Main Article Content

Abstract

This research was conducted in the village of Dusun Baru  Seluma Subdistrict of  Seluma Regency. The method used in this research is qualitative descriptive method. Sources of data used is the source of primary data and secondary data relating to the situation and empirical conditions. In this research, the author also uses the research surveys, interviews, and documentation in order to get primary data on the implementation of the accelerated development of the Political district administered of Dusun Baru through Community Participation Enhancement Program in building Political district administered with  development activities stimulant Award.The results showed that the implementation of the accelerated development of the Political district administered  of Dusun Baru through the implementation of programs increased community participation in building the  with the Political district administered  development activities stimulant running quite smoothly with the implementation of an increase in governance, community empowerment and development, but if it is linked to the achievement of objectives is not optimal due to the enactment of Law No. 6 of year 2014 about the village and case  accelerated development program Political district administered  of Dusun Baru had to be stopped because be in contradiction  with the Law no. 6 2014 about the village.                                                                                    The conclusion of the implementation of the accelerated development of the Political district administered of Dusun Baru Seluma subdistrict  Seluma Regency going well, but This program was stopped because contrary to Law no. 6 of year 2014 on the Political district administered by the Lurah  of Dusun Baru community while still expecting the sustainability of this program in building  Political district administered  infrastructure.

Article Details

Author Biography

Irzani Irzani, Universitas Bengkulu

Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu

How to Cite
Irzani, I. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma). Jurnal Governance Dan Administrasi Publik, 2(1), 15–24. https://doi.org/10.33369/jgoap.v2i1.12585

References

  1. Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
  2. -------------------------------.2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang Press. Universitas Muhammadiyah Malang.
  3. Agustinus, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. AIPI. Bandung.
  4. Arif Rohman. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
  5. Arikunto. Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Rhineka Cipta. Jakarta.
  6. Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta.
  7. David C. Korten. 2001. Teori Model Kelayakan Kebijakan. PT. Danar Wijaya Brawijaya University Press. Malang.
  8. Dunn, Wiliam. H. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
  9. Efendi. 2002. The Power of Good Governance: Teori dan Implementasi. Salemba Empat. Jakarta.
  10. JUKLAK Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Seluma .2014. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma.
  11. Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
  12. Nasution. (2007). Methode Research (Penelitian Ilmiah). PT. Bumi Aksara. Jakarta.
  13. Nazir. (2003). Metode Penelitian. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta
  14. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
  15. Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. PT Alphabeta.Bandung.
  16. Suryana. 2009. Permasalahan dan Implikasi untuk Kebijakan dan Program. Erlangga. Jakarta.
  17. Widiyarni. (2005). Kepemimpinan dalam Manajemen. Rineka Cipta. Jakarta.
  18. Widodo, Joko. 2010. Analisa Kebijakan Publik. Bayu Media Publishing. Malang.
  19. Wildavsky. 1978. The Politics of The Budgetary Process. Litle Brown dan Company, Toronto.
  20. Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik, dan Proses. Media Pressindo. Jakarta.
  21. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  23. Peraturan Bupati Seluma Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan.2014
  24. Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2013.
  25. Petunjuk Teknis Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan kelurahan. 2014