Main Article Content
Abstract
Government procurement of goods and services plays a crucial role in national development, yet it is highly susceptible to collusion and financial mismanagement. In this context, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the Audit Board of Indonesia (BPK) serve as key supervisory bodies. KPPU focuses on preventing unfair business practices such as tender collusion, while BPK emphasizes the efficiency and accountability of state finances. This study aims to analyze the overlapping authority between these two institutions and explore solutions for harmonizing their roles. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the findings reveal overlapping areas of supervision that risk undermining effectiveness and creating legal uncertainty. Therefore, a clear regulatory framework—through new legislation or revisions to existing presidential regulations is essential to ensure a coordinated, fair, and efficient oversight system.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Predderics Hockop Simanjuntak, Novta Rizky Askohar Putri, Josephat Mario Seran Tahuk, Andi Muh Teguh Hakim
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Jurnal
- Ashari Abdasis Betham, Nasrun Hipan, and Firmansyah Fality, ‘Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa’, Jurnal Yustisiabel, 3.2 (2019)
- F, Adam Khafi, Sunarto DM, and Maya S, ‘Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK’, Jurnal Cendekia Hukum, 4.2 (2021)
- Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza, ‘Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara’, Jurnal Fundamental Justice, 1.2 (2020)
- Kaldera, Nawang Xalma, Muti Aulia, and Hani Adila Faza, ‘Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keungan Negara’, Jurnal Fundamental Justice, 1.2 (2020)
- Maya Shafira, and Sunarto DM Adam Khafi Ferdinad, ‘Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha’, Cepalo, 4.2 (2020)
- Richo Andi Wibowo, ‘Penyelesaian Sengketa Pada Rancangan Aturan Pengadaan Barang Jasa Publik: Apresiasi, Kritik, Rekomendasi’, Media luris, 6.3(2003)
- Rosdalina Bukido, and Laila F. Bamatraf, ‘Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 15.1 (2017)
- Safitri, Wahyuni, and Heidy Olha Wuaten, ‘Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)’, Cendekia Hukum, 12.1 (2020)
- Zihaningrum, Apectriyas, ‘Penegakan Hukum Persekongkolan TenderBerdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monoili Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Jurnal Privat Law, 4.1 (2016)
- Buku
- Hermasnyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008).
- Marbun, Rocky, Persekongkolan Tender Barang/ Jasa (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Suhartono, Edi, Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos (Yogyakarta: Gajah Mada Pers, 2013)
- Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Perkom Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom No.1/2019)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Laporan Hasil
- NTT, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi, ‘Aspek Hukum Dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk’, 2017
- Internet
- Jatimdetik, ‘KPPU Buktikan Persekongkolan Tender Di Pelabuhan Nusa Penida’, 2024
- <https://www.jatimdetik.com/hukum-kriminal/kppu-buktikan-persekongkolan-tender-di- pelabuhan-nusa-penida/> [accessed 13 May 2025]
- W, Hilman Fathurrahman, ‘Sidang Kasus BTS Kominfo, Anggaran Rp10 Triliun Cair Sebelum Tower Dibangun,” Tempo.Co, No. Kasus BTS Kominfo’, 2023
- <https://www.tempo.co/hukum/sidang-kasus-bts-kominfo-anggaran-rp10-triliun-cair- sebelum-tower-dibangun-163236> [accessed 7 May 2025]
References
Jurnal
Ashari Abdasis Betham, Nasrun Hipan, and Firmansyah Fality, ‘Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa’, Jurnal Yustisiabel, 3.2 (2019)
F, Adam Khafi, Sunarto DM, and Maya S, ‘Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK’, Jurnal Cendekia Hukum, 4.2 (2021)
Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza, ‘Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara’, Jurnal Fundamental Justice, 1.2 (2020)
Kaldera, Nawang Xalma, Muti Aulia, and Hani Adila Faza, ‘Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keungan Negara’, Jurnal Fundamental Justice, 1.2 (2020)
Maya Shafira, and Sunarto DM Adam Khafi Ferdinad, ‘Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha’, Cepalo, 4.2 (2020)
Richo Andi Wibowo, ‘Penyelesaian Sengketa Pada Rancangan Aturan Pengadaan Barang Jasa Publik: Apresiasi, Kritik, Rekomendasi’, Media luris, 6.3(2003)
Rosdalina Bukido, and Laila F. Bamatraf, ‘Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 15.1 (2017)
Safitri, Wahyuni, and Heidy Olha Wuaten, ‘Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)’, Cendekia Hukum, 12.1 (2020)
Zihaningrum, Apectriyas, ‘Penegakan Hukum Persekongkolan TenderBerdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monoili Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Jurnal Privat Law, 4.1 (2016)
Buku
Hermasnyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008).
Marbun, Rocky, Persekongkolan Tender Barang/ Jasa (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
Suhartono, Edi, Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos (Yogyakarta: Gajah Mada Pers, 2013)
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli)
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Perkom Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom No.1/2019)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Laporan Hasil
NTT, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi, ‘Aspek Hukum Dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk’, 2017
Internet
Jatimdetik, ‘KPPU Buktikan Persekongkolan Tender Di Pelabuhan Nusa Penida’, 2024
<https://www.jatimdetik.com/hukum-kriminal/kppu-buktikan-persekongkolan-tender-di- pelabuhan-nusa-penida/> [accessed 13 May 2025]
W, Hilman Fathurrahman, ‘Sidang Kasus BTS Kominfo, Anggaran Rp10 Triliun Cair Sebelum Tower Dibangun,” Tempo.Co, No. Kasus BTS Kominfo’, 2023
<https://www.tempo.co/hukum/sidang-kasus-bts-kominfo-anggaran-rp10-triliun-cair- sebelum-tower-dibangun-163236> [accessed 7 May 2025]