Main Article Content
Abstract
The promulgation of Law Number 1 of 2023 concerning the national Criminal Code (KUHP), replacing the Dutch Criminal Code, is a fundamental reform of Indonesian criminal law because of the recognition of laws that live in society. The purpose of this study is to find out and describe the position of customary criminal settlement in Indonesian laws and regulations and the process of resolving customary crimes according to the law that lives in the community in Bengkulu City. In Bengkulu City, the customs used are the Lembak custom, the Malay custom, the Serawai custom, and the Rejang custom. The enforcement of Bengkulu City customs was confirmed with the issuance of Regional Regulation Number 29 of 2003 concerning the Enforcement of Bengkulu City Customs. The method used in this study is an empirical legal research method, where data is obtained directly from the community. This research is important because there is no uniformity in the process of resolving customary crimes that occur in Bengkulu City. The contribution given will benefit law enforcement officials in resolving customary crimes in accordance with the laws that live in the community, especially in Bengkulu City as an effort to enforce the law.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Susi Ramadhani, Asep Suherman, Dwi Putri Lestarika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Ade, Saptomo. 2009. Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif. Jakarta:Universitas Trisakti.
- Barda Nawawi, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.
- Daftar Kecamatan, https://bengkulukota.go.id/kecamatan. Diakses tanggal 2 Maret 2023
- Erdianto Effendi,2018. Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herlambang, dkk, 2024. Hukum Pidana Adat, Depok: Rajawali Pers.
- Hilman Hadikusuma, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia, Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie). Diterjemahkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Cet.10. Bogor: Politeia, 1996
- Kota Bengkulu, PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, No.29 Tahun 2003, LD Kota Bengkulu No.33 Tahun 2003, TLD Kota Bengkulu No.38.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Mardjono Reksodiputro, 2020. Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajawali Pers.
- R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea.
- Soerjono Soekanto, 2021. Hukum Adat Indonesia, Depok: Rajawali Pers.
- St. Laksanto Utomo, 2017. Hukum Adat, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yakub Biyagi Panjaitan dan Dewi Ayu Rahayu, 2024. “Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice”, Merdeka Law journal Volume 5 Nomor 2 (November) https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15349.
- Yoserwan,2023. “ Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru” UNES Law Review Vol. 5 No.4 (Juni). https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/577
References
Ade, Saptomo. 2009. Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif. Jakarta:Universitas Trisakti.
Barda Nawawi, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.
Daftar Kecamatan, https://bengkulukota.go.id/kecamatan. Diakses tanggal 2 Maret 2023
Erdianto Effendi,2018. Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Refika Aditama.
Herlambang, dkk, 2024. Hukum Pidana Adat, Depok: Rajawali Pers.
Hilman Hadikusuma, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Indonesia, Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie). Diterjemahkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Cet.10. Bogor: Politeia, 1996
Kota Bengkulu, PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, No.29 Tahun 2003, LD Kota Bengkulu No.33 Tahun 2003, TLD Kota Bengkulu No.38.
Mardjono Reksodiputro, 2007. Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Mardjono Reksodiputro, 2020. Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajawali Pers.
R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea.
Soerjono Soekanto, 2021. Hukum Adat Indonesia, Depok: Rajawali Pers.
St. Laksanto Utomo, 2017. Hukum Adat, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Yakub Biyagi Panjaitan dan Dewi Ayu Rahayu, 2024. “Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice”, Merdeka Law journal Volume 5 Nomor 2 (November) https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15349.
Yoserwan,2023. “ Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru” UNES Law Review Vol. 5 No.4 (Juni). https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/577