Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 112 Download : 591

Main Article Content

Abstract

This study examined the effect of the implementation of participatory budgeting, transparency, accountability, and performance-based budgeting to performance Unit (SKPD) Bengkulu provincial government. The study was a descriptive survey method. Data were obtained from the employee personnel involved in budget preparation on all SKPD in Bengkulu province government. Data obtained using a questionnaire given to the respondents directly. Based on data from 56 respondents who participated in the study, the research found that the simultaneous implementation of participatory budgeting, transparency, accountability, and performance-based budgeting affect the performance of the Regional Working Units (SKPD) Bengkulu provincial government. Only partial implementation of transparency and performance-based budgeting that have a significant positive impact on the performance of the government on education Bengkulu province.

Keywords

Anggaran Partisipatif Transparansi Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Article Details

How to Cite
Herlia, M., Fachruzzaman, F., & Baihaqi, B. (2021). PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN PARTISIPATIF, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. JURNAL FAIRNESS, 3(2), 213–230. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i2.15286
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Anthony, Robert dan Vijay Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Salemba Empat,
  2. Jakarta.
  3. Anonim. 2007. Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Sistem Retribusi Dan Sistem ketetapan
  4. Pajak Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Malang. Artikel.
  5. <http://www.google.com>.
  6. Arifiyadi, Teguh. 2005. Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia. (online).
  7. (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.depkominfo.go.id.
  8. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
  9. Eker, Melek. 2007. The Impact Of Budget Participation On Managerial Performance Via
  10. Organizational Commitment: A Study On The Top 500 Firms In Turkey. Ankara University
  11. Fernandez, Joe. 2004. Partisipasi dan Transparansi. (online). (diakses tanggal 10 Agustus 2012).
  12. Tersedia di World Wide Web: http://www.ipcos.or.id.
  13. Ghozali, I. dan K. Yusfaningrum. 2005. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja
  14. Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) Sebagai
  15. Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi VII Solo. September 2005.
  16. Ghozali, 1. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan PenerbitUniversitas Diponegoro.
  17. Hansen, Don R.dan Marryane M. Mowen. 2004. Akuntansi Manajemen, Edisi tujuh Jakarta: Salemba
  18. Empat
  19. Julianto, 2009. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Satuan Kerja
  20. Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tesis. USU.
  21. Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan
  22. Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance BPPN Jakarta.
  23. Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
  24. ..............., 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
  25. Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei
  27. Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
  28. Nafarin, M. 2004. Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi, Selemba Empat, Jakarta.
  29. Nanda. 2010. Perngaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan
  30. Komitmen Organisasi dan Locus of Control sebagai Variabel Moderating, (Study Kasus pada PT.
  31. Adhi Karya (persero) Tbk Divisi Konstruksi I Pada Universitas Diponegoro). Skripsi Tidak
  32. Dipublikasikan.
  33. Noordiawan. D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
  34. Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta.
  35. Nuryakin. 2001. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Motivasi terhadap Prestasi
  36. Kerja anggota DPRD Kabupaten Barito Provinsi Kalimantan Tengah. Artikel
  37. <http://www.google.com>.
  38. Pasaribu, Frans J, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksebilitas Laporan
  39. Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis.
  40. UGM.
  41. Rahman, Fajar A, 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah Terhadap
  42. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi FE Siliwangi.
  43. Rahmanurrasjid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban
  44. Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak
  45. Dipublikasikan. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro-Semarang.
  46. Rahayu, Unti Ludigdo, & Didied Affandy. 2007. Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan
  47. Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi.
  48. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
  49. Riyadi, S. 2000 Pengaruh Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating dalam
  50. Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial, Jurnal Riset akuntansi Indonesia.
  51. Vol 3, No.2, hal 134-150.
  52. Robbins, Stephen P. 2003. Organization Behavior. Tenth Edition, New Jerw Jersey: Prentice Hall.
  53. Renyowijoyo, Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Mitra Wacana Media
  54. Jakarta.
  55. Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang
  56. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
  57. ……… 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pustaka
  58. Pergaulan.
  59. ……… 2004. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
  60. Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
  61. ……… 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  62. ……… 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman
  63. Pengelolaan Keuangan Daerah
  64. ……… 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
  65. Daerah.
  66. Siregar, Rahmayani, 2010. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Keadilan Prosedural
  67. Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai).
  68. Tesis. USU.
  69. Sinambela, Elizar, 2003. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
  70. (Study Empiris pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan). Skripsi Tidak dipublikasikan.
  71. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan ke Tiga. Alfabeta.
  72. Bandung.
  73. Supriyono, R.A. 2004. Pengaruh Variabel intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen
  74. Organisasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia.
  75. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. l9, Nomor 3.
  76. Supriyono, R.A. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi, Keinginan Sosial. dan Asimetri Informasi
  77. terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dengan Kinerja Manajer. Jurnal Ekonomi
  78. dan Bisnis Indonesia, Vol. 20, No.1.
  79. Suparno, 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran,
  80. Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada
  81. Pemerintah Kota Dumai). Tesis. USU.
  82. Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
  83. Daerah, Mandar Maju, Bandung.
  84. Sulistyorini, Nety Retnaningdiah. 2006. Analisis penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
  85. Untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri TA 2000-
  86. Artikel. <http://www.google.com>.
  87. Sopamah, Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik
  88. Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan
  89. Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI. Oktober-Surabaya.
  90. Salam, Dharma Setyawan. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber
  91. Daya. Jakarta: Djambatan.
  92. Ulum, MD Ihyaul, 2009. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara, Jakarta.
  93. Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir.2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan
  94. Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X
  95. Makassar.
  96. Wiranto, Tatang, 2012. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (online). (diakses
  97. tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.depkominfo.go.id.
  98. Yusriati, 2007. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap kinerja SKPD di Kabupaten
  99. Mandailing Natal, Tesis. Program Pasca Sarjana-Medan.
  100. Yunita. 2006. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajeria: Komitmen
  101. Organisasi Dan Kecukupan Anggaran Sebagai Variabel Kontinjen (Studi Kasus Pada Universitas
  102. Dian Nuswantoro Semarang). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Dian
  103. Nuswantoro Semarang.
  104. Yoseva, Lindra. 2003. Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada
  105. Dinas Pertanahan Kota Bengkulu. Skripsi Tidak Dipublikasikan, FE Universitas Bengkulu.