Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
References
- Artjana, I Gede. 2004. Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
- Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good governance Tantangan dan
- Harapan.(online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.
- propatria.or.id.
- Ashari, Edy Topo; dan Fernando, Desi. 2001. Membangun Kepemerintahan yang Baik. (Bahan ajar
- Diklat PIM Tingkat III). Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 2011 Internal
- Control - Integrated Framework.
- Dadang Solihin, 2007. Pengukuran good Governance Index Sekretariat Tim Pengembangan
- Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik–BAPPENAS.
- Ernst & Young, 2008. The Future of Risk Management and Internal Control. EYGM Limited.
- Ghozali, 1. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan PenerbitUNDIP
- General Accounting Office (GAO), 1999. Internal Control. United Stated General Accounting
- Office.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan
- Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- ..................... 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Salemba Empat. Yogyakarta.
- Hasmah, Ridho, 2010. Menyongsong Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):
- Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Tersedia di World Wide Web: Diakses 12 Januari
- Indriantoro & Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen.
- Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Ichsan, Muhammad, 2011. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjaga
- Integritas Pejabat dan Pegawai Pemerintah". Diakses Januari 2013. Home About Career Event
- Galery Peraturan Contact.
- Ifrah, 2012. Studi Kasus Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Badan
- Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Diakses 12 Januari
- Joko, Widodo, 2001. Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
- Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
- Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei
- .................., 2010 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (online). (Diakses tanggal 5 Nopember
- Sumber: http://id.shvoong.com/business-management /human resources/2037665 -kinerja -
- pemerintah -daerah/ #ixzz2BL0FgvdS
- ……………, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta
- Monoyasa, I wayan, 2003. Mungkinkah Good governance Terwujud di Era Otonomi Daerah?
- (online). (diakses tanggal 10 Agustus 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.bpkp.go.id.
- Mardi, 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di
- Provinsi Sumatera Barat. Diakses Januari 2013,
- Ratih, Asri Eka, 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan
- Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada
- Pemerintahan Provinsi Kepulaun Riau. Tesis. USU. Medan.
- Rahmani, SN. 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses Januari 2013.
- Tersedia di World Wide Web.
- Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
- Pengendalian Internal Pemerintahan.
- ......................,2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- ......................,2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Pemerintah Pusat dan Daerah.
- ……………, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
- Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40.
- ……………, 2004. Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Tamita
- Utama.
- ……………, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- ......................, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab
- dan Pengelolaan Keuangan Negara
- ……………, 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan)
- Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
- Lingkungan Instansi Pemerintah.
- ……………., 2007. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman
- Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ……………., 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi
- Pemerintahan.
- Rahmanurrasjid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban
- Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak
- Dipublikasikan. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro-Semarang.
- Sugiyono, 2012. Methode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
- Daerah, Mandar Maju, Bandung.
- ....................., 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem
- Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance, Mandar Maju,
- Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008a, Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi, Cetakan
- kedua, Alfabeta, Bandung.
- ....................., 2008b, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Cetakan pertama, Alfabeta
- Bandung.
- Tugiman, Hiro, 2008. Qualified internal auditor. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
- Percepatan Pemberantasan Korupsi.
References
Artjana, I Gede. 2004. Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good governance Tantangan dan
Harapan.(online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.
propatria.or.id.
Ashari, Edy Topo; dan Fernando, Desi. 2001. Membangun Kepemerintahan yang Baik. (Bahan ajar
Diklat PIM Tingkat III). Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 2011 Internal
Control - Integrated Framework.
Dadang Solihin, 2007. Pengukuran good Governance Index Sekretariat Tim Pengembangan
Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik–BAPPENAS.
Ernst & Young, 2008. The Future of Risk Management and Internal Control. EYGM Limited.
Ghozali, 1. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan PenerbitUNDIP
General Accounting Office (GAO), 1999. Internal Control. United Stated General Accounting
Office.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan (UPP) AMP YPKN.
..................... 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Salemba Empat. Yogyakarta.
Hasmah, Ridho, 2010. Menyongsong Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Tersedia di World Wide Web: Diakses 12 Januari
Indriantoro & Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen.
Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
Ichsan, Muhammad, 2011. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjaga
Integritas Pejabat dan Pegawai Pemerintah". Diakses Januari 2013. Home About Career Event
Galery Peraturan Contact.
Ifrah, 2012. Studi Kasus Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Diakses 12 Januari
Joko, Widodo, 2001. Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya
Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei
.................., 2010 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (online). (Diakses tanggal 5 Nopember
Sumber: http://id.shvoong.com/business-management /human resources/2037665 -kinerja -
pemerintah -daerah/ #ixzz2BL0FgvdS
……………, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Mulyadi, 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta
Monoyasa, I wayan, 2003. Mungkinkah Good governance Terwujud di Era Otonomi Daerah?
(online). (diakses tanggal 10 Agustus 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.bpkp.go.id.
Mardi, 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di
Provinsi Sumatera Barat. Diakses Januari 2013,
Ratih, Asri Eka, 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan
Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada
Pemerintahan Provinsi Kepulaun Riau. Tesis. USU. Medan.
Rahmani, SN. 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses Januari 2013.
Tersedia di World Wide Web.
Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintahan.
......................,2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
......................,2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah.
……………, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40.
……………, 2004. Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Tamita
Utama.
……………, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
......................, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab
dan Pengelolaan Keuangan Negara
……………, 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan)
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
……………., 2007. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
……………., 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Rahmanurrasjid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban
Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak
Dipublikasikan. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro-Semarang.
Sugiyono, 2012. Methode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
Daerah, Mandar Maju, Bandung.
....................., 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem
Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance, Mandar Maju,
Bandung.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2008a, Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi, Cetakan
kedua, Alfabeta, Bandung.
....................., 2008b, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Cetakan pertama, Alfabeta
Bandung.
Tugiman, Hiro, 2008. Qualified internal auditor. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.