Article Sidebar

Submitted
March 30, 2021
Accepted
March 30, 2021
Published
March 30, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 97 Download : 321

Main Article Content

Abstract

This study aims to analyze the proportion of capital expenditures allocated and justified in poverty alleviation in the Seluma Regency. The sample of this research is five local government organizations (OPD) which are under the auspices of Seluma Regency. This study found that the allocation of capital expenditure for poverty alleviation during the period of 2014-2016 is fluctuated with the largest funds allocated in 2014 which amounted to 86,71% of total capital expenditure from Seluma Regency Budget and the smallest allocation of funds occurred in 2015 which amounted to 35,14% of total capital expenditure of Seluma Regency Budget. The study found that Seluma Regency has implemented poverty alleviation programs with high allocation of capital expenditure in activities related to poverty alleviation as the evidence.

Keywords

Capital Expenditure Poverty Alleviation Budget Realization

Article Details

Author Biography

Deviana Deviana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu




How to Cite
Deviana, D., Husaini, H., & Abdullah, A. (2021). ANALISIS ALOKASI BELANJA MODAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA. JURNAL FAIRNESS, 8(3), 183–198. https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15208
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. A. Dali, Bustan, 2014. Seluma Menggapai Asa: Sebelas Tahun Kabupaten Seluma. Penerbit Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, Seluma.
  2. Affandi, Anthony. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja. Modal untuk Pelayanan Publik dalam perspektif teori keagenan (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera) Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 5, No 2. Hal 71-90.
  3. Apriana, D., dan Suryanto, R., 2010. Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Efisiensi. Vol.11 No.1Januari 2010. Hal. 68 – 79.
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma, 2018. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Seluma.
  5. Bastian, I. 2012. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi 3. Erlangga. Yogyakarta.
  6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Tersedia di: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/363/ evaluasi_belanja_modal_ koreksi_akhir kecil.pdf.
  7. Darise, Nurlan, 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit PT Indeks, Jakarta
  8. Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
  9. Harun, 2008. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Salemba Empat. Jakarta.
  10. Hogye, Mihaly, 2002, Local Government Budgeting, Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute Budapest, Hungary.
  11. Jhingan,M,L,1996, Ekonomi pembangunan dan perencanaan, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta
  12. Kaligis, E., Engka, D., Tolosang, K., 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening Variabel. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.17 No. 02 2015, Hal. 95 - 105.
  13. Kurniawan. M. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ilmiah ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.01 Juli 201
  14. Kurniawan, O., 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penganggaran Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015, Universitas Muhamaddiyah Mojokerto.
  15. Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
  16. Nurmainah, S., 2013. Analis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pemabngunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.20 No.2 Septemebr 2013. Hal. 131 - 141.
  17. Olurankinse, Felix 2011. Analysis Of The Effectiveness Of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System Of Ondo State. Journal of Accounting and Taxation. 4(1): pp:1-6
  18. Owuru, Joel dan Adesoji Farayibi. 2016 Examining the Fiscal Policy-Poverty
  19. Reduction Nexus in Nigeria. MPRA Paper, No. 74184
  20. Purbadharmaja, Ida Agus Putu. (2017). Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 11
  21. Qattrunnada, A, dan Apriana, D., 2016. Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. Jurnal Sains dan Seni ITS. Vol.5 No.2 (2016).
  22. Republik Indonesia, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah.
  23. _______________, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  24. _______________, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
  25. _______________, 2010. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  26. ______________, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  27. ______________, 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.
  28. ______________, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  29. ______________, 1967. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.
  30. ______________, 1999. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  31. ______________, 1999. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  32. ______________, 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  33. ______________, 2014. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  34. Ratnadi, Ni Made Dwi dan K Widyarini, 2016. Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan Waktu, Dan Anggaran Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 455-488
  35. Rochmatullah, Mahameru Rosy, Rudy Hartanto dan Arwal Arifin, 2016. Determinating The Value Of Capital Expenditure Allocation In Indonesia Local Government. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 17 (2), p162-168
  36. Santoso, B.Purbaya dan anshori, 2005, Analisis statistik dengan MS.Exxel dan SPSS, Penerbit Andi, Yogyakarta
  37. Sumbayak Daniel Judah, dkk, (2015), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatra selatan, vibi regional reseach, Magister perencanaan dan kebijakan publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, Februari 2015.
  38. Sendouw,A.2016, pengaruh belanja modal, belanja sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dikota Manado, journal
  39. Ugoh, S. C and Ukpere, W. I, 2009. A profile of regional/zonal poverty in Nigeria: the case of Enugu zone. Journal of Humanities, Social Sciences and Creative Arts. 8: 39-52
  40. Uma, K. E, F. E. E, Ikechukwu, D. N., 2013. Government Expenditure in Nigeria: Effect on Economic Development. American Journal of Social Issues and Humanities. Vol. 3: 119-131
  41. Wendorff, Jill. 2005. Capital Budgeting from a Local Government Perspective. SPNA Review: Vol. 1: Iss. 1, Article 6
  42. Widayati, T. 2013. Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Demak. Media Ekonomi dan Manajemen. Vol. 28. No. 2 Juli 2013.
  43. Yuliana, Lia, 2014. Analisis Determinan Belanja Modal. Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. Jurnal WIDYA,. Volume 3, No. 3.
  44. Zartika, C., 2016. Studi Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Haluoleo.