Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
References
- Abdullah. S & Asmara, J.A (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah -
- Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi
- (SNA). Palembang.
- Abdullah, Sait, (2005), Desentralisasi: Konsep, Teori dan Perdebatannya, JurnalDesentralisasi, Vol. 6
- No. 4 Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja OtonomiDaerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Bastian, Indra.( 2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba EmpatBaswir, R. (1988).
- Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta.
- Crook, R.C. and Manor, J., (1998). Democracy and Decentralization in SouthAsia and West Africa:
- Participation, Accountability and Performance.Cambridge: Cambridge University Press.
- Caporaso, J.A & Levine, D.P (1992) Theories of Political Economy. Cambridge University Press,
- terjemahan catakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008;
- Collins, E.F. (2008) Indonesia Dikhianati. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Emerson Wagner Mainardes, Helena Alves, Mario Raposo, (2011) "Stakeholder theory: issues to
- resolve", Management Decision, Vol. 49 Iss: 2, pp.226 - 252
- Freemen & Shoulder (2003). Govermental and Non Profit Accounting: Theory and Practices. 7th
- Edition Prentice Hall
- Frederick, W. C.: (1992), Social issues in management:Coming of age or prematurely gray? Paper
- presentedto the Doctoral Consortium of the Social Issues inManagement Division. The Academy
- of Management,Las Vegas, Nevada.
- Frey, R. L. (2003). VWL IV: Lecture Wirtschaftspolitik SS 2003, University of Basel.
- Halim, Abdul , (2004) Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, AMP, YKPN
- Indriantoro, Nur, &Bambang, Supomo.(2002). Metodologi Penelitian. Jakarta :Indeks.
- J. Prihatmoko. Joko. (2005).Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema
- Penerapan di Indonesia, Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan
- dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang
- Keefer, P. and S. Khemani. (2005). “Democracy, Public Expenditures and the Poor. ”World Bank
- Research Observer, Forthcoming, Spring
- Luk, C., Yau, O., Tse, A., Sin, L., & Chow, R. (2005). Stakeholder orientation and business
- performance: the case of service companies in China. Journal of InternationalMarketing,13(1), 89-
- doi: 10.1509/jimk.13.1.89.58536
- Prasojo, Eko.(2009). Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi. Penerbit Salemba Humanika.
- Jakarta 2009;
- Mauro, Paolo, (1998), "Corruption and the Composition of Government Expenditure," Journal of
- Public Economics, 69, 263-279.
- Mardiasmo. (2000). “Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah”.Kompak, No.23,
- -587.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2004). Yogyakarta. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2004). Yogyakarta. Akuntansi Sektor Publik
- Manor, James . (1999). The Political Economy of Democratic Washington, D.C. : World Bank
- Rubin, Irene S. (2000). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and
- Balancing. Seventh edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc;
- Riedl, R. (2004). Sicherheit im E-Government. Zürich, Institut für Informatik der Universität Zürich.
- Ritonga & Alam, (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Rinakit,Sukardi. (2010) “Indonesian Regional Elections in Praxis”, IDSS Commentaries, No.65,
- mimeo
- Rozali, Abdullah. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
- Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.Penerbit
- Ghalia Indonesia.
- Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia
- Publishing House
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sopanah &IsaWahyudi.(2004), Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT, Malang Corruption Watch
- (MCW) dan Yappika, Jakarta
- Toni, Bovaird (2005), Public governance : balancing stakeholder power in a network society,
- International Review of Administrative Sciences, 71 (2) :217-28
- Taufik, R. Irwan. (2009). Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Cetakan
- Peratama. Penerbit: Pacasarjana. Yogyakarta 2009;
- ------------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Amandemen III Tahun
- ;
- ------------- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
- ------------- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
- ------------- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
- dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
- ------------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
- No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- ------------- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- ------------- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
- Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- ------------- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
- ------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
- Keuangan Daerah;
- ------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara
- Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- ------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendagri
- No. 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri
- No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5376-selama-3-tahun-pengeluaran-parpol-rp-300-triliun
- , diakses pada tanggal 07 Februari 2013
- http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20479&Itemid=123&la
- ng=enRingkasan Hasil Riset dan Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah “Korupsi Dalam
- Pemilihan Kepala Daerah” (Studi Pemilukada: Kota Jayapura, Kabuapaten Pandeglang, Kabupaten
- Kampar, dan Provinsi Banten) Tahun 2011 diakses pada tanggal 1 Februari 2013
- http://m.beritasatu.com/nasional/92746-jelang-pilkada-dana-bansos-dan-hibah-rawandisalahgunakan.html, diakses pada tanggal 23 Januari 2013
- http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/03/28/liri8y-kasus-korupsi-di-dominasipenyalahgunaan-apbd, diakses pada tanggal 19 Februari 2013
- http://www.businessnews.co.id/headline/mengawasi-penggunaan-apbd.phpMengawasi Penggunaan
- APBD diakses pada tanggal 28 Februari 2013
- http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan diakses pada
- tanggal 6 Maret 2013
References
Abdullah. S & Asmara, J.A (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah -
Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi
(SNA). Palembang.
