora. Islamy, M. Irfan, (2001), Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar
  26. Grafika.
  27. Jarvenpa, L Sirkka & Ives Blake. (1991). Executive Involvement and Participation in the
  28. Management of Information Technology.
  29. Jewell, L. N. & Siegall, M. (1998). Psikologi Industri/Organisasi Modern:Psikologi Penerapan
  30. Untuk Memecahkan Berbagai Masalah Di Tempat Kerja, Perusahaan, Industri, Dan Organisasi,
  31. ed-2, hal 529. Arcan. Jakarta
  32. Kaplan, Robert S, Norton, David P. (2001). The Strategy Focused Organization, How Balanced
  33. Scorecard Company Thrive in The New Business Environment, Harvard Business Press. Boston
  34. Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. (2008). Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan
  35. Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
  36. : Semarang.
  37. Keputusan Lembaga Administrasi Negara. Nomo 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman
  38. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah.
  39. Mahsun, M., (2006), Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
  40. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP.STIM.YKPN
  41. Mardiasmo. (2004). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
  42. Mardiasmo, (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor
  43. Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2006
  44. Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta
  45. Martini, Y dan Rostiana. (2003). Komitmen organisasi ditinjau berdasarkan iklim organisasi dan
  46. motivasi berprestasi. Jurnal Phronesis. Vol. 5, No. 9, 21-31.
  47. Mas’ud Fuad (2004). Survey Diagnosis Organisasional (Konsep dan Aplikasi) BP Universitas
  48. Diponenogoro. Semarang
  49. Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, (1983), Implementation and Public Policy, New York:
  50. HarperCollins.
  51. Miner, J.B. (1992). Industrial-Organizational Psychology. United States of America: McGraw-Hill.
  52. Moejiono, Imam. (2002). Kepemimpinan dan Keorganisasian. Jogakarta. UII Press
  53. Muhammad Gade. (2005). Teori Akuntansi. Edisi Pertama. Jakarta. Almahira
  54. Mulyadi, (2001), Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta
  55. Mulyanto. (2012)Pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap Kinerja pegawai dengan
  56. kepuasan kerja sebagai Variabel moderating (studi kasus di dinas pertanian tanaman pangan
  57. Perkebunan dan kehutanan kabupaten karanganyar).STIE AUB SURAKARTA
  58. Muslim, Sabarudin. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Pusat Pengembangan Bahan Ajar
  59. Universitas Mercubuana. https://docs.google.com.
  60. Nimphar, Mutia. (2008). Pengaruh Partisipasi Manajer Dalam Penganggaran Haji Medan Tahun.
  61. Tesis. USU.
  62. Nugraheni, Purwaniati. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap
  63. Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal. Pascasarjana Gunadarma.
  64. Nugroho, D. Riant. Dr. (2008). Publik Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
  65. Nur Indriantoro, Supomo, B., (1999), Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
  66. Parson, Wayne. (2006). Public Policy: Pengantar dan Teori Praktik Analisis Kebijakan.: Kencana
  67. Prenanda Media Group. Jakarta
  68. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
  69. Pemerintahan
  70. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
  71. Pemerintahan.
  72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
  73. Daerah
  74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
  75. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  76. Prasetya, Teguh Iman. (2008). Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput “Studi Kritis Membangun
  77. Civil Society di Desa dan Kelurahan”. Artikel http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/01
  78. Randhita. Ricky. (2009). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dalam
  79. Organisasi Pemerintahan Kelurahan (Kasus Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota
  80. Bogor) Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi
  81. Manusia. Institut Pertanian Bogor
  82. Ratmono, Dwi, (2008) Interaksi Informasi Akuntansi Dengan Faktor¬Faktor Interpersonal Dalam
  83. Evaluasi Kinerja Subordinate. MAKSI, UNDIP.
  84. Robbins, Stephen P. (2003). Perilaku Organisasi. Jakarta : PT. Indeks Kelompok GRAMEDIA
  85. Robbins SP, dan Judge. (2007). Perilaku Organisasi, Salemba Empat, Jakarta
  86. Rohman, Abdul (2007), Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi
  87. Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi Vol7 No.2 ISSN: 1412-6680
  88. Siagian, Sondang P. (2003).Teori dan Praktek Kepemimpinan , PT. RINEKA CIPTA Jakarta.
  89. Sedarmayanti. (2003). Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran. Mandar Maju.
  90. Bandung
  91. Sekaran, U. (2007). Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Buku 2,
  92. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta
  93. Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta:Cipta Dunia.
  94. Srimindarti, C. (2004). Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja, (ON LINE),
  95. http://puslit.petra.ac.id, 12 Agustus 2007
  96. Soehardi, Sigit. (2003). Prilaku Organisasional. Yogyakarta.BPFE
  97. Solikin, Ikin. (2010). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Akuntansi
  98. Dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Good Government Governance Dan
  99. Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan (Survai Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di
  100. Provinsi Jawa Barat. Jurnal Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
  101. Solikin, Akhmad (2006). Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi
  102. Pemerintah:Perkembangan dan Permasalahan. Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol.2 No.2 Nopember
  104. Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi. Andi. Yogyakarta
  105. Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta
  106. Sugiyono. (2010). Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. bandung
  107. Supranto, J. (2000). Statistik Teori dan Aplikasi. Erlangga
  108. Tarigan, Antonius (2000). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan
  109. Kriteria Pengukurannya
  110. Temaluru. J., (2001). Kualitas SDM dari Perspektif IPO: Hubungan antara komitmen terhadap
  111. organisasi dan faktor-faktor demografis dengan kepuasan kerja karyawan.: Pengembangan
  112. Bagian PIO Fakultas Psikologi UI. Jakarta
  113. Tjiptono, Fandy dan Santoso, Singgih, (2004). Riset Pemasaran, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS,
  114. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
  115. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  116. Wahab,Abdul. (2006). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.
  117. Jakarta: Bumi Aksara.
  118. Weston, Brigham. (2001). Dasar-dasar manajemen keuangan 1. Erlangga. Jakarta
  119. Wibawa, Samudra, (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
  120. Widodo, Joko, (2011). Analisis Kebijakan Publik: Bayumedia Publishing. Malang
  121. Wirjatmi, Endang. (2005). Pengukuran Kinerja Di Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi.
  122. Vol.2.No.1.Bandung.STIA LAN Bandung.
  123. Yousa, Amri. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Laboratorium Pengkajian Penelitian dan
  124. Pengembangan Administrasi Negara. FISIP Universitas Padjajaran. Bandung.