Main Article Content

Abstract

apparatus internal government (apip) on quality of local government financial report in bengkulu province. This research uses quantitative approach, using primary data through questionnaire. Respondents in this study are the Financial Administration Official (PPK), the Technical Activity Executing Officials (PPTK), and the Spending Treasurer. Technical analysis of data using multiple linear regression analysis of SPSS program assistance. The results of this study indicate that the competence of the apparatus of financial statements do not positively affect the quality of local government financial and the role of apparatus internal government (APIP) has a positive effect on the quality of local government financial statements in Bengkulu Province.


Key Words: Government, Competency, APIP

Article Details

How to Cite
Irwansyah, I., & Wulandari, T. (2019). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PENATA LAPORAN KEUANGAN DAN PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KUALITAS LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BENGKULU. Jurnal Akuntansi, 8(3), 123–134. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.123-134

References

  1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.http://bengkulu.bpk.go.id, diakses pada 12 Oktober 2017
  2. Badan Pengelola Keuangan Daerah.www.bpkd.bengkuluprov.go.id, diakses pada 21 November 2017
  3. Donalson, L., dan Scannel, E.E. 1993. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gaya Media Pratama.
  4. Efendi, Loli, dkk. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Keuangan Daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 3, No. 2
  5. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
  6. Giraldi, F. 2001. Principal-agent models go to Europe:Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK).
  7. Halimah, Rizkia Nur. 2014. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran Inspektorat terrhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi, FEB UPI.
  8. Haryati, Tri. 2016. Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indonesia Treasury Review, Juranal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. Vol. 1, No. 3
  9. Indriantoro, Nur, & Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua. Yogyakarta: BFEE UGM.
  10. Irwan, D. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Pemerintah. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. tesis. Universitas Gaja Mada.
  11. Lane, J.E. 2000. The Public Sector-Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publication
  12. Lasmara, Freddie, dan Sri Rahayu. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, & Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Jurnal Perspektif Pembiayaan & Pembangunan Daerah. Vol. 3, No. 4
  13. Mahmudi. 2011. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
  14. Mardiasmo. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
  15. Oktariana, Mia dkk. 2016. Pengeruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Senmarang Tahun 2014). Journal Of Accounting, Volum 2, No 2.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 .
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  23. Raharjo, E. 2007. Teori Agensi adn Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Akuntansi. Vol. 4, No. 4.
  24. Santoso, Singgih. 2006. Seri Solusi Bisnis Berbasis TI: Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat. jakarta: Elex Media Komputindo.
  25. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
  26. Sulistiowati. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Utara). Skripsi, Dipublikasikan, FEB Universitas Hasanuddin.
  27. Suprapto. 2002. Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Globalisasi. Jakarta: LAN.
  28. Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen. Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02.
  29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31.
  30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  31. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
  32. Widodo, Joko. 2001. Good Gevernance. Surabaya: Insan Cendikia.
  33. Yuliani, Safrida, dkk. 2010. Pengruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, an Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi pada pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & riset Akuntansi. Vol.3, No.2