Article Sidebar

Submitted
April 1, 2021
Accepted
April 1, 2021
Published
April 1, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 128 Download : 208

Main Article Content

Abstract

The aims of local autonomy is to achieve local independence funding, so that the areas can organize themselves without any central government interference. The direct implications for the implementation of the above is needed great for adequate funding. Local government's main funding source, comes from the PAD and othe PAD which is used to finance all expenditures and development. But in some of the current and multi years funding sources not only from the PAD. Local governments also get help from central government transfers such as Equalization Fund in this case is General Allocation Fund (DAU) The aim of this research is to analyse influences of DAU and PAD’s to district’s spending in Indonesia. The samples of this research are taken from the budget report of Kabupaten/Kota within the Province of Sumatera and Java and used 15 province in the periode 2010-2012. Testing to all hypothesis done with SmartPLS. The results show that DAU and PAD partially as well as collectively have indeed influenced the realisation of budget. Furthermore, we might conclude from the results that there has been a flypaper effect which is showed by the DAU which has higher ability to predict district’s spending than the PAD.

Keywords

General Allocation Fund Local Revenue Regional Expenditure and Flypaper Effect

Article Details

How to Cite
Fachruzzaman, F., Suranta, E., & Martini, E. (2021). ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA. JURNAL FAIRNESS, 5(3), 123–138. https://doi.org/10.33369/fairness.v5i3.15310
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran
  2. Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber
  3. Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah,Volume 2, No.2 (November 2006): 17-
  5. Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim 2004, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
  6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus
  7. Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi
  8. VI,16-17 Oktober 2003, Surabaya, hal 1140.
  9. Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
  10. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus
  11. Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta,Hal 1140-1159.
  12. Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di
  13. Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Volume 2,
  14. No. 1. Januari.
  15. Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana
  16. Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian
  17. Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh).
  18. Jurnal Akuntansi. Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
  19. Arafat, M. Abdullah. 2011. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan
  20. Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat). IPB.
  21. Arikunto, Suharsimi., 2006. Prosedur Penelitian : Sutu Pendekatan Praktik, Cet ke 13.
  22. Jakarta : PT Rineka Cipta.
  23. Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000.
  24. The causal relationship between tax revenues and government spending in
  25. Malaysia
  26. Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto. 2004. Perbendaharaan dan Pemeriksanaan
  27. Keuangan Negara/Daerah. Jakarta : Excel Media Komputindo Indonesia.
  28. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar.. Jakarta : Salemba Empat.
  29. Bastian, Indra. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
  30. Cooper, Donald R., and Pamela S.Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis, Volume 1 Edisi
  31. Sembilan, Alih Bahasa Budijanto dkk, McGraw-Hill Irwin. Jakarta.
  32. Doi, Takero. 1998. Is Japanese local finance really centralized? From viewpoint of the
  33. revenue-expenditure nexus. University of Tokyo, Working Paper
  34. Edison, Henri H. Panggabean. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja
  35. Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana
  36. Universitas Sumatera Utara.
  37. Erlina, Sri Mulyani. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen.
  38. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.
  39. Fajrillah. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU)
  40. (Kasus : Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara). Medan : STT Harapan Medan.
  41. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21update
  42. PLS Regresi. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
  43. Semarang.
  44. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
  45. _________________. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3.
  46. Jakarta : Salemba Empat.
  47. _________________. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
  48. Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
  49. Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja
  50. Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Proceding
  51. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
  52. Hastuti, Indhi. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli
  53. Daerah dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi pada Kota dan
  54. Kabupaten Semarang). Semarang : Universitas Diponegoro.
  55. Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly. 1994. Intertempora Analysis of State an
  56. Local Government Spending : Theory and Tests. Journal of Urban Economics 35:
  57. – 174.
  58. Indriantoro, Nur dan Bambang, Soepomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis: untuk
  59. Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
  60. Indah, Nur Rahmawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi
  61. Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah. Skripsi. Semarang : Universitas
  62. Diponegoro.
  63. Inman, Robert. 2008. The Flypaper Effect. Working Paper No. 14579, National Bureau of
  64. Economic Research.
  65. Isdjoso, Brahmantio. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi
  66. Kasus di Sektor Pendidikan Kota Surakarta).
  67. Junaidi. 2014.Asimetri pada Flypaper Effect: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi
  68. Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia . Jurnal Akuntansi dan Keuangan,
  69. Vol. 14, No. 1, Mei 2012: 45-55.
  70. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  71. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Jakarta : Direktur Evaluasi Pendanaan
