Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 3529 Download : 5398

Main Article Content

Abstract

This study aims to prove the influence of accountability and transparency in the financial management of the performance of the local government area of the province of Bengkulu. This study used a questionnaire to collect the data, the sampling method used in this research is purposive sampling with sample criteria, namely Echelon III and Echelon IV, section Accounting or Section Bookkeeping on each Unit (SKPD) in the government of Bengkulu province. The results showed that the accountability of financial management and significant positive effect on the performance of the local government of Bengkulu province. This means that the higher accountability in financial management will be able to improve the performance of the local government of Bengkulu province. Similarly, the transparency of financial management, positive and significant effect on the performance of local government. In this case, the higher level of transparency in the financial management of local government performance will also be better. By increasing accountability and transparency in the financial management of all existing units expected to improve the performance of local governments in order to promote the establishment of good governance.

Keywords

Accountability Transparency Financial Management Performance of local government.

Article Details

How to Cite
Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. JURNAL FAIRNESS, 3(1), 21–42. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.(Online).
  2. (diakses 14 Mei 2013) tersedia di World Wide Web: http://ovy19.wordpress.com.
  3. Akbar, B. (2012). Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah
  4. Daerah. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
  5. Bastian, Indra, (2010). Akuntansi Sektor Publik.Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
  6. Coryanata, Isma. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik
  7. Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan
  8. Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas.
  9. Makasar.
  10. Dessler, Gary. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Index
  11. Garini, Nadia. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi
  12. Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung. Skripsi. Bandung. FE UNIKOM.
  13. Garnita, Nita. (2008). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Studi Kasus
  14. Pada Balai Besar Bahan dan Barang Tekhnik. Skripsi. Bandung. FE Univ. Widyatama.
  15. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit
  16. Universitas Diponegoro.
  17. Halim, Abdul. (2002). Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit
  18. dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
  19. _______. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
  20. Harian Rakyat Bengkulu. (2013), 24 Mei. Tata Kelola Provinsi Bengkulu Urut ke-3 Terendah se
  21. Nasional. Metropolis, Hal. 14 dan 23.
  22. Ismiarti. (2013). Analisis Inplementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan
  23. Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE
  24. Unib.
  25. Krina P, Loina Lalolo. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &
  26. Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
  27. Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.
  28. Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
  29. Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei
  30. Hal 2-4
  31. _________. (2004). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta,
  32. Maryati, Sri. 2012. Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan
  33. Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu. Tesis.
  34. Program Pascasarjana (S2) Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
  35. Bengkulu.
  36. Nasution, Saufi Iqbal. (2009). Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan
  37. Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD DI
  38. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Skripsi. Medan. FE Universitas Sumatera Utara.
  39. Nuraini, Y; Titi S; Rahman, Abdul. (2012). Model Pengelolaan Keuangan Instansi Dalam
  40. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jurnal Ekonomi dan Binis
  41. Volume 11 Nomor 01.
  42. Pasaribu. FJ. (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan
  43. Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis.
  44. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
  45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Jakarta:
  46. Tamita Utama
  47. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor:
  48. PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
  49. Lingkungan Instansi Pemerintah.
  50. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: 25 Tahun 2012.
  51. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  52. Rahmanurrasjid, Amin. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban
  53. Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak
  54. Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
  55. Ratih, Asri Eka. (2012). Pengaruh Pemahaman Sisitem Akuntasi Keuangan Daerah, Penatausahaan
  56. Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada
  57. Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana. Univesitas
  58. Sumatera Utara.
  59. Sande, Peggy. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan
  60. Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Padang. FE Universitas Negeri
  61. Padang.
  62. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Moxed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
  63. Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi Pertama. Cetakan Pertama.
  64. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  65. Suparno. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran,
  66. Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada
  67. Pemerintah Kota Dumai). Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
  68. Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. (online). (diakses
  69. tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.depkominfo.go.id.
  70. Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan
  71. Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang
  72. Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium
  73. Nasional Akuntansi X Makassar.Hal 21-23.