https://ejournal.unib.ac.id/jkutei <p><strong>Jurnal Ilmiah Kutei</strong> (P-ISSN: 1412-9639/ E-ISSN: 2962-9683) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 2001. Kata Kutei berasal dari bahasa Rejang yang artinya lembaga adat. Nama ini dipilih untuk menandakan keunikan dari jurnal Kutei. Jurnal Ilmiah Kutei merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan Hukum Ketenagakerjaan. yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.</p> UNIB Press en-US Jurnal Ilmiah Kutei 1412-9639 https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/41431 <p>Dinamika masyarakat terkadang berubah dengan sangat cepat sifatnya yang kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebutuhan perubahan masyarakat yang juga termasuk dalam pengaturan tindakan publik, kemudian salah satu peraturan tersebut adalah hukum acara pidana yang juga disesuaikan dengan perkembangan saat ini, dalam hal ini Rancangan KUHAP memerlukan optimalisasi tugas dan wewenang para penegak hukum. Padahal peraturannya sudah diterapkan tapi masih ada hambatan seperti luasnya Kewenangan yang dimiliki belum ditetapkan secara efektif dan belum dilaksanakan tugas serta penegakan hukumnya dioptimalkan, belum adanya pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan, tumpang tindih dalam pelaksanaannya, tidak jelasnya siapa saja bagian spesifik dalam setiap tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 dan 61 tentang penyidikan dan penyidikan. Belajar Hal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perubahan UU KUHAP-hukum no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ada dengan Rancangan KUHP khususnya Pasal 6 dan Pasal 61. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus mempelajari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP berpotensi meningkatkan tugas dan wewenang penegak hukum dengan memberikan pedoman yang lebih jelas.</p> M.Rochman Rony Wirachman M.Iham Adepio Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmiah Kutei 2025-05-12 2025-05-12 24 1 1 21 10.33369/jik.v25i1.41431 https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/43104 PT Taspen (Persero) issued a digital-based innovation in the form of an authentication taspen application. This authentication taspen application is a requirement in the payment of pension funds. However, there are still obstacles in the use of taspen authentication application. This research uses empirical law or law in action research methods. This research uses primary data and secondary data obtained through direct interviews and document studies. The data obtained will be processed by editing techniques and then analyzed by qualitative analysis methods. The result of this research is the Taspen Authentication Application in fulfilling the rights of pension fund recipients at PT. Bank Mandiri Taspen Bengkulu City has not been effective because not all pension fund recipients can use the Taspen Authentication Application so that there is a delay in fulfilling the rights of pension fund recipients. While in fulfilling the rights of participants receiving pension funds due to failed authentication in the Taspen Application at PT Bank Mandiri Taspen Bengkulu City, PT Bank Mandiri Taspen Bengkulu City provides 3 (three) solutions that can be carried out by participants receiving pension funds according to the obstacles and physical conditions of the participants receiving pension funds, namely manual authentication through customer service (CS), power of attorney, customer visit services (LKN). Dyah Nuri Mardania Nur Sulistyo Budi Ambarini Joko Susetyanto Hamdani Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmiah Kutei 2025-06-30 2025-06-30 24 1 22 36 10.33369/jik.v24i1.43104