Isi Artikel Utama

Abstrak

Negara saling mengirimkan wakilnya ke negara lain untuk berdiplomasi, wakil negara tersebut disebut dalam Hukum Diplomatik sebagai ‘agen diplomatik’. Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, agen diplomatik memiliki misi diplomatik berupa: merepresentasikan pemerintah negara pengirimnya; melindungi warga negaranya ditempat ia diakreditasikan; mempromosikan negaranya; bernegosiasi; dan melaporkan semua tugas yang sudah dikerjakan kepada pemerintah negara asalnya. Namun, dalam praktiknya tak jarang terdapat agen diplomatik yang melakukan kegiatan di luar misi diplomatik. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap agen diplomatik yang melakukan misi di luar tugas diplomatik berdasarkan Hukum Internasional dan implikasi hukum terhadap agen diplomatik yang melakukan misi di luar tugas diplomatik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan doktrinal. Tanggung jawab dari negara pengirim agen diplomatik yang melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 terhadap negara penerima hanya dapat dilakukan sepanjang adanya keberatan dari negara tersebut karena merasa dirugikan. Hal ini disebabkan hukum diplomatik adalah hukum yang didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah negara yang menjalin hubungan diplomatik.

Kata Kunci

Agen Diplomatik Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Misi Diplomatik Tanggung Jawab

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Oktrina, F., Waryenti, D., & Muthia, A. A. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegiatan Agen Diplomatik Di Luar Misi Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Ilmiah Kutei, 22(2), 148–156. https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31290

Referensi

  1. Buku
  2. Ernest Satow, “Satow’s Guied to Diplomatic Practice, 5th Edition”, Longman Group Ltd, London, 1979.
  3. H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017.
  4. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rafindo Persada, 2012.
  5. Tim Penyusun Buku Panduan Penelitian Tugas Akhir, Panduan Penelitian Tugas Akhir Untuk Sarjana (S1), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2017.
  6. Jurnal
  7. L. Ya Esty Pratiwi, Zezito F M C, Hukum Siber: Praktik Spionase dalam Kedaulatan Negara dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 3, September, 2020.
  8. R. Aj. Rizka Februari. Prabanigtyas, S.IP, Indonesia-Asutralia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan, Institute of International studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 20, No. 1, Desember 2013.
  9. Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Internasional Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Internasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 26, No. 4, Agustus 1996.
  10. Instrumen Hukum
  11. Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik
  12. Artikel/Website
  13. “AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dugaan Spionase”, diunduh tanggal 14 Februari 2023 dari https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china-terkait-dugaan-spionase.
  14. BBC News Indonesia, “BIN: Australia menyadap Indonesia sejak 2007”, diunduh tanggal 4 Mei 2023 dari https://www.bbc.com/indonesia.
  15. BBC News Indonesia, “Balas Inggris, Rusia usir 23 diplomat Inggris dari Moskow,” diunduh tanggal 15 Januari 2022 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43446659.
  16. Detiknews, “Eks Intelijen CIA Edward Snowden, di Tengah Kasus Penyadapan SBY”, diunduh 15 Mei 2023 dari http://news.detik.com/read/2013/08/01/042511/2320717/10/eks-intelijen-ciaedwardsnowden-di-tengahkasus-penyadapan-sby.
  17. Nargiz Mammadzade, “The First Embassy in History”, diunduh tanggal 9 Oktober 2022 dari https://pickvisa.com/blog/first-embassy-in-history.
  18. VoA Indonesia, “AS Diam-diam Usir 2 Diplomat China”, diunduh tanggal 15 Mei 2023 dari https://www.voaindonesia.com/a/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china/5207283.html.