Main Article Content

Abstract

Di negara-negara sedang berkembang, pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara, umumnya berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial. Dalam menjalankan peranan itu,  pemerintah membutuhkan dukungan bank sentral sebagai lembaga yang berperan penting  dalam pembiayan pembangunan. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait independensi kelembagaan Bank Sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Adapun parameter yang digunakan untuk menakar kualitas independensi kelembagaan bank sentral dapat mengacu kepada: pertama, kewenangan dan hubungan bank sentral dengan pemerintah,  kedua, pengisian jabatan pimpinan bank sentral dan ketiga,  keuangan lembaga. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni menata kembali kelembagaan dan independensi Bank Indonesia adalah Conditio Sine Qua non, karena lembaga bank Indonesia adalah lembaga yang memegang peranan yang penting dalam bidang moneter.

Keywords

Bank Sentral Sistem Konstitusi Indonesia Bank Sentral Sistem Konstitusi Indonesia

Article Details

How to Cite
Dinata, A. W. (2017). BANK SENTRAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. University Of Bengkulu Law Journal, 2(1), 56–79. https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.56-79

References

  1. Abdy Yuhana, (2007) Sisem Ketatanegaran di Indonesia Pasca Peubahan UUD 1945, Bandung: Fokusmedia.
  2. Akhand Akhtar Hossain, (2010) Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik, Jakarta: Rajawali Press,.
  3. Dawan Rahardjo, (1995) Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, Jakarta:LP3ES.
  4. Fachry Ali, Bahtiar Effendy, Umar Juoro dkk, (2003) The Politicis of Central Bank, The Position of Bank Indonesia Governor in Defending
  5. Independence, Jakarta: LSPEU Indonesia.
  6. Hamdan Zoelva, (2007) Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 ( dalam bahasa akademik, bukan politik), Jakarta: KonPress.
  7. Hendra Nurtjahjo, (2002) Mustafa Fakhri, Fitra Arsil, Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Beberapa Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
  8. Herbert V Prochnow, (1990) The Federal Reserve System, (New York: Harper & Brother Publisher.
  9. Jimly Asshiddiqqie, (2009), Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: SinarGrafika.
  10. Jimly Asshiddiqqie, (2016), Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas.
  11. Jimly Asshiddiqqie, (2013), Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press.
  12. Jimly Asshiddiqqie, (2008), Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,Jakarta: KonPress.
  13. Jimly Asshiddiqqie, (2016), Liberalisasi Pengisian Jabatan Publik dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Seri 1, Jakarta: Rajawali Press.
  14. Kisch dan Elkin, (1928). Central Bank A Study of Constitution of Bank Issue, with analysis of Representative Charter, London: The Macmilan Company.
  15. L.F Giblin, (1951), The Growth of A Central Bank, Melbourne: Melbourne University Press.
  16. Lester V Chandler, (1958), Benjamin Strong Central Bankers, Washinton: Brooking Institutition.
  17. Maqdir Ismail, (2005), Bank Indonesia dalam PerdeFbatan Politik dan Hukum, Yogyakarta: Navila Idea.
  18. Moh Mahfud, (2001), Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta:Rineka Cipta.
  19. Moh Mahfud, (2010), Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamendemen Konstitusi,Jakarta: Rajawali Press.
  20. Nurul Fajri, (2016), Memperkuat Independensi Bank Indonesia Melalui Proses Seleksi Pimpinan Bank Indonesia dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen Seri 3, Jakarta: Rajawali Press.
  21. Paul F Smith, (1982), Comparative Financial Systems, ( New York: Praeger Publisher.
  22. Peter Hobday, (1976), Inside The Bank of England,Great Britain: Priory Press.
  23. Phineas M Mojapelo, (2012), The Doctrine of Separation of Powers, a South African Perspective), disampaikan dlaam The Middle Temple South Africa Conference.
  24. Soedradjad Djiwandono, (2001), Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, (Jakarta: LP3ES.
  25. Soedradjad Djiwandono, Paul Soetopo, Sukarwan dkk, (2006), Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997, Bank Indonesia pada Masa Pembangunan Ekonomi dan Pola Deregulasi, Bank Indonesia: Jakarta.
  26. Soedradjad Djiwandono, Paul Soetopo, Sukarwan dkk, (2006), Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1966-1983 Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonom, Bank Indonesia: Jakarta.
  27. Soedradjad Djiwandono, Paul Soetopo, Sukarwan dkk, (2005), Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966, Bank Indonesia Pada Masa
  28. Ekonomi Terpimpin, Bank Indonesia: Jakarta.
  29. Sutjipno, (2010), Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, Jakarta: KonPress
  30. Thamrin Abdulllah dan Francis Tantri, (2012), Bank dan Lembaga Keuangan Bank, Jakarta: Rajawali Press.