Article Sidebar

Submitted
March 31, 2021
Accepted
March 31, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 61 Download : 101

Main Article Content

Abstract

This research is quantitative research to exam of the implementation of Government Internal Control System (GICS) which include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of financial management. The research was conducted on the entire regional work units (40 SKPD) Bengkulu city government. Data obtained from questionnaires to 40 respondents, the toplevel officials at all on education. The results showed that the Government Internal Control System Implementation (GICS) includes control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring simultaneously affect the financial management area. The better implementation of the GICS, the better financial management. GICS components partially proven positive effect on financial management is risk assessment, information and communication, and monitoring. The better the risk assessments conducted, information and communication systems are applied, and evaluation/ monitoring of implementation GICS good, the better the financial management area in Bengkulu city government on education.

Keywords

Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Daerah

Article Details

How to Cite
Apriani, D. J., Irwansyah, I., & Baihaqi, B. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. JURNAL FAIRNESS, 3(3), 231–248. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15287
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Artjana, I Gede. 2004. Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
  2. Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good governance Tantangan dan
  3. Harapan.(online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.
  4. propatria.or.id.
  5. Ashari, Edy Topo; dan Fernando, Desi. 2001. Membangun Kepemerintahan yang Baik. (Bahan ajar
  6. Diklat PIM Tingkat III). Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
  7. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 2011 Internal
  8. Control - Integrated Framework.
  9. Dadang Solihin, 2007. Pengukuran good Governance Index Sekretariat Tim Pengembangan
  10. Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik–BAPPENAS.
  11. Ernst & Young, 2008. The Future of Risk Management and Internal Control. EYGM Limited.
  12. Ghozali, 1. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan PenerbitUNDIP
  13. General Accounting Office (GAO), 1999. Internal Control. United Stated General Accounting
  14. Office.
  15. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan
  16. Percetakan (UPP) AMP YPKN.
  17. ..................... 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Salemba Empat. Yogyakarta.
  18. Hasmah, Ridho, 2010. Menyongsong Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):
  19. Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Tersedia di World Wide Web: Diakses 12 Januari
  21. Indriantoro & Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen.
  22. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
  23. Ichsan, Muhammad, 2011. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjaga
  24. Integritas Pejabat dan Pegawai Pemerintah". Diakses Januari 2013. Home About Career Event
  25. Galery Peraturan Contact.
  26. Ifrah, 2012. Studi Kasus Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Badan
  27. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Diakses 12 Januari
  29. Joko, Widodo, 2001. Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
  30. Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya
  31. Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor
  32. Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei
  34. .................., 2010 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (online). (Diakses tanggal 5 Nopember
  35. Sumber: http://id.shvoong.com/business-management /human resources/2037665 -kinerja -
  36. pemerintah -daerah/ #ixzz2BL0FgvdS
  37. ……………, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
  38. Mulyadi, 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta
  39. Monoyasa, I wayan, 2003. Mungkinkah Good governance Terwujud di Era Otonomi Daerah?
  40. (online). (diakses tanggal 10 Agustus 2012). Tersedia di World Wide Web: http://www.bpkp.go.id.
  41. Mardi, 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di
  42. Provinsi Sumatera Barat. Diakses Januari 2013,
  43. Ratih, Asri Eka, 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan
  44. Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada
  45. Pemerintahan Provinsi Kepulaun Riau. Tesis. USU. Medan.
  46. Rahmani, SN. 2011. Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses Januari 2013.
  47. Tersedia di World Wide Web.
  48. Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
  49. Pengendalian Internal Pemerintahan.
  50. ......................,2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  51. ......................,2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
  52. Pemerintah Pusat dan Daerah.
  53. ……………, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
  54. Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40.
  55. ……………, 2004. Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Tamita
  56. Utama.
  57. ……………, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  58. ......................, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab
  59. dan Pengelolaan Keuangan Negara
  60. ……………, 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan)
  61. Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
  62. Lingkungan Instansi Pemerintah.
  63. ……………., 2007. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman
  64. Pengelolaan Keuangan Daerah.
  65. ……………., 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi
  66. Pemerintahan.
  67. Rahmanurrasjid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban
  68. Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak
  69. Dipublikasikan. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro-Semarang.
  70. Sugiyono, 2012. Methode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
  71. Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
  72. Daerah, Mandar Maju, Bandung.
  73. ....................., 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem
  74. Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance, Mandar Maju,
  75. Bandung.
  76. Tanjung, Abdul Hafiz. 2008a, Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi, Cetakan
  77. kedua, Alfabeta, Bandung.
  78. ....................., 2008b, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Cetakan pertama, Alfabeta
  79. Bandung.
  80. Tugiman, Hiro, 2008. Qualified internal auditor. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
  81. Percepatan Pemberantasan Korupsi.