Jurnal Ilmiah Kutei

Sosialisasi Catcalling Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Antory Royan Adyan — 2024-09-24

Wanita itu berhak untuk merasa aman dan nyaman atas tubuhnya sendiri. Ia pun menambahkan, ruang publik sudah seharusnya aman bagi siapapun dan tidak boleh diganggu. "Perempuan berhak untuk mendapatkan ruang publik yang aman dan ramah tanpa gangguan. Ruang aman bagi perempuan adalah ketika perempuan merasa tenang dan nyaman tanpa rasa cemas. Bahkan, tidak perlu merasa paranoid ketika melihat ada pria asing disekitarnya. Dilihat dari kasus di atas seharusnya kehidupan ini memberikan rasa aman dan damai, seperti hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tentram membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan catcalling ini penting untuk dihilangkan. Salah satu bentuk nonfisik yang sering dialami oleh perempuan. Bentuk riil dari perbuatan catcalling adalah berupa melakukan hal-hal bertendensi seksual, baik bersifat implisit maupun eksplisit, diantaranya yang sering terjadi adalah bersiul, berseru, memberi gestur atau komentar-komentar bernada seksis yang biasanya cenderung ditunjukan kepada perempuan. Pelaku perbuatan catcalling sampai saat ini sudah dapat dijerat karena berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan dapat diproses oleh hukum. Catcalling bisa berbentuk siulan-siulan atau bunyiaan tidak sopan, “pujian” sapaan absurd Cewek, sendirian aja mau ditemenin, perhatian yang tidak masuk akan dan sebagainya. Biasanya jika korban bersikap acuh, pelecehan sevara verbal ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, “Ih, sombong banget, jangan malu-malu. Bahkan fakta dilapangan, menunjukan bahwa perempuan berhijab pun sering mendapatkan catcalling di jalan. Merujuk pengertian tentang pelecehan seksual ini, maka catcalling dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual secara nonfisik, karena catcalling adalah kondisi ketika perhatian yang tidak diinginkan diberikan kepada seseorang oleh orang lain dengan cara bersiul atau membuat komentar yang tidak pantas sebagai tanggapan ketertarikan seksual kepada penerima perhatian. Penyerangan itu dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, suara kecupan, dan gestur main mata dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman dan tidak aman. Panggilan manja catcalling seperti tindakan bersiul, dipanggil dengan sebutan “saying, ganteng atau “cantik dan komentar nonfisik yang tidak diinginkan, tergolong kedalam “catcalling” yang termasuk sebagai bentuk pelecehan. pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum.

Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Rosa Aqilah — 2024-09-26

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) UU NRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membawa angin segar bagi pelindungan data pribadi di Indonesia. Namun, perlu dilihat kembali bagaimana tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP dan apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab negara mengenai pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PDP sebab belum adanya peraturan pelaksana dan lembaga sebagaimana yang diamanatkan sehingga (2) Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam pelindungan data pribadi saat ini yakni negara mendelegasikan kewenangan kepada Kemkominfo dan BSSN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelindungan data pribadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, Lembaga

Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin dalam sistem hukum Indonesia

Ginthan Aulia — 2024-12-20

Perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia, mengingat posisi hukum anak luar kawin yang sering kali tidak setara dengan anak dalam kawin dalam hal hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hukum Indonesia mulai memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak keperdataan anak luar kawin serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan studi hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang memberikan perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin, masih terdapat beberapa kendala praktis dalam pelaksanaannya, seperti masalah pengakuan ayah biologis dan prosedur administratif yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan kebijakan dan peraturan yang lebih ramah bagi anak luar kawin agar hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik.

Pelestarian Budaya “Sekujang” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Muhammad Habil — 2025-01-09

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam pelestarian budaya “Sekujang” menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2). Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya Sekujang sebagai ekpresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan berberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dalam melestarikan budaya Sekujang mencakup dokumentasi, pengumpulan data, dan penelitian, pelatihan dan pendidikan terkait Sekujang pada generasi muda dan masyarakat setempat. 2) Hambatan yang ada dalam melindungi dan melestarikan budaya Sekujang sebagai ekpresi budaya tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.meliputi : Kurangnya anggaran dan sumber daya, kurangnya kajian dan dokumentasi, perubahan sosial dan nilai budaya, dan pengaruh globalisasi.

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Desi Hafizah — 2025-01-15

The purpose of enacting Law Number 6 of 2014 concerning Villages is to combine construction, namely the function of a self-government community with local self-government. It is hoped that customary law community units, In the same law, the village is given its authority, including the authority of the village based on its rights of origin, especially the villages in the Topos District of Lebong Regency. This research used an empirical legal research method. The village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, especially Tik Sirong Village, Suka Negeri Village, and Talang Donok I Village have similarities because they are villages that are formed from the same clan, namely the Jurukalang clan. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Villages of Topos District, Lebong Regency, the Village authority based on rights of origin has yet to be implemented effectively. The implementation of Village authority based on rights of origin according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Topos District, Lebong Regency, is hampered because (a) It is felt that limited Human Resources cannot help manage the village government system better; (b) There are no local or village regulations governing authority based on rights of origin; and (c) Traditional Institutions and Village Governments still need guidance in implementing authority in the Villages.

