TRANSPARENCY SERVICES PROGRAM IMPLEMENTATION INP IN DRIVER’S LICENSE, VEHICLE REGISTRATION AND THE LETTER OF THE BOOK OF MOTOR VEHICLE OWNERS IN THE PROVINCE BENGKULU
DOI:
https://doi.org/10.33369/ispaj.v1i2.12595Abstract
This study is implementation program which is a program of quick wins national police in order to reform indonesia national police that aims to improve public services and public confidence in the national police in order to realize the excellent service. This study is a qualitative descriptive research with the analysis of Directorate of Traffic Police units and district police bengkulu, techniques of collecting data through questionaires to the determination of respondents using sampling techniques accidential and using descriptive statistical data analysis techniques, and in-depth interviews with the determination of informants as informants purposively using puposive sampling techniques to the communities that receive service and officials/officers as an implementer of policy. Five variables used in this research and field research results obtained from the data that for the time service has met the required standards of service time, service charges in accordance with the provisions of government regulation number fifty in 2010 about non-tax revenues, attitudes of officers in providing services in accordance with the principles and the principles of service, and the public as customers feel satisfied with the service is fast, convenient, inexpensive and transparent and not finding the factors that can hinder the process of service Implementation of policies and programs can be run in a linear fashion between the bureaucratic reform policies in the field of national police services SSB, executor / implementer of policies and performance so as to realize the policy posture of public sercice that is fast, not expensive, covinient, transparent and accountable.References
Agustino, Leo, 2006, Politik & Kebijakan Publik, Bandung : AIPI Bandung.
Atmodiwirio, Soebagio, 2000, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Ardadizya Jaya.
Djamin, Awaloeddin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi, Jakarta : Yayasan Brata Bhakti.
Dwiyanto, Agus, 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Edward III, George C, 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc : London – England.
Grindle, Merilee S, 1980, Politics and Policy Implementation in The Third World, Princeton University Press : New Jersey.
Hasibuan, Malayu SP, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi), Jakarta : Bumi Aksara.
Kelling, George L & Coles, Catherine M, 1998, Fixing Broken Window, Jakarta : Cipta Manunggal.
Kencana, Inu, 2006, Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.
Muhammad, Farouk, 2003, Menuju Reformasi Polri, Jakarta : PTIK Press dan CV Restu Agung.
Muhadjir, Noeng, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rake Sanasin. Mustopadijaja, A.R, 2002, Manajemen proses kebijakan publik : formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja, Jakarta : LAN : Duta Pertiwi Foundation. Nawawi, H, 1992, Instrumen Penelitian Sosial, Jakarta : PT Gunung Agung.
Nugroho, Riant, 2009, Public Policy (Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan), Jakarta : Elex Media Komputindo.
Santoso, Purwo, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : PolGov JPP, Fisipol UGM.
Sentana, Aso, 2006, Service Excelent & Customer Sastisfaction, Jakarta : Elex Media Komputindo.
Siagian, Sondang P, 2004, Manajemen Strategik, Jakarta : Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan Poltak, Dkk, 2010, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : Bumi Aksara
Sofyandi, Herman, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Graha Ilmu.
Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
Suharto, Sugeng, 2011, Keuangan Negara dan Kebijakan Anggaran, Yogyakarta : New Elmatera.
Tampubolon, Gusti Kristina, 2011, Analisis Implementasi Program Quick Win (Keberhasilan Segera) Dalam Bidang Pelayanan SIM, STNK, BPKB Pada Kantor Samsat Bengkulu, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 115 hal (tidak dipublikasikan).
Thoha, Miftah, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta : Prenada Media Group.
-------------, 2002, perspektif Perilaku Birokrasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Umar, Husein, 2008, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta : Rajawali Press.
Wahab, Solichin Abdul, 2005, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Wibawa, Samodra, Purbokusumo, Yuyun dan Pramusinto, Agus, 1994, Kebijakan Publik , Jakarta : Intermedia.
------------, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Winarno, Budi, 2005, Teori & Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo.
Peraturan / Undang – Undang /Dokumen:
Undang–Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Undang–Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Negara Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor : PER / 04 / M. PAN / 4 / 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
Keputusan Menpan Nomor : 63 / Kep / M.Pan / 7 / 2003 tanggal 10 Juli 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Men Pan Nomor : PER/ 21/ M. PAN/ 11/ 2008 tanggal 26 November 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Kapolri No. Pol. : 12 tahun 2007 Tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling Untuk Golongan A, C dan D.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort
Road Map Grand Design Reformasi Birokrasi Polri 2005 – 2025 Tentang Jadwal Tahun Pelaksanaan Program Quick Wins tahun 2010.
