Main Article Content
Abstract
Keywords: Keywords: Street Children; Right; Education
Article Details
References
- Eleanora, P.N (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28 (2). doi: 10.33369/jsh.28.2.153-163
- Haling.S., Halim.P., Badruddin.S., Djanggih.H. (2018) Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (2). doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1668
- Ipandang. (2014). Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Diskursus Islam, 2(2). doi: 10.24252/jdi.v2i2.6521.
- INFID. (2018). Buku Panduan SDGD untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan. Retrieved from https://www.infid.org/buku-panduan-sdgs-untuk-pemda-dan-pemangku-kepentingan/. diakses tanggal 7 Februari 2020.
- Jagad, Peta Batam. (2019) Retrieved from https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/, diakses 7 Februari 2020.
- Media Indonesia. Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGS. Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/233224-pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs, diakses tanggal 7 Februari 2020.
- Rahmasari, H. (2017). Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu. Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 26(2). doi: 10.33369/jsh.26.2.95-114.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- Rosdalina. (2007). Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan. Iqra, 4 (2).
- Rohmah, I. (2020). Penegakkan Hukum. Retrieved from http://pustakakaryaifa.blogspot.com. diakses dari 11 Februari 2020.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sustainable Development Goals. (2016). Retrieved from https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg, diakses 7 Februari 2020.
- Viviansari, D.B. (2019). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia. Jurnal HAM, 10 (2). doi: 10.30641/ham.2019.10.179-194
References
Eleanora, P.N (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28 (2). doi: 10.33369/jsh.28.2.153-163
Haling.S., Halim.P., Badruddin.S., Djanggih.H. (2018) Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (2). doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1668
Ipandang. (2014). Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Diskursus Islam, 2(2). doi: 10.24252/jdi.v2i2.6521.
INFID. (2018). Buku Panduan SDGD untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan. Retrieved from https://www.infid.org/buku-panduan-sdgs-untuk-pemda-dan-pemangku-kepentingan/. diakses tanggal 7 Februari 2020.
Jagad, Peta Batam. (2019) Retrieved from https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/, diakses 7 Februari 2020.
Media Indonesia. Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGS. Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/233224-pemerintah-daerah-berperan-strategis-dalam-pencapaian-sdgs, diakses tanggal 7 Februari 2020.
Rahmasari, H. (2017). Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu. Jurnal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 26(2). doi: 10.33369/jsh.26.2.95-114.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
Rosdalina. (2007). Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan. Iqra, 4 (2).
Rohmah, I. (2020). Penegakkan Hukum. Retrieved from http://pustakakaryaifa.blogspot.com. diakses dari 11 Februari 2020.
Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Sustainable Development Goals. (2016). Retrieved from https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg, diakses 7 Februari 2020.
Viviansari, D.B. (2019). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia. Jurnal HAM, 10 (2). doi: 10.30641/ham.2019.10.179-194