Main Article Content

Abstract

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bengkulu sudah terealisasi, namun belum mempunyai aturan yang jelas berupa undang-undang dan turunannya termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Secara umum tujuan kebijakan ini adalah menciptakan akses yang baik bagi masyarakat Kota Bengkulu berupa jalan yang layak untuk dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk pada jalan lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan lokus penelitiannya di Kota Bengkulu. Aspek yang digunakan mengadopsi Teori Van Mater dan Van Horn yakni penetapan tujuan atau sasaran kabijakan, kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat masih mengeluhkan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Terkait penetapan tujuan atau sasaran kebijakan masih dinilai belum objektif karena lebih mendahulukan jalan yang berada di dekat pusat kota dibandingkan jalan di pinggiran kota yang membahayakan ketika tidak dibangun, kemudian ada pula fenomena jalan tak bertuan (jalan yang tidak jelas statusnya menjadi tanggungjawab provinsi atau Kota Bengkulu). Untuk kegiatan pencapaian tujuan masyarakat berharap dilibatkan pada proses pembangunan infrastruktur jalan, tidak ada musyawarah antara pemerintah dan warga sekitar lokasi pembangunan yang dilakukan sebelum melakukan pembangunan jalan, masyarakat hanya menjadi penonton yang bahkan tidak bisa menjalankan perannya sebagai warga negara untuk turut mengawasi jalannya kebijakan. Hasil kegiatan dinilai masih kurang karena beberapa titik jalan masih belum dibangun dengan sistem ruas tuntas sehingga menimbulkan pemikiran masyarakat bahwa pemerintah hanya melakukan “pencitraan”. Rekomendasi untuk membuat kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lebih efektif adalah dibuatkan aturan yang jelas beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar dapat diimplementasikan dengan baik dan terukur, masyarakat seharusnya tidak hanya mengharapkan uluran tangan pemerintah namun berupaya memperbaiki jalan di wilayahnya terutama jalan yang terjal dan membahayakan

Keywords

Seribu Jalan Mulus Pembangunan Jalan Infrastruktur Bengkulu

Article Details

Author Biographies

Is Susanti, Universitas Bengkulu

Magister Administrasi Publik Fisip Unib

Achmad Aminudin, Universitas Bengkulu

Magister Administrasi Publik Fisip Unib

Sugeng Suharto, Universitas Bengkulu

Magister Administrasi Publik Fisip Unib
How to Cite
Susanti, I., Aminudin, A., & Suharto, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KOTA BENGKULU : Studi Tentang Slogan Seribu Jalan Mulus. Jurnal Governance Dan Administrasi Publik, 5(1), 37–46. https://doi.org/10.33369/jgoap.v5i1.19267

References

  1. Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
  2. Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, 2008, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar.
  3. Asariansyah, Muhammad Faisal, dkk, 2013, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
  4. Astiti, Ni Putu Mega, 2014, Analisis Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Benoa-Bandara-Nusa Dua, Tesis Program Magister Teknik Sipil, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
  5. Dunn, William N, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjahmada University Pers, Yokyakarta.
  6. Emzir, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
  7. Grigg, Neil, 1998, Infrastructure Engineering And Management, Jhon Wiley and Sons.
  8. Kodoatie, Robert J., dan Roestam Sjarief, 2005, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta: Andi.
  9. Kurniawan, Dwi Ardianta dan Arif Wismadi, 2015, Analisis Intervensi Infrastruktur Jalan untuk Mendukung Pemerataan Hasil Pembangunan, Peneliti pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  10. Lahmuddin, 2004, Analisis Permasalahan Pengembangan Jalan Lingkar Luar Kota Medan, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
  11. Nugroho, Riant, 2011, Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
  12. Sahudege, Christin Dessy, dkk, 2015, Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Papua.
  13. Susanti, Is, 2016, Deskripsi Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Trawl (Studi Kasus di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu), Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
  14. Winarno, Budi, 2014, Apakah Kebijakan Publik? Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta.
  15. Dokumen :
  16. Data BPS Indonesia 2018
  17. Data dan Laporan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu
  18. Data dan Laporan Dinas PUPR Kota Bengkulu
  19. Ditjen Bina Marga Kementerian PU Buku Pembangunan Daerah dalam Angka Tahun 2013