Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aimed to determine and analyze the implementation of the cooperation contract between the Regional Government of Central Bengkulu Regency and advocates in the field of providing legal aid and to find out and analyze the settlement in the event of a dispute in the implementation of a cooperation contract between the Regional Government of Bengkulu Tengah Regency and an advocates in the field of providing legal aid. This research was an empirical research and the data analysis used was qualitative with deductive-inductive thinking method. The results showed that the cooperation contract between the Regional Government of Bengkulu Tengah Regency and advocates in the field of providing legal assistance was carried out through a written agreement. The legal basis for the cooperation contract was based on Article 9 letter a and b of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, specifically stipulated by the Decree of the Regent of Central Bengkulu Number 3 of 2013 concerning the Stipulation of Advocates/Lawyers in the Context of Resolving Legal Problems for Civil Servants/Apparatus in the Regional Government of Central Bengkulu Regency in 2013 and all costs in the implementation of the cooperation contract for the provision of legal assistance were borne by the Regional Government of Central Bengkulu Regency through Number DPA 1.20 (1.20.03) .20.09.5.2. Whereas the obstacles in implementing the cooperation contract between the Regional Government of Central Bengkulu Regency and advocates in the field of providing legal assistance included the payment of honorariums to lawyers who were often late or paid once every three months, as a result lawyers could not carry out their duties and functions properly. The settlement of these obstacles by both parties agreed to do non-litigation, which was negotiations, so that the cooperation agreement would not be broken.
Keywords
Article Details
References
- Books :
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akhmad Muslih, 2011, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam, Cipta Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.
- ___________, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balaipustaka, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagai¬mana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. A. Sukris Sarmadi, 2009, Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2010, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, SinarGrafika, Jakarta.
- Mortir Jedawi, 2001, Desentralisasi dan Implementasi di Indonesia, PPs Unhas, Makasar.
- Nur Ihsan, 2008, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Dan Pelaksanaannya Melalui Pengadilan Negeri Bagi Terdakwa yang Tersangkut Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat.
- Nurmaningsih Amriani, 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan. PT. Paradya Paramita, Jakarta.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- ________, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
- Samuel Gishanah, 2011, Kontrak Kerjasama Antara Sekretariat Daerah Semarang Dalam Bidang Pemberian Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik, Semarang.
- Sartono dan Bhektin Suryani, 2018, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku Hudup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, Kompas, Jakarta.
- Sayifullah, 2010, Perjanjian Bantuan Hukum antara Pemeritah Daerah Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta.
- ______, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta.
- Regulation :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Website :
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum http://jimly.com/makalah/namafile/¬56/Pene¬¬gakan_Hukum.pdf, diunduh 02 Okbober 2020
- Kerjasama Daerah oleh Suparmono, di akses di http://www.slideshare.net/suparmono/kerjasama-daerah2#! tanggal 10 Januari 2020.
- Muhammad Yasin, Inilah Hasil tentang Bantuan Hukum di Daerah, diakses dari http://www.hukumonline.com donlot tanggal 8 Oktober 2020 at 20:20:35 Wib.
- Tujuan Hukum, http://www.hukumsumberhukum.com/2019/01/apakah-itu-tuju¬an-hukum.html, diunduh 5 Oktober 2020.
References
Books :
A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.
Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
Akhmad Muslih, 2011, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam, Cipta Grafika, Jakarta.
Bagir Manan, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta.
Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.
Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.
___________, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balaipustaka, Jakarta.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagai¬mana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
H. A. Sukris Sarmadi, 2009, Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, CV. Mandar Maju, Bandung.
Ishaq, 2010, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta.
M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.
M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, SinarGrafika, Jakarta.
Mortir Jedawi, 2001, Desentralisasi dan Implementasi di Indonesia, PPs Unhas, Makasar.
Nur Ihsan, 2008, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Dengan Cuma-Cuma Dan Pelaksanaannya Melalui Pengadilan Negeri Bagi Terdakwa yang Tersangkut Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat.
Nurmaningsih Amriani, 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta.
R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan. PT. Paradya Paramita, Jakarta.
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Salim H.S, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
________, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Rajawali Pers, Jakarta.
Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
Samuel Gishanah, 2011, Kontrak Kerjasama Antara Sekretariat Daerah Semarang Dalam Bidang Pemberian Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik, Semarang.
Sartono dan Bhektin Suryani, 2018, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku Hudup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, Kompas, Jakarta.
Sayifullah, 2010, Perjanjian Bantuan Hukum antara Pemeritah Daerah Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.
Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Bayumedia Publishing, Malang.
Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta.
Subekti, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta.
______, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta.
Regulation :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Website :
Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum http://jimly.com/makalah/namafile/¬56/Pene¬¬gakan_Hukum.pdf, diunduh 02 Okbober 2020
Kerjasama Daerah oleh Suparmono, di akses di http://www.slideshare.net/suparmono/kerjasama-daerah2#! tanggal 10 Januari 2020.
Muhammad Yasin, Inilah Hasil tentang Bantuan Hukum di Daerah, diakses dari http://www.hukumonline.com donlot tanggal 8 Oktober 2020 at 20:20:35 Wib.
Tujuan Hukum, http://www.hukumsumberhukum.com/2019/01/apakah-itu-tuju¬an-hukum.html, diunduh 5 Oktober 2020.