Jurnal Ilmiah Kutei

Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Syafira Dini Asmarani — 2025-09-02

Child protection refers to all efforts made to create conditions in which every child can fulfill their rights and responsibilities for their proper physical, mental, and social development and growth. The state must take action to prevent and address acts of violence against children, as such acts constitute a violation of human rights. This study analyzes the implementation of Article 12 of Regent Regulation Number 30 of 2021 concerning Community-Based Child Protection, as well as the perspective of Fiqh Siyasah Tanfīdziyah on the implementation of this policy. The purpose of this study is to examine the implementation of Article 12 of the Regent Regulation of Pringsewu Regency Number 30 of 2021 on Community-Based Child Protection and to review it from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfīdziyah. This research employs a qualitative descriptive method with a field study approach conducted at the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of Pringsewu Regency. The findings indicate that the policy implementation is still constrained by cross-sectoral coordination, as evidenced by the absence of regular meetings between relevant agencies and village authorities, as well as overlapping authorities in program execution. Budget limitations are reflected in the lack of supporting facilities in the field, such as the inadequate provision of child protection facilities. Nevertheless, the policy is still considered consistent with the principle of maslahah in child protection and the state’s responsibility as outlined in the perspective of Fiqh Siyasah Tanfīdziyah.

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dukcapil Kota Bengkulu

Yasmin Meri Susianti — 2025-09-06

Asas pelayanan yang baik merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelayanan publik sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia dikarenakan kehidupan masyarakat dari lahir hingga meninggal dunia pasti membutuhkan pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang paling mendasar adalah pembuatan E-KTP yang digunakan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, membuka usaha, mengurus pernikahan, hingga syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian melalui aspek yang didasari penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sudah berkualitas baik dikarenakan sudah sesuai dengan aspek daya tanggap (responsivness), aspek jaminan (assurance), dan aspek empathy. Namun berdasarkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik menunjukkan bahwa aplikasi pembuatan E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tidak sinkron terhadap notifikasi yang masyarakat dapatkan.

Urgensi Syarat Adminstratif Mengetahui Lurah Dalam Surat Jaminan Kesanggupan Kelengkapan Dokumen Pembebasan Bersyarat

Ardhiwinda Kusumaputra — 2025-09-09

Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan, pasti menerima konsekuensi hukum berupa pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pemidaan adalah dipenjara dalam kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk dilakukannya bebas bersyarat atas vonis pidana penjara. Namun, pemberian bebas bersyarat tersebut masih terdapat masalah hukum berupa konflik norma, yaitu antara Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Perubahannya dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya. Persoalan krusial adalah pada adanya syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk bebas bersyarat. Dilakukan penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan tersebut. Didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Setiap orang yang telah divonis hukuman penjara, masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan bebas bersayarat. Pertimbangannya adalah mengurangi kepadatan Lapas (overcrowding), menghemat pos anggaran Narapidana, dan sebagai bentuk pembinaan kepada Narapidana agar tidak mengulang kejahatannya. Syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk pembebasan bersyarat, hanyalah merupakan aspek formil. Hal itu justru berdampak pada akses keadilan yang bersifat birokratis. Idealnya perlu ada penguatan dari Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya sebagai bagian dari terobosan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.