Jurnal Ilmiah Kutei

Penegak Hukum Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia

M.Rochman — 2025-05-12

Dinamika masyarakat terkadang berubah dengan sangat cepat sifatnya yang kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebutuhan perubahan masyarakat yang juga termasuk dalam pengaturan tindakan publik, kemudian salah satu peraturan tersebut adalah hukum acara pidana yang juga disesuaikan dengan perkembangan saat ini, dalam hal ini Rancangan KUHAP memerlukan optimalisasi tugas dan wewenang para penegak hukum. Padahal peraturannya sudah diterapkan tapi masih ada hambatan seperti luasnya Kewenangan yang dimiliki belum ditetapkan secara efektif dan belum dilaksanakan tugas serta penegakan hukumnya dioptimalkan, belum adanya pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan, tumpang tindih dalam pelaksanaannya, tidak jelasnya siapa saja bagian spesifik dalam setiap tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 dan 61 tentang penyidikan dan penyidikan. Belajar Hal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perubahan UU KUHAP-hukum no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ada dengan Rancangan KUHP khususnya Pasal 6 dan Pasal 61. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus mempelajari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP berpotensi meningkatkan tugas dan wewenang penegak hukum dengan memberikan pedoman yang lebih jelas.

Efektivitas Aplikasi Taspen Otentikasi Dalam Pemenuhan Hak Penerima Dana Pensiun Di Pt. Bank Mandiri Taspen Kota Bengkulu

Dyah Nuri Mardania — 2025-06-30

PT Taspen (Persero) issued a digital-based innovation in the form of an authentication taspen application. This authentication taspen application is a requirement in the payment of pension funds. However, there are still obstacles in the use of taspen authentication application. This research uses empirical law or law in action research methods. This research uses primary data and secondary data obtained through direct interviews and document studies. The data obtained will be processed by editing techniques and then analyzed by qualitative analysis methods. The result of this research is the Taspen Authentication Application in fulfilling the rights of pension fund recipients at PT. Bank Mandiri Taspen Bengkulu City has not been effective because not all pension fund recipients can use the Taspen Authentication Application so that there is a delay in fulfilling the rights of pension fund recipients. While in fulfilling the rights of participants receiving pension funds due to failed authentication in the Taspen Application at PT Bank Mandiri Taspen Bengkulu City, PT Bank Mandiri Taspen Bengkulu City provides 3 (three) solutions that can be carried out by participants receiving pension funds according to the obstacles and physical conditions of the participants receiving pension funds, namely manual authentication through customer service (CS), power of attorney, customer visit services (LKN).

Privatisasi Keberadaan Vila Di Sempadan Pantai Labuan Bajo Dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang

Adela Julianda — 2025-07-17

Artikel ini membahas mengenai pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo yang menimbulkan tantangan besar dalam hal penataan ruang berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Privatisasi ruang pesisir berpotensi mengancam akses masyarakat Manggarai Barat terhadap sumber daya alam pesisir yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan ketentuan dalam RZWP3K, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang . Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo dengan norma hukum tata ruang serta implikasinya terhadap hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap konflik ruang pesisir antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal di kawasan pariwisata super prioritas. Privatisasi pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak masyarakat Manggarai Barat dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Pembangunan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, termasuk ketentuan sempadan pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta zonasi wilayah pesisir yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pelanggaran terhadap peraturan tata ruang ini dapat mengancam hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam pesisir yang merupakan mata pencaharian mereka, serta merusak ekosistem pesisir yang penting untuk mitigasi bencana dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut mencakup sanksi administratif dan pidana, gugatan perdata oleh masyarakat terdampak, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pembangunan.

Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca Uu Cipta Kerja Dan Pp No. 21 Tahun 2021

Maulana Jordan Al Fadhi — 2025-07-18

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks serta kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Penataan ruang berperan strategis dalam mitigasi risiko bencana melalui pengaturan zonasi dan kebijakan perizinan yang adaptif. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, terdapat pembaruan regulasi penataan ruang yang menegaskan integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, khususnya melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini mengkaji secara yuridis fungsi penataan ruang dalam mitigasi bencana serta tantangan hukum dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa penataan ruang yang mengintegrasikan KLHS dan zonasi berbasis risiko berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas teknis daerah dan konsistensi penerapan. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi agar penataan ruang dapat menjadi instrumen efektif dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar dan Uang Panaik (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis

Rocky Eric Prianto — 2025-07-18

In the life of indigenous people, dowry is not the only thing that is a must because in general the family of the prospective groom will also provide panaik money (shopping money), but what will be given panaik money (shopping money) must be meaningful, valuable and valuable. The purpose of this study is to describe and explain the position of dowry and panaik money in Bugis customary marriage law and to describe the views of Islamic law on the implementation of giving dowry and panaik money in Bugis customary marriage law. The data sources used in this study are based on literature, laws and regulations, sources of customary law, and sources of Islamic law. The results of this study are that the customary law marriage process will be valid if it is in accordance with the provisions of local customary law, and the position of panaik money is a pillar, because if there is no panaik money then there is no marriage, and the law of giving panaik money in Islamic law is mubah or allowed as long as there is no element of coercion in the process.

Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest: Tantangan Dan Harapan

Wevy Efticha Sary — 2025-07-18

The phenomenon of incest as a form of sexual violence against children within the family environment is a serious issue that often remains hidden, as it occurs in private spaces and is accompanied by emotional pressure and power dominance. Children as victims are placed in a highly vulnerable position—physically, psychologically, and socially. The crime of incest remains difficult to address effectively because the current Indonesian Penal Code (KUHP) does not explicitly regulate incest as a distinct criminal offense. However, Indonesia has enacted the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which can be applied to cases of incest. This research aims to explore two main problems: how legal protection for child victims of incest is regulated under Indonesian legislation, and what challenges exist in the law enforcement process concerning incest cases involving children. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical and legal-political approach. Data were collected through a literature review of statutory regulations, legal doctrines, scholarly journals, and institutional reports. The findings reveal that although legal norms provide a framework for protection, the implementation is hampered by evidentiary limitations, familial pressure, insufficient sensitivity among law enforcement officers to the psychosocial conditions of child victims, and the pervasive influence of patriarchal values. Therefore, comprehensive legal reform is urgently needed one that centers on the rights and recovery of victims through trauma-informed and restorative justice approaches.

Financial Screening Pada Saham Syariah Di Tinjau Dari Aspek Maslahah Mursalah

Andre Zanij Deananda — 2025-07-18

Sharia shares are an adaptation of the conventional stock market that was first introduced in Indonesia. The difference between Sharia shares and conventional stocks lies in the screening method found in Sharia stocks, especially in the financial screening method. However, there is a problem with the financial screening method where interest-based debt and non-halal income are still allowed with certain limitations on Sharia stock instruments. The provision of these limitations is given by the OJK by referring to the DSN-MUI Fatwa. Maslahah mursalah is one method that can see the reasons for allowing the issuance of limits on interest-based debt and non-halal income on sharia stock instruments. This research will be a type of notary public legal research. The data used is secondary data where the researcher will use data sources in the form of books, journals, articles, and regulations related to this research. The results of this study are to see the aspects that must be considered in the maslahah mursalah method as one method that can be used in exploring the law and see the reasons for providing financial screening limitations on sharia shares in terms of maslahah mursalah.

Model Penyelesaian Tunggakan Angsuran Kur Tanpa Agunan Pada Bank Bri Di Kota Bengkulu

Ganefi — 2025-07-18

Perubahan PERMENKO Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, antara lain mengatur tentang KUR tanpa jaminan. Kebijakan KUR tanpa agunan dengan segala kemudahan yang diterapkan pihak Perbankan terhadap UMKM ternyata menimbulkan permasalahan dalam kelancaran pembayaran kredit, Kemudahan persyaratan dalam pengajuan pinjaman KUR tanpa agunan yang pada prinsipnya membantu pelaku UMKM untuk pemenuhan modal usaha ternyata disalah artikan oleh sebagian debitur. Pinjaman Bank yang seharusnya dipergunakan untuk pengembangan usaha justru dipergunakan untuk hal hal lain yang bersifat konsumtif karena mereka beranggapan pinjaman KUR tanpa agunan tidak memiliki risiko. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang berupaya melihat fakta hukum secara langsung bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu mengungkapkan faktor terjadi tunggakan yaitu usaha yang tidak berjalan, pendapatan menurun, kebutuhan yang tidak terduga serta perilaku debitur yang konsumtif sehingga terjadinya tunggakan. Untuk model penyelesaian keterlambatan angsuran, bank pertama-tama menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan pembayaran. Jika tidak berhasil, petugas bank akan mengunjungi nasabah untuk mencari solusi, seperti memberikan keringanan waktu pembayaran, rescheduling, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Restrukturisasi utang dilakukan sebagai langkah terakhir jika nasabah masih memiliki prospek melunasi utangnya.

Konsep Regulasi Dan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Michael Vernando Sirait — 2025-07-18

Pajak berperan penting sebagai alat utama dalam mendukung perkembangan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerapan hukum pajak dan mekanisme pemungutan yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas pengumpulan penerimaan negara serta distribusi manfaatnya kepada masyarakat. Pajak berfungsi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebagai tulang punggung penerimaan negara, dana dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial, serta bidang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran penerapan hukum perpajakan dan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mengungkap berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya. Penelitian ini memakainpendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap konsep, asas, norma, serta ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi hukum dan pemungutan pajak, perbaikan yang berkelanjutan serta pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat mendorong peningkatan kontribusi pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama agar dapat benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.