Main Article Content

Abstract

Analisis kualitas website e-government sangat penting untuk dikaji. Pentingnya menganalisis tentang fenomena pemanfaatan dan penggunaan dari sisi masyarakat terhadap website e-government merupakan alasan penelitian ini dilakukan. Kepuasan masyarakat merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan sistem informasi suatu pemerintahan. Kualitas layanan yang baik tidak hanya berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, tetapi juga berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi masyarakat. Masyarakat yang menikmati layanan adalah masyarakat yang dapat menentukan kualitas layanan. Persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu layanan. Webqual 4.0 merupakan metode untuk mengetahui kualitas website berdasarkan persepsi masyarakat atau pengguna. Metode webqual 4.0 terdiri atas tiga kategori yaitu usability, kualitas informasi, dan interaksi pelayanan. Ketiga kategori tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan kuesioner untuk menganalisis kualitas websitee-government. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan website yang berkualitas sehingga perkembangan website e-government di Indonesia meningkat menjadi tingkat pematangan, pemantapan dan pada akhirnya mencapai tingkat pemanfaatan.

Article Details

How to Cite
Diana, D., & Veronika, N. D. M. (2018). ANALISIS KUALITAS WEBSITE PROVINSI BENGKULU MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0. Pseudocode, 5(1), 10–17. https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.1.10-17

References

  1. Sosiawan EA. 2008. Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen. http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf
  2. Barnes SJ, Vidgen R. 2003. Measuring Website Quality Improvement : A Case study of the Forum on Strategic Management Knowledge Exchange. Industrial Management and Data Systems 103:297-309.
  3. Assegaff S. 2009. Strategi Pengembangan Situs Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Pelayan Publik Berbasis Web. Jurnal Media Sisfo 3:01-57.
  4. Inpres. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta.
  5. Kementrian Komunikasi dan Informatika. 2003. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Gov. Jakarta: Kominfo.
  6. The United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2008. Division for Public Administration and Development Management. United Nations E-Government Survey from E-Government to Connected Governance, United Nations New York. Hlm 15-16.
  7. Sudjana. 2002. Metoda Statistika. Ed ke-6. Bandung: Tarsito. hlm 47.
  8. Wignjosoebroto S, Sudiarno A, Harenda D. 2010. Perancangan Interface Prototype Web Berdasarkan Pada Aspek Usability (StudiKasus: Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja Teknik Industri ITS). http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-8877-2504100030-Paper.pdf
  9. Palmer JW. 2002. Web Site Usability, Design, and Performance Metrics. Information Systems Research. 13:151-167.
  10. Hendrayudi, Syah LY, Akbar M. 2011. EvaluasiWebsite Pemerintah Daerah Berdasar Layanan Antar Lembaga Pemerintah, Pemerintah kepada Dunia Usaha dan Pemerintah kepada Warga Negara. http://blog.binadarma.ac.id/akbar/?cat=7
  11. Iswanti. 2010. Analisa Pengaruh Antar Dimensi pada Webqual 4.0 dengan SPSS 17 untuk Mengevaluasi Kualitas Website Pemerintah Daerah Berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan.