THE ROLE OF LAND REGISTRY OFFICE OF NORTH BENGKULU REGENCY ON SURVEILLANCE OF CONVEYANCE OF RIGHTS OF FARMLAND FROM FARMER TO CIVIL SERVANT

Deki Afrian(1), Herawan Sauni(2), Emelia Kontesa(3),
(1) , Indonesia
(2) Universitas Bengkulu, Indonesia
(3) Universitas Bengkulu, Indonesia

Abstract


The Republic of Indonesia is an agrarian country, but many farms are owned by non-farmers. Farm ownership of farmland is getting less and less. Farms are sold to non-farmers, especially to Civil Servants. Therefore, this study aimed to determine Land Registry Office of North Bengkulu Regency on Surveillance of Conveyance of Rights offarmland purchased by civil servants from farmers. This study is an empirical law study that records the legal phenomenon of regulations applied in society which focuses on the study of descriptive legal sociology.The result showed that the certificate of Conveyance of rights of farmland sold by farmers to Civil Servants in Padang Jaya Village was enacted by the temporary Land Titles Registrar (PPATS). PPATS in making the certificate of Conveyance of rights of farmland never made a statement Letter as it is regulated in Article No. 99 point (1) of the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/ Head of National Land Agency No. 3 of 1997 regarding to a statement letter of not to be a holder of land titles in excess of the maximum provisions of the land title and not to be a holder of absentee land title (guntai).In the absence of statement letter-, farmland owned and controlled by Civil Servants has a maximum excess. From this study it can be concluded that the Ministry of Agrarian and Spatial Planning must strengthen the digital system of land services to prevent directly ownership of land owned by communities that violate the provisions of legislation, especially the control and ownership of farmland controlled and owned by Civil Servants. It is right thatfarmland shall be ownedby farmers not bynon-farmers.

Keywords: Farmland, Farmers, Civil Servants, Conveyance Rights, and Land Ownership.


Full Text:

PDF

References


Books

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik United Nations Population Fund. Proyek Penduduk Indonesia Indonesia Population Projektion. Badan Pusat Statistik. Jakarta, 2013.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999

Budi Santoso, Profit Berlipat Dengan Investasi Tanah dan Rumah Panduan Berinvestasi Yang tak Pernah Mati, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008

Herawan Sauni, Hukum Agraria Akses Petani Untuk Menguasai Tanah Pertanian, Cipta Grafika, Jakarta, 2014

Ilyas Ismail, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011

Kementerian Pertanian. Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2013. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Jakarta 2013

___________________. Statistik Penduduk 1971 – 2015. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2014

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2009

S. M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

Sitanala Arsyad & Ernan Rustiadi, Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan, Kerjasama Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2014

Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009

Regulations

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan


Article Metrics

 Abstract Views : 0 times
 PDF Downloaded : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bengkoelen Justice is indexed on :

 

 

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu

Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu.

email : Bengkoelenjustice@gmail.com atau jurnalbkljustice@unib.ac.id

Telephone (0736) 21170, 21884  Fax. (0736) 22105

 

View My Stats