Main Article Content
Abstract
examined were: (1) What was the role of the Itwasda Polda Bengkulu in preventing Tax Fraud within Polda Bengkulu? (2) What was the form of sanctions imposed by Itwasda Polda Bengkulu in responding to the work unit that embezzled tax money? To answer these problems, this study used descriptive research method. The type of this research was an empirical research. The sources data used were primary and secondary data. The processing data was done by editing, coding, reconstructing, systematizing then analyzing qualitatively using the deductive-inductive and inductive-deductive methods. The results showed that (1) Preventive Field was held based on the number of findings related to tax fraud in 2019 and has been running quite well and effectively. In addition, Itwasda Bengkulu has also made innovations in the form of activities such as Prawasrik (Pre Supervision and investigation), Verification Team of Perwabkeu (Financial Accountabilty) and Internal Coordination improvement (2) Repressive Field was in the form of Wasrik activities by providing findings along with recommendations on the object of inspection. The result concluded that the number of findings in the field of taxation and deprivasion was increasingly reduced.
Keywords
Article Details
References
- Regulation
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
- Indonesia tanggal 8 Januari 2002
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanggal 1 Januari 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
- Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2010.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011
- Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
- Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2014.
- Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tingkat Polda tanggal 21 September 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Tata Cara
- Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- Books
- Divisi Pembina Hukum Polri, Buku I Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus, Mabes Polri, Jakarta 2003.
- Soemardi & Ibrahim Sastrawinata, Pendekatan Sistem Dalam Tugas
- Kepolisian, Mabes Polri, Jakarta,2001.
- Victor Sitorus dan Daissy Erdianthy, Sistem Pengendalian Manajemen,
- Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Ciawi, 2007.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar
- Grafika, 2008.
- Saidi Muhammad Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008.
- Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum. RajaGrafindo Persada,
- Jakarta 2008.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Kejahatan di
- Bidang Perpajakan. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada
- Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika,
- Jakarta, 2014.
- Kunarto, Police Deviance (Penyimpangan Polisi). Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri. Divisi Pembinaan Hukum
- Polri, Jakarta, 2004.
- Chairul A Tubagus, Irma, Darra Amin. Hukum Pajak. Universitas Terbuka.
- Tangerang Selatan, 2019.
- As Widodo, Polri dan Pemolisian Demokratis. Komisi Kepolisian Nasional. Trias Munarta. Jakarta, 2009.
- Muhammad Farouk, Menuju Reformasi Polri. PTIK Press & Restu Agung.
- Jakarta. 2005
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana, Jakarta :
- Lihawa Ronny, dkk, Implementasi Polmas di Empat Wilayah Polda. Komisi
- Kepolisian Nasional. Jakarta : 2009.
- Ismail, Tjip. Hukum Pajak dan Acara Perpajakan, Universitas Terbuka.
- Tangerang Selatan, 2019.
- Pratama Novrian, dkk. Provinsi Bengkulu dalam Angka (Bengkulu Provience In Figures) 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Bengkulu.2020.
- Ismail, Tjip. “ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Universitas Terbuka.
- Tangerang Selatan. 2009
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Publisher, Yogyakarta. 2018
- Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, Perpajakan, Malang: Empat Dua
- Media,2012
References
Regulation
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Januari 2002
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanggal 1 Januari 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2010.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011
Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2014.
Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tingkat Polda tanggal 21 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
Books
Divisi Pembina Hukum Polri, Buku I Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus, Mabes Polri, Jakarta 2003.
Soemardi & Ibrahim Sastrawinata, Pendekatan Sistem Dalam Tugas
Kepolisian, Mabes Polri, Jakarta,2001.
Victor Sitorus dan Daissy Erdianthy, Sistem Pengendalian Manajemen,
Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Ciawi, 2007.
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar
Grafika, 2008.
Saidi Muhammad Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008.
Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum. RajaGrafindo Persada,
Jakarta 2008.
Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Kejahatan di
Bidang Perpajakan. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika,
Jakarta, 2014.
Kunarto, Police Deviance (Penyimpangan Polisi). Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri. Divisi Pembinaan Hukum
Polri, Jakarta, 2004.
Chairul A Tubagus, Irma, Darra Amin. Hukum Pajak. Universitas Terbuka.
Tangerang Selatan, 2019.
As Widodo, Polri dan Pemolisian Demokratis. Komisi Kepolisian Nasional. Trias Munarta. Jakarta, 2009.
Muhammad Farouk, Menuju Reformasi Polri. PTIK Press & Restu Agung.
Jakarta. 2005
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana, Jakarta :
Lihawa Ronny, dkk, Implementasi Polmas di Empat Wilayah Polda. Komisi
Kepolisian Nasional. Jakarta : 2009.
Ismail, Tjip. Hukum Pajak dan Acara Perpajakan, Universitas Terbuka.
Tangerang Selatan, 2019.
Pratama Novrian, dkk. Provinsi Bengkulu dalam Angka (Bengkulu Provience In Figures) 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Bengkulu.2020.
Ismail, Tjip. “ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Universitas Terbuka.
Tangerang Selatan. 2009
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Publisher, Yogyakarta. 2018
Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, Perpajakan, Malang: Empat Dua
Media,2012