Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 131 Download : 245

Main Article Content

Abstract

This research aims is to determine whether there are differences between financial performance of local governments in Indonesia at the level of financial independence, financial effectiveness, financial efficiency, and financial activities before and after the global economic crisis 2008. To analyze the financial performance of local governments, the research conducts financial ratio analysis of APBD. The samples used in this research is local governments in the province of DKI Jakarta, East Kalimantan, Riau, East Java, North Sumatra, Riau Islands, South Sumatra, Central Java, South Kalimantan and Lampung, which are the top ten provinces which have the largest foreign trade value according to the Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) in 2010 and is expected to hit the global economic crisis 2008, and that was published the data of APBD from 2003 to 2012. The analysis instrument used to determine differences between financial performance before and after the global economic crisis of 2008 was the Paired Sample T Test. The results of research show that there were no differences between the financial performance of the local governments in Indonesia at the level of financial independence and financial effectiveness before and after the global economic crisis 2008. In other hand, there are differences between the financial performance of the local governments in Indonesia at the level of financial efficiency and financial activity before and after the global economic crisis 2008.

Keywords

Financial Performance of Local Government Financial Independence Financial Effectiveness Financial Efficiency and Financial Activities

Article Details

How to Cite
Ariani, D., Fadli, F., & Lismawati, L. (2021). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008. JURNAL FAIRNESS, 3(1), 89–100. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15278
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
  2. Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Universitas Sumatera Utara.
  3. Bappenas. 2009. Penguatan Ekonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global.
  4. Bappenas. 2012. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan
  5. Kesejahteraan Rakyat.
  6. Deegan, C. 2000. Financial Accounting Theory. Australia: McGraw-Hill Book Company.
  7. Departemen Komunikasi dan Informatika. 2008. Memahami Krisis Keuangan Global, Bagaimana
  8. Harus Bersikap.
  9. Fitriyanti, et al. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap
  10. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II
  11. Badan Litbang Departemen dalam Negeri. Bidakara.
  12. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan
  13. Penerbit-UNDIP.
  14. Gray, et al. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and
  15. Longitudinal Study of UK Disclosure. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.8,
  16. No.2.
  17. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
  18. Hendraryadi, Sigit. 2011. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di
  19. Jawa Tengah antara Tahun 2008-2009. Skripsi Universitas Diponegoro.
  20. Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
  21. Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia).
  22. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
  23. Indriantoro., dan Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.
  24. Yogyakarta: BPFE.
  25. Isdijoso, Widjajanti. 2010. Memantau Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 Di
  26. Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU.
  27. Janur, Martha Yurdila. 2009. Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
  28. Bungo Sesudah Otonomi Daerah. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.
  29. Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia: Identifikasi
  30. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
  31. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2010.
  32. Jakarta.
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan
  34. Kinerja Keuangan. Jakarta.
  35. Kurniati, Siti. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
  36. Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. Skripsi Universitas Diponegoro.
  37. Lubis, Silviyani. 2005. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Sumatera
  38. Utara Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.
  39. Mahmudi. 2007. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
  40. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance,
  41. Democratization, Local Government Financial Management. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta:
  42. Andi.
  43. Nurhayati, Tuti. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah
  44. (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011).
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
  46. Daerah. 2006. Jakarta.
  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
  48. Dlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007.
  49. Jakarta.
  50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
  51. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. 1999. Jakarta.
  52. Ronald., dan Sarmiyatiningsih. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi
  53. Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Efektif
  54. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. I, No. 1.
  55. Rustan. Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah
  56. Daerah (online) (diakses 14 Desember 2012) tersedia di World Wide Web http://fpks-dprdjakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm.
  57. Sekaran, U. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis 1. (4 th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
  58. Suharyono. 2007. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
  59. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu
  60. Ekonomi Perbanas Surabaya.
  61. Susantih, Heny. 2010. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera
  62. Bagian Selatan. Tesis Universitas Sriwijaya Palembang.
  63. Ullmann, A, A. 1995. Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Realitionship
  64. Among Social Performanc, Social Disclosure, and Economic Performance of U.S Firms. Academy
  65. of Management Review, Vol.10, No.3.
  66. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta.
  67. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1999.
  68. Jakarta.
  69. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.
  70. Jakarta.
  71. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
  72. Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta.
  73. www.djpk.depkeu.go.id