Pengaruh Jumlah Dan Jenis Barang Bukti Terhadap Tuntutan Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Mardhatillah — 2025-01-15

The purpose of this study is to examine and analyze the impact of the quantity and type of evidence on the charges filed in narcotics abuse cases within the jurisdiction of the Jambi District Court. The central issue addressed in this research is: “To what extent do the quantity and type of evidence influence the charges in narcotics abuse cases within the jurisdiction of the Jambi District Court?” This research employs a juridical-empirical approach and is both descriptive and analytical. It aims to describe the influence of the quantity and type of evidence on criminal charges while analyzing the relationship between the two. The data utilized in this study comprises primary and secondary sources. Data collection methods include document analysis, interviews, and observations. Interviews conducted with the Jambi High Prosecutor's Office revealed that the quantity and type of evidence in narcotics-related offenses significantly affect the criminal charges brought by the Public Prosecutor. These charges are also influenced by subjective considerations, including the prosecutor's personal judgment, attitudes, and perceptions of the defendant during court proceedings, which take into account the defendant's psychological and sociological conditions. Consequently, the approach taken by one prosecutor may differ from that of another. Furthermore, both aggravating and mitigating factors also contribute to the determination of the criminal charges imposed by the Public Prosecutor.

Politik Hukum Penggunaan Sanksi Pidana Penjara Dalam Pperundang-Undangan Di Indonesia

M. Ilham Adepio — 2025-01-15

In the enforcement of criminal law in Indonesia, imprisonment is the most dominant punishment imposed by judges to criminal defendants, if referring to the Criminal Code. However, in addition to the Criminal Code, which is the master book of criminal law regulations in Indonesia, there are other regulations governing criminal provisions, namely regulations in the form of laws. The law is a product of the Legislative Body as an institution authorised to hold the power to make laws. Each term of office of the House of Representatives (DPR) always issues products in the form of laws, some of which regulate criminal provisions with elements of penal reform which are part of the policy/politics of criminal law (penal policy). In 2017-2019 there were 20 laws issued by the Legislative Institution. This research discusses the legal politics of the use of imprisonment sanctions in the 2017-2019 legislation.

This research is conducted by library research which is descriptive-analytic in nature, namely by describing the contents of the criminal provisions of the 2017-2019 legislation and analysing them. Using a legal political approach with primary data collection methods, namely laws, law books, journals, theses, and other writings. While secondary data from various references that support this research.

The results of research on 12 laws that have criminal provisions from 20 laws studied show that imprisonment is the most dominant punishment used in the formulation of criminal threats in each law. The legal politics of the use of imprisonment sanctions in the 2017-2019 legislation when viewed with the 3 main substance of the criminal stelsel shows that based on the type of punishment (strafsoort) the formulation of punishment with the type of ‘Imprisonment and Fines’ is the most widely used formulation. Based on the length and severity of the punishment (strafmaat), it shows that the minimum imprisonment is 3 months and the maximum is 20 years. Regarding fines, it is found that the minimum amount of punishment is Rp. 6,000,000.00 and the maximum amount is Rp. 100,000,000,000.00. Based on the form of criminal punishment (strafmodus), it shows that the form of ‘cumulative punishment’ is the most widely used form of criminal punishment. As for the reasons for the determination of the formulation of punishment in terms of length and severity of punishment, it is not found specifically in the academic paper, except for 1 law that clearly outlines the reasons.

Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan

Ikbar Fadhilah G — 2025-03-03

Jurnal ini membahas perbandingan hukum pidana terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan dalam regulasi KUHP masing-masing. Pencemaran nama baik melalui media sosial semakin menjadi perhatian karena dampaknya terhadap reputasi individu. Kedua negara mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, tetapi berbeda dalam definisi, unsur, dan penerapannya. Di Indonesia, KUHP 2023 menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, dengan sanksi yang bervariasi tergantung metode pelanggaran. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan aturan lebih ketat, terutama dalam kasus media sosial dan media massa, dengan sanksi lebih berat bagi penyebaran informasi palsu. Perbedaan utama terlihat dalam penegakan hukum, di mana Korea Selatan membedakan pencemaran nama baik dan penghinaan, sementara Indonesia masih menganggapnya satu kategori. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif guna menyeimbangkan perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital.

Tanggung Jawab Perusahaan Efek Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal

Wida Muttahida — 2025-03-04

emajuan teknologi menyebabkan meningkatnya jumlah investor yang bergabung di pasar modal. Perusahaan efek selaku penyedia aplikasi yang digunakan oleh investor ketika bertransaksi di pasar modal. Namun dengan disediakannya aplikasi tersebut seringkali mengakibatkan kerugian bagi investor ketika ingin bertransaksi. Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa perusahaan efek bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan efek. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) PT Phintraco Sekuritas mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh investor sebagaimana diatur UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun perbuatan tersebut diluar kemampuan pihak PT Phintraco Sekuritas atau disebut dengan overmacht. Sehingga pihak PT Phintraco Sekuritas tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas pemenuhan suatu prestasi tersebut.(2) Pihak PT Phintraco Sekuritas melakukan upaya guna menghindari kerugian yang dialami oleh investor dengan cara pemeliharaan dalam sistem (Maintenance). Penyelesaian tanggung jawab pihak PT Phintraco Sekuritas atas kerugian yang dialami oleh investor dilakukan secara musyawarah pihak PT Phintraco Sekuritas akan melakukan tracking stock investor selama pembelian dan penjualan efek dan memberikannya kepada pihak investor.

Pancasila Sebagai Ideologi Negara Landasan Implementasi dan Relevansi di Era Modern

Riama Manuella Sitanggang — 2025-03-05

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang merupakan refleksi dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai simbol pemersatu dalam keragaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai ideologi negara, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasinya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila serta pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat persatuan bangsa.