Abdullah, Sait, (2005), Desentralisasi: Konsep, Teori dan Perdebatannya, JurnalDesentralisasi, Vol. 6
No. 4 Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja OtonomiDaerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
Bastian, Indra.( 2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba EmpatBaswir, R. (1988).
Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta.
Crook, R.C. and Manor, J., (1998). Democracy and Decentralization in SouthAsia and West Africa:
Participation, Accountability and Performance.Cambridge: Cambridge University Press.
Caporaso, J.A & Levine, D.P (1992) Theories of Political Economy. Cambridge University Press,
terjemahan catakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008;
Collins, E.F. (2008) Indonesia Dikhianati. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Emerson Wagner Mainardes, Helena Alves, Mario Raposo, (2011) "Stakeholder theory: issues to
resolve", Management Decision, Vol. 49 Iss: 2, pp.226 - 252
Freemen & Shoulder (2003). Govermental and Non Profit Accounting: Theory and Practices. 7th
Edition Prentice Hall
Frederick, W. C.: (1992), Social issues in management:Coming of age or prematurely gray? Paper
presentedto the Doctoral Consortium of the Social Issues inManagement Division. The Academy
of Management,Las Vegas, Nevada.
Frey, R. L. (2003). VWL IV: Lecture Wirtschaftspolitik SS 2003, University of Basel.
Halim, Abdul , (2004) Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, AMP, YKPN
Indriantoro, Nur, &Bambang, Supomo.(2002). Metodologi Penelitian. Jakarta :Indeks.
J. Prihatmoko. Joko. (2005).Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema
Penerapan di Indonesia, Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan
dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang
Keefer, P. and S. Khemani. (2005). “Democracy, Public Expenditures and the Poor. ”World Bank
Research Observer, Forthcoming, Spring
Luk, C., Yau, O., Tse, A., Sin, L., & Chow, R. (2005). Stakeholder orientation and business
performance: the case of service companies in China. Journal of InternationalMarketing,13(1), 89-
doi: 10.1509/jimk.13.1.89.58536
Prasojo, Eko.(2009). Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi. Penerbit Salemba Humanika.
Jakarta 2009;
Mauro, Paolo, (1998), "Corruption and the Composition of Government Expenditure," Journal of
Public Economics, 69, 263-279.
Mardiasmo. (2000). “Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah”.Kompak, No.23,
-587.
Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2004). Yogyakarta. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah
Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2004). Yogyakarta. Akuntansi Sektor Publik
Manor, James . (1999). The Political Economy of Democratic Washington, D.C. : World Bank
Rubin, Irene S. (2000). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and
Balancing. Seventh edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc;
Riedl, R. (2004). Sicherheit im E-Government. Zürich, Institut für Informatik der Universität Zürich.
Ritonga & Alam, (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Rinakit,Sukardi. (2010) “Indonesian Regional Elections in Praxis”, IDSS Commentaries, No.65,
mimeo
Rozali, Abdullah. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.
Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.Penerbit
Ghalia Indonesia.
Smith, B.C. (1985), Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: Asia
Publishing House
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sopanah &IsaWahyudi.(2004), Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT, Malang Corruption Watch
(MCW) dan Yappika, Jakarta
Toni, Bovaird (2005), Public governance : balancing stakeholder power in a network society,
International Review of Administrative Sciences, 71 (2) :217-28
Taufik, R. Irwan. (2009). Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Cetakan
Peratama. Penerbit: Pacasarjana. Yogyakarta 2009;
------------- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Amandemen III Tahun
;
------------- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
------------- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
------------- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
------------- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
------------- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
------------- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
------------- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendagri
No. 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri
No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5376-selama-3-tahun-pengeluaran-parpol-rp-300-triliun
, diakses pada tanggal 07 Februari 2013
http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20479&Itemid=123&la
ng=enRingkasan Hasil Riset dan Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah “Korupsi Dalam
Pemilihan Kepala Daerah” (Studi Pemilukada: Kota Jayapura, Kabuapaten Pandeglang, Kabupaten
Kampar, dan Provinsi Banten) Tahun 2011 diakses pada tanggal 1 Februari 2013
http://m.beritasatu.com/nasional/92746-jelang-pilkada-dana-bansos-dan-hibah-rawandisalahgunakan.html, diakses pada tanggal 23 Januari 2013
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/03/28/liri8y-kasus-korupsi-di-dominasipenyalahgunaan-apbd, diakses pada tanggal 19 Februari 2013
http://www.businessnews.co.id/headline/mengawasi-penggunaan-apbd.phpMengawasi Penggunaan
APBD diakses pada tanggal 28 Februari 2013
http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan diakses pada
tanggal 6 Maret 2013