Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 444 Download : 576

Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah staf di Biro pengelolaan keuangan yang berjumlah 52 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa kepahaman staf di Biro Pengelolaan Keuangan terhadap penatausahaan keuangan daerah berdampak positif, bahwa semakin baik pemahaman staf di Biro Pengelolaan keuangan Daerah terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah maka semakin baik kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan pemahaman sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan. Hasil penelitian ini berimplikasi kepada arah pengembangan staf di Biro pengelolaan keuangan yang sebaiknya difokuskan pada pelatihan tentang penatausahaan keuangan daerah.

Keywords

Sistem Akuntansi Pemerintahan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kinerja.

Article Details

How to Cite
Sari, E., saiful, saiful, & Aprila, N. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DANPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAKEUANGAN DAERAH. JURNAL FAIRNESS, 3(3), 249–260. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15288
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Astuti, Maulidah Tri, 2008. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja
  2. Individu, Skripsi. Brawijaya, Malang..
  3. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor publik : Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
  4. Bodnar, George H. dan William S. Hopwood. 2000. Sistem Informasi Akuntansi: Buku 1. Edisi 6.
  5. Salemba Empat. Jakarta.
  6. Djauhari, H. Nurdin, 2008. Hubungan Antara Pendidikan-Latihan dan Masa Kerja Dengan
  7. Kinerja Pejabat Penyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) di Lingkungan
  8. Pemerintah Kota Pagaralam. Tesis Program MM Unib, tidak dipublikasikan.
  9. Fahmi, Irham, 2011. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung.
  10. Ghozali, Imam, 2011. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas
  11. Diponegoro, Semarang.
  12. Utomo, JP, 2012. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Keuangan, September
  14. Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press, Yogyakarta.
  15. Maryati, Sri, 2012. Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan
  16. Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu.
  17. Tesis Program MAKSI Unib 2012, tidak dipublikasikan.
  18. Maulidah R; Iswahyudi YS; Deddi N, 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
  19. Nasaruddin, Fadliah, 2008. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap
  20. Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Pada Bank Negara Indonesia Tbk. Jurnal Ichsan
  21. Gorontalo, Volume 3 Nomor 1. Februari-April 2008.
  22. Nuraeni, Y; Titi S; dan Abdul R, 2012. Model Pengelolaan Keuangan Instansi Dalam Mewujudkan
  23. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 11,
  24. Nomor 1.
  25. Ratih, Asri Eka, 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
  26. Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Tesis Tidak Dipublikasikan, Sekolah
  27. Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
  28. Rohman, Abdul, 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah
  29. Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda di Jawa
  30. Tengah). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 9, Nomor 1,
  31. Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
  32. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  33. …………, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
  34. Pemerintahan.
  35. …………, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
  36. Daerah
  37. …………., 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi
  38. dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  39. Sugiyono, 2012. Methode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
  40. Yohanes, Enho, 2008. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar
  41. Belakang Pendidikan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota
  42. Medan. Skripsi. USU, Medan.