University Of Bengkulu Law Journal

Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme sebagai Upaya Menanggulangi Peperangan Asimetris: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah

Galang Setyawan Aji, Mochammad Afifuddin, Ahmad G. Dohamid — Sat, 12 Apr 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyebaran Radikalisme yang dimana menjadi penting pada peperangan asimetris. Peperangan asimetris bisa terjadi akibat kemajuan teknologi yang semakin berkembang sekarang. Upaya sudah banyak dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi Radikalisme salah satunya dengan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 dan banyak upaya lain yang dilakukan. Implementasi kebijakan yang dilakukan serta bagaimana peran pemerintah untuk menciptakan lingkungan aman dari paham radikalisme. Sumber data yang digunakan menggunakan literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan juga situs-situs yang sesuai dengan penelitian ini. Banyak tantangan yang masih harus dihadapi Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah paham Radikalisme ini.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Provinsi, Radikalisme, Peperangan Asimetris, Provinsi Jawa Tengah

Dampak Hukum Pengakuan Terhadap Palestina Menurut Hukum Internasional

Deli Waryenti — Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0000

Palestina adalah sebuah negara yang sudah mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Namun pengakuan tersebut belum dapat membuat Palestina berdiri sejajar dengan negara-negara lain karena berbagai sebab, seperti wilayah yang masih dikuasai oleh Israel dan Hamas, penduduk yang lebih banyak warga Israel, pemerintahan yang tidak jelas karena ada 2 pemerintahan yaitu Hamas dan Fatah/PLO. Jadi walaupun Palestina sudah mendapat pengakuan eksplisit dan de yure dari berbagai negara namun pengakuan itu tidak berdampak karena secara de facto Palestina belum dapat menjalankan peranannya sebagai subjek Hukum Internasional. Sebaliknya Israel mendapatkan dampak yang signifikan dari pengakuan tersebut berupa rusaknya hubungan diplomatic dengan beberapa negara.

Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur

Rema Syelvita, Utami Niki Kusaini — Tue, 15 Apr 2025 00:00:00 +0000

Meskipun diizinkan oleh hukum Islam dan diatur oleh hukum nasional Indonesia, poligami masih menjadi topik kontroversial, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Dalam konteks ini, pernyataan public figur seperti Oki Setiana Dewi yang menyatakan bahwa pernikahan poligami tanpa persetujuan istri tetap sah secara hukum telah memicu banyak diskusi di masyarakat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat implikasi hukum dari poligami tanpa persetujuan istri serta pendapat publik tentang hal itu. Metode yang digunakan dalam artikel ini mencakup analisis yuridis normatif terhadap peraturan hukum terkait poligami dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, serta studi kasus dari putusan pengadilan yang relevan. Metode ini diperkuat dengan tinjauan literatur tentang peran dan pengaruh figur publik dalam membentuk persepsi publik tentang isu hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa poligami tanpa persetujuan istri tidak hanya berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan yang dapat merugikan istri dan anak-anak. Selain itu, pandangan publik figur yang mendukung praktik ini tanpa mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak asasi manusia dapat memperkuat stereotip negatif.

Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pengabaian Pengelolaan Limbah B3 Medis Di Indonesia

Ayu Putriyana, Shabrina Nasution — Wed, 30 Apr 2025 00:00:00 +0000

Mekanisme pembuangan limbah B3 medis telah diakomodir dalam peraturan perundang-undang di Indonesia, namun kesadaran akan pengelolaannya sesuai tuntunan dari regulasi yang ada masih begitu minim. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pembuangan limbah B3 medis secara terbuka, pengolahan tanpa izin, proses pembakaran limbah yang tidak mematuhi standar mutu, kekurangan jasa pengolahan, penyimpanan limbah berbahaya yang disimpan tidak pada areanya, penimbunan limbah, tempat penyimpanan yang tidak mematuhi standar, dan penghentian pemanfaatan incinerator karena belum mempunyai izin dari KLHK. Penelitian ini menganalisis sanksi yang diterapkan terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah B3 medis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. yang menganalisis data sekunder guna mendapatkan gambaran mengenai sanksi-sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak yang mengabaikan pengelolaan limbah B3 medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 medis terdapat ketentuan sanksi terkait tidak dikelolanya limbah B3 medis dengan baik yang diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda.

The Consumer Rights Protection in International Digital Transactions: RCEP Implications for Indonesian Law

Hafidza Zia, Andre Zanij Deananda — Wed, 09 Apr 2025 00:00:00 +0000

The RCEP agreement was ratified by the Indonesian Parliament on August 30, 2022, covering aspects such as e-commerce and consumer protection in digital transactions. However, its implementation raises issues regarding the protection of consumer personal data and dispute resolution between parties, especially in the appointment of panels. Although Indonesian law has provisions for personal data protection, the institution responsible for supervising and handling cases has not yet been established. Additionally, the appointment of panels for dispute resolution is unclear, which may lead to future problems. While there is existing consumer protection legislation, it is outdated and not suitable for the digital era. The government needs to take an active role in protecting consumers by establishing a personal data protection agency, requesting the establishment of an RCEP Dispute Settlement Secretariat for clarity in panel appointments, and updating the Consumer Protection Law to address digitalization. These steps are essential for safeguarding the people of Indonesia.

Strengthening Legal Awareness in Mitigation: Education and Community Empowerment Study Based on Local Wisdom in Bengkulu

Sinung Mufti Hangabei, Rangga Jayanuarto, Fahmi Arisandi — Wed, 30 Apr 2025 00:00:00 +0000

This research explores the integration of local wisdom in community-based disaster mitigation strategies in Bengkulu, an area prone to natural disasters such as earthquakes and tsunamis. Although local wisdom holds significant potential in reducing disaster risks, there are still gaps in its application within formal mitigation policies. A qualitative approach was used to explore local wisdom practices through ethnographic study, in-depth interviews, and policy document analysis. The findings indicate that while there have been some integration efforts, existing mitigation policies are primarily technical and do not fully account for the potential of local culture as a significant adaptive resource. The study also emphasizes the importance of community empowerment through culture-based education to enhance disaster preparedness and compliance with mitigation regulations. The integration of local wisdom with spiritual principles is expected to provide a strong legal foundation for involving communities in disaster mitigation efforts, creating a more holistic, effective, and sustainable approach