Main Article Content
Abstract
This research was conducted in Srikaton Village, Pondok Kelapa Sub-District, Central Bengkulu District. The aim is to confirm the amount of village funds allocated by the central government to this village in 2019. Then, this research also explores information about the proportion of village funds used for community empowerment. The informants of this study were selected based on purposive sampling technique. They are two village officials taking care of and knowing about the use of village funds. The data were collected by using observation, interview, and documentation methods. The collected data were then analyzed and presented using quantitative descriptive methods in the form of percentage analysis. This research notes that the village funds in Srikaton in 2019 were used to finance the construction of physical infrastructure (70%), while another 30% was used to finance community empowerment programs, such as training on entrepreneurship. The village funds were not used to grant business financial for poor families. As a result, the village fund program in Srikaton does not directly reduce poverty.
Keywords: village funds, empowerment, poor families.
Article Details
The Copyright noticeof the Jurnal Sosiologi Nusantara (JSN) is as follows :
The author who submits the manuscript must understand and agree that the copyrights published are held by Jurnal Sosiologi Nusantara. Copyright includes rights to reproduce, distribute and sell every part of journal articles in all forms and media. This is for download the copyright transfer form for signed by the corresponding author. All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows:
• Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Jurnal Sosiologi Nusantara is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Then, you are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
References
- Bappeda Benteng (2012), Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Benteng, Makalah seminar tidak dipublikasikan.
- BPS (2013), Berita Resmi BPS, Nomor 06/01/Tahun XVI, 2 Januari 2013.
- ---------- (2009), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi, Online http://www.bps.go.id [diakses 1 April 2010].
- Haikal, M. Munir (2012), Membuka Akses Finansial Warga Miskin, Online http://www.unisosdem.org [diakses 15 Maret 2013].
- Keputusan Bersama Tiga Menteri: Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5306/SJ/2015, Menteri Keuangan Nomor 959/KMK.07/2015, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Kompas, Rabu 18 Juli 2007, Jakarta.
- Mardiasmo (2009), Desentralisasi Fiskal: Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Pembukuan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Simanjuntak, L., dkk. (2001), Ketidakadilan Gender: Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 23-26.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- Todaro dan Smith (2003), Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jakarta, Erlangga.
- Universitas Gadjah Mada (2013), Program Pengentasan Kemiskinan Tidak Berdampak pada Kualitas Hidup, Portal Online, diposting tanggal 14 Maret 2013, https://ugm.ac.id/id/berita/7598-program-pengentasan-kemiskinan-tidak-berdampak-pada-kualitas-hidup [diakses 5 Mei 2019].
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- World Bank (2003), Poverty: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics, Washington D.C.
References
Bappeda Benteng (2012), Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Benteng, Makalah seminar tidak dipublikasikan.
BPS (2013), Berita Resmi BPS, Nomor 06/01/Tahun XVI, 2 Januari 2013.
---------- (2009), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi, Online http://www.bps.go.id [diakses 1 April 2010].
Haikal, M. Munir (2012), Membuka Akses Finansial Warga Miskin, Online http://www.unisosdem.org [diakses 15 Maret 2013].
Keputusan Bersama Tiga Menteri: Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5306/SJ/2015, Menteri Keuangan Nomor 959/KMK.07/2015, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Kompas, Rabu 18 Juli 2007, Jakarta.
Mardiasmo (2009), Desentralisasi Fiskal: Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, BPFE, Yogyakarta.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Pembukuan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
Simanjuntak, L., dkk. (2001), Ketidakadilan Gender: Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 23-26.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tertanggal 22 Maret 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
Todaro dan Smith (2003), Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jakarta, Erlangga.
Universitas Gadjah Mada (2013), Program Pengentasan Kemiskinan Tidak Berdampak pada Kualitas Hidup, Portal Online, diposting tanggal 14 Maret 2013, https://ugm.ac.id/id/berita/7598-program-pengentasan-kemiskinan-tidak-berdampak-pada-kualitas-hidup [diakses 5 Mei 2019].
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
World Bank (2003), Poverty: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics, Washington D.C.