Article Sidebar

Download
PDF

Main Article Content

Abstract

Kondisi Masyarakat disekitar hutan merupakan mayoritas masyarakat miskin dan memiliki pendidikan rendah, keterbatasan tersebut membuat masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan. Untuk menyelamatkan hutan dari perembahan pemerintah melibatkan masyarakat atau memberdayakan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan Perhutanan Sosial. Penyuluh kehutanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya suksesnya Perhutanan Sosial. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik penyuluh kehutanan di KPHL Bukit Daun. Dan Mengetahui kinerja penyuluh kehutanan dalam pendampingan perhutanan sosial: studi kasus pada Penyuluh KPHL Bukit Daun tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Desember 2024 yang berlokasi di KPHL Bukit Daun. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa variabel utama yang diteliti adalah karakteristik penyuluh kehutanan sebanyak 16 orang, dan kinerja penyuluh kehutanan. Data sekunder terdiri dari keadaan umum lokasi penelitian, situasi dan sebaran jumlah sumber daya penyuluh hutan di KPHL Bukit Daun. Unsur karakteristik penyuluh kehutanan seperti umur, masa kerja, tingkat pendidikan, dan frekuensi pelatihan yang diikuti. Kinerja penyuluh kehutanan mengacu pada penilaian capaian target kinerja pendamping perhutanan sosial dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang ditetapkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL) Wilayah Sumatera. Hasil penelitian didapatkan karakteristik pendamping PS KPHL Bukit Daun rata-rata memiliki umur di angka 44,57 Tahun, masa kerja rata-rata di angka 14,68 Tahun, tingkat pendidikkan rata-rata berpendidikkan S1 dengan persentase 81,25% atau 13 pendamping, 2 pendamping berpendidikkan S2 dengan persentase 12,5%, dan 1 pendamping berpendidikkan SLTA dengan persentase 6,25%, dan untuk frekuensi pelatihan rata-rata pendamping telah mingikuti pelatihan sebanyak 3,62 kali. Nilai kinerja pendamping PS yang didapat berkisar antara 66 hingga 89,8. Tujuh pendamping mendapatkan nilai “Baik”. Di sisi lain, terdapat Sembilan pendamping mendapatkan nilai “Cukup baik”. Mengindikasikan kinerja pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan pendamping terhadap kelompok binaan mencapai hasil yang diharapkan.


Kata kunci: Perhutanan Sosial, HKm, Penyuluh Kehutanan, Kinerja Penyuluh Kehutanan, KPHL Bukit Daun Provinsi Bengkulu

Article Details

License

Copyright (c) 2025 Muhammad Krisna Fachreza, Siswahyono, Hefri Oktoyoki

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

  1. Affandi, O., Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Ekawati. (2019). Analisis kelembagaan implementasi perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Inovasi, 16(2), 139–162.
  2. As`ad. (2003). Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh kehutanan dan Angka Kreditnya. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.
  3. Asmoro, H. (2009). Hubungan Motivasi Berprestasi Dan Iklim Organisasi Dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan Terampil (Kasus Di Kabupaten Purwakarta Dan Kuningan Provinsi Jawa Barat). Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
  4. Candra, W. S. (2022). Analisis Peranan Penyuluh Dalam Pendampingan Program Perhutanan Sosial Di Kph Bulusaraung Kabupaten Maros. Skripsi. Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar.
  5. Djamhuri, T. L. (2008). Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: The effect of incentive structure and social capital. Agroforestry Systems 74:83-96.
  6. Ekawati, S., Budiningsih, K., Sylviani, S., Suryandari, E., & Hakim, I. (2015). Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan Di Pulau Jawa. Policy Brief. Vol 9, No. 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim, Bogor.
  7. Firmansyah. (2015). Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Penyuluh Kehutanan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat [tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
  8. Hadiyanti, P. (2002). Kinerja Penyuluh Kehutanan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya (Kasus Di Kabupaten Cianjur) [tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
  9. Hamzah, I. (2011). Faktor Penentu Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara [tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
  10. Hariadi, S. S. (2009). Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis. Jurnal, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Morison.
  11. Hubeis, A. V. S. (2007). Motivasi, kepuasan kerja dan produktivitas penyuluh pertanian lapangan (Kasus: di Kabupaten Sukabumi). Jurnal Penyuluhan. 3(2):90-99.
  12. Iskandar, Almutahar, H., & Sabran, M. (2013). Kajian Sosiologis Terhadap Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.
  13. Kirana, M. A., Latifah, S., & Hidayati, E. (2022). Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar, Lombok. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia, 1(1): 1-15.
  14. Leilani, A., & Jahi, A. (2006). Kinerja penyuluh pertanian di beberapa kabupaten Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan. 2(3):30-37.
  15. Mulyana, Y. (2001). Mendayagunakan Kelompok Tani Hutan Untuk Mengusahakan Hutan Tanaman. Departemen Kehutanan.
  16. Pambudi, A. S. (2022). Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia. Jurnal Kebijakkan Pemerintahan. 6(2), 74-94.
  17. Permatasari, D., Hatta, G. M., & Kadir, S. (2023). Efektivitas Sosial Ekonomi Program Perhutanan Sosial Pada Areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Tebing Siring Das Tabunio Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Hutan Tropis, 11(4), 481.
  18. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi.
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.
  21. Ricky, R. M. (2023). Kinerja Kelompok Tani Hutan (Kth) Dalam Pengelolaan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Kth Hutan Lestari Dan Kth Bumi Ayu Di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Skripsi. Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.
  22. Robbins, S. P., & Timothy, J. (2008). Perilaku Organisasi (Buku 1. Ed. ke-12). Yogyakarta, Indonesia: Aditya Media.
  23. Sapar, Jahi, A., Asngari, P. S., Saleh, A., & Purnaba, I. G. P. (2011). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Penyuluh Pertanian Dan Dampaknya Pada Kompetensi Petani Kakao Di Empat Wilayah Di Sulawesi Selatan. Forum Pascasarjana. 34(4), 297-305.
  24. Sepsiaji, D., & Fuadi, F. (2004). HKm meretas jalan. Konsorsium Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (KPHKm) Kabupaten Gunung Kidul. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  25. Suhanda, N. S., Amri, J., Sugihen, B. G., & Susanto, D. (2009). Kinerja Dan Motivasi Penyuluh Pertanian Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan. 5(2), 73-79.
  26. Suharto, & Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Indonesia: Relfika Aditama.
  27. Suharti, S., Ginoga, K. L., Murniati, D., Octavia, A., & Windyoningrum. (2017). Langkah strategis menuju percepatan realisasi capaian program perhutanan sosial. Policy Brief. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim.
  28. Suyanto, S., Khususiyah, N. (2006). Imbalan Jasa Lingkungan Untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Agro Ekonomi 24(1), 95-113.
  29. Tampubolon, R., Zuska, F., & Purwoko, A. (2021). Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Jurnal Serambi Engineering, 7(1), 2510–2519.
  30. Undang-Undang republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
  31. Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2012). Teori Kinerja dan Pengukurannya. (Cetakan pertama). Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
  32. Wiratno. (2017). Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Bogor. Indonesia: Trobenbos Indonesia
  33. Yumantoko. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Sesaot, NTB. Sasio Konsepsia, 11(2). 354-378.
  34. Zainun, B. (2004). Manajemen dan Motivasi (Ed. ke-3). Jakarta, Indonesia: Balai Aksara.