  72. dan Informasi Keuangan Daerah.
  73. Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta :
  74. Pariba.
  75. Kuncoro, Haryo. 2007. Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Pengaruh Transfer pada Kinerja
  76. Keuangan Sektor Publik. Proceding Simposium Nasional Akuntansi X,
  77. UNHASMakasar, 26-28 Juli 2007.
  78. Kuncoro, M. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan
  79. Menulis Tesis. Jakarta : Erlangga.
  80. Lambut, Kristanto Adventinus dkk. 2013. Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah
  81. Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Magister
  82. Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT, Vol 4 Nomor 1, Juni 2013.
  83. Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan
  84. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau
  85. Kota di Pulau Sumatera. Proceding Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang 23-
  86. Agustus 2006.
  87. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good
  88. Governance. Yogyakarta. Penerbit Andi.
  89. Masdjojo, Gregorius N dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah serta
  90. Analisis Flypaper Affect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008.
  91. TEMA Telaah Manajemen, Vol. 6, Edisi1, Maret.
  92. Mulyana, Budi, Subkhan dan Kuwat Slamet. 2006. Keuangan Daerah Perspektif
  93. Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta : LPKPAP.
  94. Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam, (1999), Federal Transfers and Tax Efforts of States in
  95. India, Indian Economic Journal, 47(4), April: 101-10.
  96. Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah
  97. Terhadap Transfer Pemrintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS.
  98. Surabaya.
  99. Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada
  100. University Press.
  101. Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
  102. Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature,
  103. Vol XXXVII (September 1999) pp. 1120-1149.
  104. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan
  105. Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.
  106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Peraturan
  107. menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolahan
  108. Keuangan Daerah
  109. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolahan
  110. dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  111. Prakosa, Bambang. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli
  112. Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Jawa
  113. Tengah dan DIY). JAAI. Vol 8 No. 2.
  114. Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
  115. (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
  116. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
  117. Puspitawati, Chairunnisa. 2013. Analisis Komparasi Flypaper Effect pada Daerah
  118. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tinggi dan Rendah dengan Metode Elastisitas
  119. (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat). Universitas
  120. Pendidikan Indonesia.
  121. Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
  122. Terhadap Alokasi Belanja Daerah.
  123. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang
  124. Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan keuangan Daerah
  125. Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
  126. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
  127. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  128. Rokhaniyah, Siti dan Muh Rudi Nugroho. 2011. Analisis Flypaper Effect pada Belanja
  129. Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008. Jurnal 100
  130. Fokus Ekonomi (FE), Vol. 10 No. 2, Agustus 2011, Hal 100 – 113.
  131. S, Santoso. 2007. Buku Latihan SPSS Paramterik. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
  132. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi.
  133. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
  134. Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
  135. Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi
  136. (JBE), Vol. 18, No. 1, hal. 46-58.
  137. Sayekti, Moh. Rofii Adji. 2008. Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah. Klaten:
  138. Cempaka Putih.
  139. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
  140. Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan
  141. Desentralisasi Fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan
  142. Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta 13 Maret 2002.
  143. Simanjuntak, Oloan. 2003. Hukum Pajak. Medan : Nomensen Press.
  144. Sudrajat. 2010. Fenomena Flypaper Effect Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung.
  145. Jurnal ESAI Vol. 4 No. 3, Juli 2010.
  146. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D., Cetakan ke 6.
  147. Bandung : Alfabeta.
  148. Sukriy dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli
  149. Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, Proceding Simposium Nasional Akuntansi VI :
  150. -1159. Surabaya 16-17 Oktober 2003.
  151. Syahputra, Indra Lubis. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana
  152. Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
  153. Utara. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.
  154. Tunbull, G.K. 1998. The Overspending and Flypaper Effect of Fiskal Illusion: Theory and
  155. Empirical Evidence. Journal of Urban Economics 44
  156. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara
  157. Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
  158. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Jenis-jenis Pajak Daerah
  159. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara
  160. Republik Indonesia.
  161. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
  162. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  163. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Jenis
  164. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  165. Von Furstenberg, George M,R. Jeffery Green & Jin-Ho Jeong, 1986, Tax and spend, or
  166. spend and tax?, The review of Economics and statistic 67: 33-40.
  167. (http://www. suarapembaruan.com / home/ ketua-dpr-ingatkan -presiden-soal-ketimpangan -
  168. pembangunan/ 40151).
  169. http://www.dpjk.depkeu.go.id (http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanjamodal-pemda-harus-capai-30 persen).
  170. http://www.Balipost.co.id