TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Jefri Guntoro(1), Emelia Kontesa(2), Herawan Sauni(3),
(1) Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Indonesia
(2) Universitas Bengkulu, Indonesia
(3) Universitas Bengkulu, Indonesia

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tidak semua proses pendaftaran HakTanggungan dilakukan secara elektronik. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dilakukan melalui Sistem Hak
Tanggungan Elektronik oleh PPAT dan Kreditur dengan mengupload dokumen persyaratan secara elektronik sampai mendapat sertipikat Hak Tanggungan dan catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam bentuk elektronik, dan juga pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik masih memiliki kelemahan antara lain Sertipikat Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus atasnama debitur dan belum diaturnya mekanisme sindikasi kredit.



Keywords


Pendaftaran, Sistem Elektronik, Hak Tanggungan

Full Text:

PDF

References


Buku

Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Cetakan ke 3, Asdi Mahastya, 2006.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Arba, H.M, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

A Zainuddin, Metode penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan

Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2008.

Boedi Harsono, Hukum Agraria IndonesiaSejarah Pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberi Jaminan Jilid 2, Ind Hill-Co, Jakarta, 2009.

Hartono Hadisaputro, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, (Law Review, Volume V Nomor.3), Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2006.

Hermanes R, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Yayasan Karya Dharma

Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1994.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008.

Lili Rasjidi, H. dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar

Maju, Bandung, 2011.

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika,

Jakarta, 2014.

Satrio, J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2007.

Setiawan, R., Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta,

Bandung

Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Subekti, R., Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Cipta Aditya Bakti, Jakarta, 1991.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan SerbaSerbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /Burgerlijk Wetbook (BW).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- PokokAgraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yang berkaitan

dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagimana diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan

Tanda Tangan Elektronik




DOI: https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13806

Article Metrics

 Abstract Views : 0 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jefri Guntoro, Emelia Kontesa, Herawan Sauni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bengkoelen Justice is indexed on :

     

 

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu

Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu.

email : Bengkoelenjustice@gmail.com atau jurnalbkljustice@unib.ac.id

Telephone (0736) 21170, 21884  Fax. (0736) 22105

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. View My Stats