Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 111 Download : 391

Main Article Content

Abstract

This research aims is to determine whether there are the effect of General Allocation Fund for Local Own Source Revenue, the effect of General Allocation Fund for Capital Expenditure, the effect of Capital Expenditure for Local Own Source Revenue, and the effect of General Allocation Fund for Local Own Source Revenue through Capital Expenditure. The samples used in this research are local governments of Sumbagsel in period 2008-2012. The analysis instrument used to determine the influence between variables was tested using linear regression analysis and used to the path analysis with SPSS program version 16.00. The results of research show that the General Allocation Fund has a positive effect on Local Own Source Revenue, the General Allocation Fund has a positive effect on Capital Expenditure, the Capital Expenditure has a positive effect on Local Own Source Revenue, and the General Allocation Fund has no effect on the Local Own Source Revenue through Capital Expenditure.

Keywords

Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal

Article Details

How to Cite
Vanchris, D. R., Fadli, F., & Aisyah, S. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel Tahun 2008-2012). JURNAL FAIRNESS, 3(2), 135–144. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i2.15281
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abimanyu. Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki
  2. Depkeu.
  3. Adi. Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan
  4. Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa -Bali. Simposium Nasional
  5. Akuntansi IX. Padang.
  6. Ardhani. Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
  7. Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada
  8. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Skripsi Universitas Diponegoro.
  9. Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi
  10. Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  11. Bungali. 2012. Central Limit Theorem or Celemek Tua. (online) (diakses 19 Mei 2013) tersedia di
  12. World Wide Web http:// Bungalis's%20Express.htm.
  13. Darwanto., dan Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan
  14. Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional
  15. Akuntansi X. Makssar.
  16. Frelistiyani. Winda. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah
  17. Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Universitas Diponegoro.
  18. Ginting. Erwin. 2008. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
  19. (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Karo. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
  20. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan
  21. Penerbit-UNDIP.
  22. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
  23. Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli
  24. Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnall
  25. Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
  26. Harianto., dan Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli
  27. Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Makssar.
  28. Kuncoro, Mudrajat. Ph D. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian,
  29. Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.
  30. Kusnendi. 2008. Persamaan Struktural Satu dan Multigroup Sampel Dengan LISREL. Bandung :
  31. Alfabeta.
  32. Laberto. Eddy. 2001. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
  33. Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Tesis tidak dipublikasikan. Tesis Program Studi
  34. Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China,
  35. Economic Development and Cultural Change Chicago.
  36. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance,
  37. Democratization, Local Government Financial Management. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta:
  38. Andi.
  39. Oates. Wallace E. 1995. Comment on “Conflict and Dillemas of Decentralization” by Rudolf
  40. Holmes. The World Bank Research Observer.
  41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan
  42. Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan
  43. Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 2008. Jakarta.
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
  45. Daerah. 2006. Jakarta.
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
  47. Menteri Dalam Negaeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  48. Jakarta.
  49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
  50. Pemerintahan. 2005. Jakarta.
  51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 2005.
  52. Jakarta.
  53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
  54. Pemerintahan. 2010. Jakarta.
  55. Saragih. Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit
  56. Ghalia Indonesia.
  57. Sekaran, U. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis 1. (4 th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
  58. Sidik et al. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah.
  59. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
  60. Tambunan, Tulus. 2006. Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah (online) (diakses 3
  61. Februari 2013) tersedia di World Wide Web. Kardin-indonesia.or.id.
  62. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1999.
  63. Jakarta.
  64. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
  65. Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.
  66. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.
  67. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004.
  68. Jakarta.
  69. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
  70. Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta.
  71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
  72. Pembangunan Nasional. 2004. Jakarta.
  73. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.
  74. Jakarta.
  75. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
  76. Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta.
  77. Yovita. Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana
  78. Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Empiris Pada
  79. Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008-2010. Skripsi Universitas Diponegoro.
  80. Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal
  81. Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi Universitas
  82. Sumatera Utara.
  83. www. bps.go.id
  84. www. djpk.depkeu.go.id