Main Article Content

Abstract

 

The dispute resolution process in court is not always the conventional way that the parties come directly to the court, but can be done online. This was marked by the launch of the e-court on July 13 2018. With the launch of the e-court, the Supreme Court for electronics will fundamentally change the practice of court litigation. Since the issuance of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning administrative cases and circuit court hearings on August 19 2019, the Supreme Court Regulation Number 3 2018, the case of the Board of Directors has been declared null and void. PERMA No.1 2019 completes PERMA 3 year No. 2018 so that not only the event record can be done online or known as the name of the e-court test but also can be done electronically, for example e-ligitation. For this reason, the author tries to elaborate on the validity of the evidence in e-litigation.

Article Details

Author Biography

Enggal Prabawuri Khotimah, Semarang State University

Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Perdata Agraria, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
How to Cite
Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). PROBLEMATIKA KEABSAHAN PEMBUKTIAN PADA IMPLEMENTASI E-LITIGASI MENURUT PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 30(2), 147–165. https://doi.org/10.33369/jsh.30.2.147-165

References

  1. Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,Jakarta, Prenada Media Group.
  2. Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira dewi Ginting,2020, Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation ) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat) Al Mahlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, eISSN : 25812556 | pISSN : 23392800, Vol 8, No 02 (2020), DOI: http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.946.
  3. Amir Syam Marsuki, 2012, Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.
  4. Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19 JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58,
  5. Hartarto Mokoginta, 2013, Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase, Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
  6. Harahap Krisna.1996, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek, Bandung, Grafitri Budi Utami.
  7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  8. M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
  9. Mohammad Amir Hamzah, 2015, Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata , Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015
  10. Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro., 2019, Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya mmendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan, Jurnal Ilmu Hukum,: Fakultas Hukum Universitas Riau ISSN (P): 2087-8591/ISSN (O): 2654-3761, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019.
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
  12. Sasangka, Hari, 2005, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
  13. Siombo, Marhaeni Ria., 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  14. Siti Ainun Rachmawati, 2011, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia , Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Januari.
  15. Sonyendah Retnaningsih dkk, 2020, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia), Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486.
  16. Subekti, R. 2007, Hukum Pembuktian ,Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
  17. Susanto, S, Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indo nesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis), Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan.
  18. Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989 Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek/ Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Bandung, Mandar Maju.
  19. Syukur, Sarmin. 2017. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jaudar Press.
  20. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  21. https://pa-padang.go.id/perkuat-aplikasi-e-court-ma-kembangkan-e-litigation/ diakses pada 15 November 2020 pukul 21.00
  22. https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara diakses pada 24 november 2020 Pukul 9.45
  23. https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-sidang-virtual diakses pada 24 November 2020 Pukul 07.05
  24. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ Diakses pada 15 11 2020 pukul 21.07 WIB
  25. http://pa-gresik.go.id/images/phocadownload/Booklet-E-Litigasi-2.pdf diakses pada 23 November 2020 Pukul 11.27
  26. Hut 74 Mahkamah Agung dalam Harmoni Agung untuk Indonesia https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e- litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia 21-11-2020 13.56
  27. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 23-11-2020 Pukul 21.26