Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Abstract

                                               ABSTRAK

Hukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (non doctrinal), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembadanan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa