THE ROLE OF THE FINANCIAL AUDIT BOARD IN THE PREVENTION AND PROSECUTION OF CORRUPTION CRIMINAL ACT IN BENGKULU PROVINCE

Anang Budi Sutanto(1), Herlambang Herlambang(2), M. Abdi(3),
(1) , Indonesia
(2) Universitas Bengkulu, Indonesia
(3) Universitas Bengkulu, Indonesia

Abstract


Combating corruption requires synergy and coordination between law enforcement agencies with other agencies, including the Financial Audit Board (BPK). This study discusses the role of the Financial Audit Board in the prevention and prosecution of corruption in the province of Bengkulu. The objective to be achieved is to explain and describe the role of the Financial Audit Board in the prevention and prosecution of corruption. The method used is empirical legal research, with purposive sampling to the officials of state audit board and investigators of corruption. The results generally showed that the Financial Audit Board has a role in the prevention and eradication of corruption, it was seen in the investigation results and recommendations which were able to prevent the loss of state / regional area and there was an implementation of the calculation of state losses and provision of expert testimony in judicial proceedings.

Keywords: Financial Audit Board, prevention, prosecution, combating corruption.


Full Text:

PDF

References


Books

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Badan Pemeriksa Keuangan, Rencana Strategis 2016-2020, Kantor Pusat BPK, Jakarta, 2016.

_____, Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2015, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2016.

_____, Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2016, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bengkulu, 2017.

_____, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Kantor Pusat BPK, Jakarta, 2016.

Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta, 2016.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2014.

Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2, Salemba Empat, Cetakan Kelima, Jakarta, 2017.

Article and Journal

Laica Marzuki, Anotasi terhadap Pemberian Keterangan Ahli menurut Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam kaitan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 54/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015, Pusdiklat BPK, Jakarta, 2015.

Regulation

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.


Article Metrics

 Abstract Views : 0 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bengkoelen Justice is indexed on :

 

 

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu

Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu.

email : Bengkoelenjustice@gmail.com atau jurnalbkljustice@unib.ac.id

Telephone (0736) 21170, 21884  Fax. (0736) 22105

 

View My Stats