Main Article Content
Abstract
Keywords:Supervision, Village Funds, Accountability, transparency, corruption
Keywords
Article Details
Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Jurnal Akuntansi is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Output Tabel Dinamis.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8), 1–15. https://www.academia.edu/36640091/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDes_Sugeng_Praptoyo_Sekolah_Tinggi_Ilmu_Ekonomi_Indonesia_STIESIA_Surabaya
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Buku Pintar Dana Desa. In Proposal SIMLITAMAS. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. Annals of Saudi Medicine, 37(1), 79–83. https://doi.org/10.5144/0256-4947.2017.79
- Okditazeini, V., & Irwansyah, I. (2018). Ancaman Privasi dan Data Mining di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis pada Social Networking Sites (SNS). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 22(2), 109. https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220202
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 1 (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014 1 (2014). https://doi.org/10.1038/132817a0
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O19 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa, Pp Ri (2019).
- Seputro, Wahyuningsih, & Sunrowiyati. (2017). (Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. 1(1), 7–8.
- Supriadi. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Liability Of The Head Of The Village In The Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Village. 6, 330–346.
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 1(2), 8–19. ttps://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115
- Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 608. https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43
References
Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Output Tabel Dinamis.
Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8), 1–15. https://www.academia.edu/36640091/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDes_Sugeng_Praptoyo_Sekolah_Tinggi_Ilmu_Ekonomi_Indonesia_STIESIA_Surabaya
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Buku Pintar Dana Desa. In Proposal SIMLITAMAS. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. Annals of Saudi Medicine, 37(1), 79–83. https://doi.org/10.5144/0256-4947.2017.79
Okditazeini, V., & Irwansyah, I. (2018). Ancaman Privasi dan Data Mining di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis pada Social Networking Sites (SNS). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 22(2), 109. https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220202
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 1 (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014 1 (2014). https://doi.org/10.1038/132817a0
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2016).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O19 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa, Pp Ri (2019).
Seputro, Wahyuningsih, & Sunrowiyati. (2017). (Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. 1(1), 7–8.
Supriadi. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Liability Of The Head Of The Village In The Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Village. 6, 330–346.
Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 1(2), 8–19. ttps://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115
Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 608. https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43