Main Article Content
Abstract
Article Details
Copyright :
Authors who publish their manuscripts in this Journal agree to the following conditions:
Copyright in each article is the property of the author.
The author acknowledges that Journal of Governance and Public Administration has the right to publish for the first time with a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The author can enter the writing separately, regulate the non-exculsive distribution of manuscripts that have been published in this journal into other versions (for example: sent to the author's institution respository, publication into books, etc.), by acknowledging that the manuscript was first published in the Journal Governance and Public Administration;
Licence :
The Journal of Governance and Public Administration is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. This license allows anyone to copy and redistribute this material in any form or format, compose, modify, and make derivatives of this material for any purpose, including commercial interests, as long as they attach credit to the Author for the original creation.
References
- Anton Duyan. Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen, BEFE, Yogyakarta, 1996.
- Budi D. Rana. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Menegakkan Hak Asasi Manusi di Lembaga Pemasyarakatan, Tesis, Universitas Indonesia, 2005
- Lupiyuoadi. Manajemen Pemasaran Jasr. PT. Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Nugroho Riant. Public Policy, PT. Gramedia, Jakarta, 2014.
- Rambat. Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Ridwan dan Sudrajat. Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Standard Minimum Rule (SMR) for The Treatment of Prisiones
- Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Sulistyani. Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid Dua. PT. Gunung Agung, Jakarta, 2009.
- Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara, Bandung, 2006.
- Solihin A. Wahab. Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksana. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Siagian, S. P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Singarimbun. Statistik Untuk Penelitian Ekonomi. Ganessa Insani Press, Jakarta, 1987.
- Tjiptono, Primsip-Prinsip Total Quality Service, Edisi Dua, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Tjiptono. Prinsip-Prinsip Total Quality Services. , Yogyakarta, 1992.
- Tjiptono. Strategi Pemasaran, Yogyakarta, 2004.
- Tangkilisan. Kebijakan . Media Pesada, Jakarta, 2003.
- Winarno. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo. 2009.
- Wibawa. Evaluasi Kebijakan Publik, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Wibowo Adi, dan Tim. Kesehatan Masyarakat Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Wahab Solichin Abdul, Analisis Kebijakan . Bumi Aksara, Jakarta 2016.
- Widodo. Implementasi Kebijakan, Pustaka Pelajar, Bandung. 2001
- Zeithaml, Valarie. etal, Communication and control Processes in The Dilevery of Services Quality. The Free Press, New York, 1990.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Kehakiman Republik
- Indonesia Nomor : M.01.PR.07-03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1.14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
References
Anton Duyan. Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen, BEFE, Yogyakarta, 1996.
Budi D. Rana. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Menegakkan Hak Asasi Manusi di Lembaga Pemasyarakatan, Tesis, Universitas Indonesia, 2005
Lupiyuoadi. Manajemen Pemasaran Jasr. PT. Salemba Empat, Jakarta, 2001.
Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
Nugroho Riant. Public Policy, PT. Gramedia, Jakarta, 2014.
Rambat. Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat, Jakarta, 2001.
Ridwan dan Sudrajat. Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
Standard Minimum Rule (SMR) for The Treatment of Prisiones
Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Sulistyani. Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid Dua. PT. Gunung Agung, Jakarta, 2009.
Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara, Bandung, 2006.
Solihin A. Wahab. Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksana. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Siagian, S. P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
Singarimbun. Statistik Untuk Penelitian Ekonomi. Ganessa Insani Press, Jakarta, 1987.
Tjiptono, Primsip-Prinsip Total Quality Service, Edisi Dua, BPFE, Yogyakarta, 1997.
Tjiptono. Prinsip-Prinsip Total Quality Services. , Yogyakarta, 1992.
Tjiptono. Strategi Pemasaran, Yogyakarta, 2004.
Tangkilisan. Kebijakan . Media Pesada, Jakarta, 2003.
Winarno. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo. 2009.
Wibawa. Evaluasi Kebijakan Publik, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
Wibowo Adi, dan Tim. Kesehatan Masyarakat Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Wahab Solichin Abdul, Analisis Kebijakan . Bumi Aksara, Jakarta 2016.
Widodo. Implementasi Kebijakan, Pustaka Pelajar, Bandung. 2001
Zeithaml, Valarie. etal, Communication and control Processes in The Dilevery of Services Quality. The Free Press, New York, 1990.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor : M.01.PR.07-03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1.14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.