Main Article Content

Abstract

The method used in this research was qualitative descriptive method, by using purposive sampling that 19 person selected as the respondent they from the member of Legislative Budgeting Team and Exsecutive Budgeting Team of North Bengkulu administration. There are 5 legal action procedure in budgeting process; budgeting plan preparation, ordinance budgeting plan preparation, budgeting delivery and regional budgeting investigation, regional budgeting evaluation and regional budgeting decree. Research had done by information from Legislative Budgeting Team of North Bengkulu Regency and Executive Budgeting Team of North Bengkulu Regency and finance departement staff of North Bengkulu Regency Administration. According of this research, there are conclusion that Regional Budget Composing Process Of North Bengkulu Regency In 2011 Year Period inclination are less appropriate with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 in the same manner as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 about Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Article Details

Author Biography

Nopri Anto Silaban, Universitas Bengkulu

Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu

How to Cite
Silaban, N. A. (2017). PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011. Jurnal Governance Dan Administrasi Publik, 1(2), 28–38. https://doi.org/10.33369/jgoap.v1i2.12587

References

  1. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2000.
  2. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006.
  3. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2007.
  4. Mardiasmo dan Kirana-Jaya,W., 1999, “Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik,” KOMPAK No 21, 385-402.
  5. Mardiasmo, 2000, “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001” Seminar Isu Terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001. Makalah Seminar, HIMMEP UGM, Yogyakarta.
  6. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 2000.
  7. Kaho, Joseph Riwu, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
  8. ., 2000, “Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001.