Article Sidebar

Submitted
May 6, 2019
Accepted
May 6, 2020
Published
September 21, 2020
Download
PDF (Bahasa Indonesia)
Statistic
Read Counter : 306 Download : 230

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Rimbo Donok Protected Forest covers 377,99 hectare area, located in Kepahiang District, Bengkulu Province, Indonesia. The main function of protected forest is to protect life buffer system. Therefore, the land use must be forest. In Rimbo Donok Protected Forest, there has been a change of land use from forest land to crop land. There has been tenurial conflicts in the utilization of forest area. The objective of this study was to determine the characteristics of forest farmer in Rimbo Donok protected forest area and choose to resolve tenurial conflicts. The data of uses were collected through mapping techniques, field observation, and interview. The accidental sampling technique with Slovin Formula was used to select 44 respondents. The results showed that land use of Rimbo Donok Protected Forest in 2016 is entirely crop land. All of this protected forest have been illegaly occupied by people. These people are planting coffe and other agricultural plants in the area. The average land area of head family is 1.33 ha. This conflict resolution of forest utilization should be able to accommodate the socioeconomic function and environmental protection function. Efforts to legalize the utilization of forests should be carried out under various schemes such as: community forest, village forest, or partnership. the agroforestry system can be selected as its land management system.

Keywords

Hutan Lindung Petani Hutan Resolusi Konflik Tenurial forest protected forest farmers tenurial conflict resolution

Article Details

License

Copyright (c) 2020 Gunggung Senoaji, Muhammad Fajrin Hidayat, Iskandar Iskandar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree with the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
  4. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
Senoaji, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2020). KARAKTERISTIK PETANI HUTAN DAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL DI HUTAN LINDUNG RIMBO DONOK, KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 19(2), 241–254. https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.2.241-254
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Adhawati, S.S., 1997. Analisis Ekonomi Pemanfaatan Lahan Pertanian Dataran Tinggi di Desa Parigi (Hulu DAS Malino) Kabupaten Goa. Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar.
  2. Asdak, C., 2004. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
  3. Azwar, S., 2010. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Edisi ke-2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
  4. Bukhari dan Febryano, I.G., 2009. Desain Agroforestry pada Lahan Kritis (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). Jurnal Perennial, 6 (1) : 53-59.
  5. Dassir, M., 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Hutan dan Masyarakat III (1):1-10.
  6. Darusman, D., 1993. Pemukiman Perambah Hutan yang Berwawasan Pembangunan Wilayah. Makalah pada Diskusi Terbatas Pemukiman Masyarakat Perambah Hutan, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, 4 Mei 1993. Jakarta.
  7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017. Laporan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Bidang Kehutanan Tahun 2017. Bengkulu.
  8. Dwiprabowo, H, Effendi, R, Hakim, I, dan Bangsawan, I., 2011. Kontribusi Kawasan Hutan dalam Menunjang Ketahanan Pangan : Studi kasus Provinsi jawa Barat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 8 (1) : 47-61.
  9. Fuad, F. dan Maskanah, S., 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Pustaka LATIN. Bogor.
  10. Hairiah, K, D. Suprayogo, dan M.V. Noordwijk, 2004. Ketebalan Serasah sebagai Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Sehat. Word Agroforestry Center. Bogor.
  11. Heryatna, D., Zainal, S., Husni, H., 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Meragun Kecamatan Nangan Taman Kabupaten Sekadau. Jurnal Hutan Lesari IV (1) : 58-64.
  12. Indriyanto, 2006. Ekologi Hutan. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
  13. Hidayat, S., 2012. Komposisi dan Struktur Tegakan Penghasil Kayu Bahan Bangunan di Hutan Lindung Tanjung Tiga Muara Enim Sumatera Selatan. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 22 (2) : 194-200.
  14. Kaimuddin, 2008. Analisa Perambahan Kawasan Hutanterhadap Kebocoran Karbon dan Perubahan Iklim. Jurnal Hutan dan Masyarakat 3 (2):119- 123.
  15. Maring, P., 2013. Kekuasaan dan Kjonflik Sosial : Kasus Penguasaan Hutan Noge di Tanaloran Flores. Insani, 15 (2):1-11.
  16. Nair, R., 1993. An Introduction to Agroforestry. Kluver Academic Publisher Boston in cooperative with International Centre for Research in Agroforestry.
  17. Nazir, M., 2009. Metode Penelitian. Cetakan ke-7. Ghalia Indonesia. Bogor.
  18. Nugraha, A., 1999. Latar Belakang konflik Sosial di Sektor Kehutanan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Antropolog. Makalah pada Pelatihan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PMDH dan Koperasi. 28 Oktober 1999. Samarinda.
  19. Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z., 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
  20. Purwanti, R., 2007. Pendapatan Petani Dataran Tinggi Sub DAS Malino Studi Kasus Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 4(3):257-269
  21. Rahmat, M., 2011. Peran Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 8 (2) : 110-121.
  22. Safitri, M.A,Muhshi, M.A.,Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso, H., (2011). Menuju kepastian dan keadilan tenurial (Edisi revisi). Epistema Institute. Jakarta:
  23. Senoaji, G., 2009. Kontribusi Hutan Lindung terhadap Masyarakat Sekitarnya :Studi Kasus di Desa Air Lanang Bengkulu. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 16 (1):12-22.
  24. Senoaji, G., 2011. Perilaku Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan Lahan dan Lingkungan di Banten Selatan. Humaniora, 23 (1) : 14-25.
  25. Senoaji, G., 2012. Pengelolaan Lahan dengan Sistem Agroforestry oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. Jurnal Bumi Lestari, XII (2):283- 293.
  26. Sylviani dan Hakim, I., 2014. Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Studi Kasus KPH Gedong Wani Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Hutan, 11 (4) : 309-322.
  27. Simon, H., 2001. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada hutan Jati di Jawa. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
  28. Simon, H., 2007. Menatap kedepan Kehutanan Indonesia dalam Membangun KPH : Keharusan untuk Hutan Indonesia Lestari. Debut Press. Yogyakarta
  29. Supratman, 2007. Pengembangan Usaha Masyarakat di dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Masyarakat Desa-Desa Sekitar Areal IUPHHK di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat). Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2 (3):303-312
  30. Supyan, 2011. Pengembangan Daerah Konservasi sebagai Tujuan Wisata. Jurnal Mitra Bahari. 5 : 53-69
  31. Triwanto, J., Syarifuddin, A., Mutaqin T., 2012. Aplikasi Agroforestry di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Dedikasi. 9 (1): 13-21.
  32. Ulya, NA, Warsito, SP, Andayani, W, dan Gunawan, T. 2014. Nilai Ekonomi Air untuk Rumah Tangga dan Transportasi , Studi Kasus di Desa Desa sekitar Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, Sumatera Selatan. Jurnal Manusia dan Lingkungan. 21 (2) : 232-238.
  33. Wibowo, A., 2013. Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan untuk Mendukung Kebijakan Perpres No. 61 tahun 2011. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 10 (3): 235-254
  34. Yusran dan Abdulah, N., 2007. Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Jurnal Hutan dan Masyarakat. 2 (1):127-135.
  35. Zubayr, M, Darusman, D, Nugroho, B, dan Nurrohmat, DR. 2014. Peranan dalam Pihak dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 11 (3) : 203-213.