Main Article Content
Abstract
The purpose of this research is to examine the effect of audit opinion and auditor quality to audit delay on local government in Indonesia. Sampling method used is purposive sampling and the result are 419 local governments in fiscal year 2015. Research data taken from audited financial statements BPK. Method of data analysis using multiple linear regression. The audit opinion and auditor’s professional proficiency has siginificant negative effect on audit delay. And auditor’s accounting educational background has not effect on audit delay.
Keywords : audit delay, audit opinion, auditor quality
Article Details
Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Jurnal Akuntansi is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Almutairi, A, D. Kimberly, dan T. Skantz. 2009. Auditor tenure, auditor, specialization, and information asymmetry. Managerial Auditing Journal, 24: 600-623
- Ashton, R. H., Graul, P. R., & Newton, J. D. (1989). Audit delay and the timeliness of corporate reporting. Contemporary Accounting Research, 5: 657–673.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. Jakarta.
- Cohen, S. dan S. Leventis. 2012. Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. Accounting Forum, 37: 40– 53.
- Fachrurozi, Luthfi. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hardini, Ziza G. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah dan Opini Auditor terhadap Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skirpsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency
- Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.
- Kartiko, Sigit W, Fitriany & Sylvia S. 2015. Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keterlambatan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Lase, Y dan Sutaryo. (2014). Pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah. In Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Payne, J. L., dan Jensen, K. L. 2002. An examination of municipal audit delay. Journal of Accounting and Public Policy, 21: 1–29.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIII Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- ____________________________ Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- _____________________________ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- www.bpk.go.id
References
Almutairi, A, D. Kimberly, dan T. Skantz. 2009. Auditor tenure, auditor, specialization, and information asymmetry. Managerial Auditing Journal, 24: 600-623
Ashton, R. H., Graul, P. R., & Newton, J. D. (1989). Audit delay and the timeliness of corporate reporting. Contemporary Accounting Research, 5: 657–673.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. Jakarta.
Cohen, S. dan S. Leventis. 2012. Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. Accounting Forum, 37: 40– 53.
Fachrurozi, Luthfi. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Hardini, Ziza G. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah dan Opini Auditor terhadap Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skirpsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta
Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency
Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.
Kartiko, Sigit W, Fitriany & Sylvia S. 2015. Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keterlambatan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
Lase, Y dan Sutaryo. (2014). Pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah. In Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Payne, J. L., dan Jensen, K. L. 2002. An examination of municipal audit delay. Journal of Accounting and Public Policy, 21: 1–29.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIII Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
____________________________ Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
_____________________________ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
www.bpk.go.id