Main Article Content

Abstract

This study raises the issue of agrarian reform draft under the reign of President Joko Widodo. Agrarian reform became a priority program in the RPJMN of 2015-2019. Based on this matter, the writer analyzes the concept of agrarian reform during the reign of Joko Widodo terms of BAL. The nature of the study was a normative research with statute approach, which was done in four ways, namely descriptive, comparative, evaluative and argumentative. The results showed that the agrarian reform draft during the reign of Joko Widodo is a concept of land stewardship and land reform. The economic system leads to a form of capitalism. It is necessary to conduct refinement of content and material of BAL implementation in order to achieve the justice and the welfare of the nation and the State. The agrarian reform program should be carried out in stages in order to obtain the desired results. It requires the will, ability and active involvement of all elements of the state.

Keywords

Agrarian reform Concepts Capitalist.

Article Details

How to Cite
Refliarny, R., Sauni, H., & Ma’akir, H. (2020). AGRARIAN REFORM UNDER THE REIGN OF JOKO WIDODO VIEWED FROM BASIC AGRARIAN LAW. Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 107–122. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i1.11360

References

  1. Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2008
  2. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia_Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria_Isi dan Pelaksanaannya_Jilid I Hukum Tanah Nasional, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2003
  3. Dewi Sartika cs, Buku Putih Reforma agraria-Reforma agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 2015
  4. Diantha I. Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016
  5. Dianto Bachriadi, Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia, ARC, Bina Desa, KPA, Bandung, 2011
  6. Erman Rajaguguk, Hukum Agraria_Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Chandra Pratama, Jakarta, 1995
  7. Gunawan Wiradi, Reforma agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar, Bandung, 2009
  8. Herawan S., Politik Hukum Agraria-Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006
  9. Kantor Staf Presiden, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma agraria 2016-2019, KSP, Jakarta, 2016
  10. Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan, Lembaga Suluh Nusantara, Jakarta, 2014
  11. Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma agraria di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
  12. Muhammad Nizar, Ekonomi Koperasi, Fakultas Agama Islam UYP, Pasuruan, 2018
  13. Noor Fauzi Rachman, Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria-Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, Insist Press, Yogyakarta, 2016
  14. Noor Fauzi Rachman, Landreform dari Masa ke Masa, Tanah Air Beta dan KPA, Yogyakarta, -
  15. Noor Fauzi Rachman, Landreform & Gerakan Agraria Indonesia, Insist Press, Yogyakarta, 2017
  16. David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, New York, 2003
  17. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
  18. Salim HS, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
  19. Achmad Sodikin, Menyejahterakan Rakyat Lewat Landreform, Jurnal Landreform Edisi Mei, KPA, Mei 2014
  20. Oswar Mungkasa, Reforma agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya, Buletin Agraria Indonesia Edisi I, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Jakarta, 2014
  21. Iwan Nurdin, Memahami Konflik Agraria, Jakarta, 2017
  22. Saturnino M. Borras Jr and Jennifer C. Franco, Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: a Preliminary Analysis, Journal of Agrarian Change Vol. 12 No. 1, Blackwell Publishing Ltd, 2012
  23. Agraria Indonesia Edisi 1, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, 2014
  24. Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi I, Menyusun Babak Baru Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan: RPJMN 2015-2019, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, 2014
  25. Katalog BPS-5101018 seri A1, Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Sutas2018, Badan Pusat Statistik, Desember 2018
  26. Media Indonesia, Distribusi Lahan Demi Kesejahteraan, Kamis, 13 Maret 2017
  27. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
  30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden
  36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
  37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agrarian
  38. Bey Machmudin, Presiden Jokowi : Lakukan Segera Reforma Agraria, http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers, 25 Agustus 2016.
  39. Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur, statis-11-potensi-daerah-provinsi-kalimantan-timur, disbun.kaltimprov.go.id
  40. https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/presiden-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-atasi-ketimpangan