PENGATURAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan yang mendasari pemikiran tentang pentingnya penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU penerapannya di Indonesia dalam hal mendukung keputusan badan peradilan. Hasil yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu Indonesia membutuhkan pengaturan yang memilki kekuatan hukum yang lebih kuat  mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, tujuannya agar dapat diterapkan dalam proses penyidikan tindak pidana TPPU. Penegak hukum harus teliti dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyidikan atas aset yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memiliki kekayaan yang sah, namun karena takut ataupun tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, terjebak pada beban pembuktian yang dibebankan padanya