Jurnal AGRISEP

User Profile

Amrizal Matulangi

Bio Statement Konsultan Pajak di Era Ekonomi Digital

Pajak yang kita tahu merupakan penerimaan utama untuk keberlangsungan pembangunan negara, di Indonesia yang berwenang untuk mengumpulkan penerimaan pajak tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, serta dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan aturan perpajakan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis.

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh DJP adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu electronic system. Hal ini yang menyebabkan perlunya pendampingan terhadap wajib pajak agar dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan benar dan DJP berharap keikutsertaan konsultan pajak untuk menjalankan peran tersebut.

Indonesia yang merupakan negara besar ketiga di Asia setelah Cina dan India untuk pasar digital maka terdapat perubahan pada administrasi perpajakan sebelum dan sesudah era digital jika dilihat dari beberapa sudut, diantaranya adalah sebelum era digital kita masih menggunakan form manual, lalu harus mengantre ketika ingin melaporkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak, dan ketika ingin membayar harus mendatangi bank atau kantor pos.

Lalu setelah memasuki era digital maka beberapa hal mengalami perubahan yaitu menggunakan form berbentuk elektronik, dapat melaporkan secara online melalui electronic filling (e-filling) serta pembayaran yang mudah cukup dengan e-billing yang bisa dibayarkan melalui internet banking ataupun ATM.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti itu, maka diharapkan DJP mampu mencapai target penerimaan pajak sesuai dengan yang diinginkan. Dari sisi wajib pajak, akan merasa semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan karena dinilai akan lebih efektif dan efisien. Selain itu digitalisasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam dunia perpajakan.

Tantangan pertama yaitu bagaimana cara membuat regulasi yang benar, sistem yang mendukung agar menciptakan suasana kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya dan diharapkan konsultan pajak juga turut mendampingi perubahan tersebut secara profesional dan memanfaatkan dengan baik era digitalisasi tersebut untuk meningkatkan pelayanannya.

Baca selengkapnya di https://www.kompasiana.com/dini83/konsultan-pajak-profesional-bukan-konsultan-pajak-nakal_5535a35c6ea8345411da42d9