Isi Artikel Utama

Abstrak

Kepala Otorita selaku penyelenggara pemerintahan di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN), diberikan kewenangan pengelolaan keuangan IKN oleh Presiden, padahal UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak menyebutkan Kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas tentang bagaimana kewenangan pengelolaan keuangan yang dimaksud UU IKN tersebut. Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai karakteristik kelembagaan Badan Otorita IKN serta kedudukan Kepala Otorita IKN sebagai pengelola keuangan negara berdasarkan kekuasaan presiden menurut konsepsi keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik Badan Otorita IKN antara lain dibentuk berdasarkan undang-undang, berkedudukan di ibu kota negara dan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak mempunyai DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan wilayah setingkat provinsi yang tidak dipimpin oleh gubernur, serta peraturan yang dikeluarkan berupa Peraturan Kepala Otorita IKN, maka lebih tepat bila Badan Otorita dikategorikan sebagai Pemerintah Pusat, dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di IKN, Kepala Otorita berada pada posisi menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk IKN.

Kata Kunci

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Kuangan Negara

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Rusmana, R. T., Ardilafiza, & Illahi, B. K. (2023). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara. Jurnal Ilmiah Kutei, 22(2), 171–187. https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292

Referensi

  1. Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.
  2. Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, Vol. 2, No. 1, September 2022.
  3. Aris Munandar, (et al), "Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022Tentang Ibu Kota Negara", Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 11, November 2022.
  4. Bartolini, S. Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union, Oxford University Press, New York, 2005.
  5. E. Koeswara, E., Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta, 2001.
  6. Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2, Juni 2022.
  7. Failaq dan Faraz, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara", Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1, November 2022.
  8. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, CV. Alfabeta, Bandung, 2017.
  9. Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press, Malang, 2019.
  10. Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, "Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 5, September 2022.
  11. Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17.
  12. Muhammad Djafar Saidi, 2008, Hukum Keuagan Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 103.
  13. Nicodemus R. Toun, “Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya,” Jurnal Academia Praja. Vol. 1, No. 1, Februari 2018. Ervin Nugrohosudin, op. cit., hlm. 83.
  14. Prawirosetoto, Yuwonono, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, Agustus 2002, hlm. 5.
  15. Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan", Souvereignty, Vol. 1, No.1, Juni 2022.
  16. Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Maret 2021.