Main Article Content

Abstract

Kasus korupsi di Indonesia banyak terjadi dari dulu hingga saat ini. Hal itu tercermin dalam indeks kasus korupsi yang dirilis oleh beberapa lembaga, di mana angka korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Padahal peran pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang bagi para koruptor sudah dilakukan sejak lama. Namun, peraturan tersebut seringkali disepelekan, hal tersebut disebabkan para penegak hukum sendiri yang bermain api di dalamnya. Masih banyak kasus suap yang diterima penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara, salah satu contoh perkara yang sangat disayangkan di Indonesia adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Soegiarto Tjandra. Banyak kasus lain yang muncul selama proses penegakan hukum perkara tersebut, seperti kasus suap yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya berperan dalam menegakkan keadilan. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis kejadian-kejadian selama proses penegakan hukum pada kasus korupsi Djoko Tjandra. Berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang memuat tiga nilai dasar hukum yaitu, nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan untuk masyarakat (sosiologis), serta kepastian hukum (juridis). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui data sekunder. Data yang telah diperoleh, dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian adalah bahwa, selama proses penetapan hukum kasus Djoko Tjandra, tiga nilai hukum dalam teori Gustav Radburch tidak begitu diterapkan mengingat kasus tersebut sangat merugikan. Masih perlu adanya kesadaran bagi setiap penegak hukum, supaya tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat terealisasi di Indonesia

Keywords

Djoko Tjandra Gustav Radbruch Kasus Korupsi

Article Details

Author Biography

Susmita Suharjo, Universitas Negeri Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, program studi S1 Sosiologi
How to Cite
Suharjo, S., & Harianto, S. (2022). ANALISA PROSES PENETAPAN HUKUM KASUS TINDAK KORUPSI DJOKO SOEGIARTO TJANDRA. Jurnal Sosiologi Nusantara, 8(2), 253–264. https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.253-264

References

  1. Acch.Kpk. N.D. “Portal Pengetahuan Anti Korupsi.” Retrieved June 6, 2022 (Https://Aclc.Kpk.Go.Id/).
  2. Agiyanto, Ucuk. 2018. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan
  3. Berdimensi Ketuhanan.” In Prosiding Seminar Nasional Hukum Ums. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  4. Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju.
  5. Fasini, Arfin Bin Ibrahim. 2018. “Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional.” Jurnal Bppk : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 11(1):28–55. Doi: 10.48108/Jurnalbppk.V11i1.49.
  6. Ihsan, Muhammad. 2021. “Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya
  7. Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh).” Integritas : Jurnal Antikorupsi 6(2):327–40. Doi: 10.32697.
  8. Jainah, Zainab Ompu. 2012. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” Journal Of Rural
  9. And Development 3(2):165–72.
  10. Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum
  11. Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
  12. Khasanah, Lailatul. 2021a. “Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” Bharanomics 1(2):75–81. Doi: 10.46821/Bharanomics.V1i2.156.
  13. Nawatmi, Sri. 2016. “Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Empiris
  14. Negara-Negara Asia Pasifik.” Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen 31(1).
  15. Nugraheny, Dian Erika. 2020. “Fakta Penangkapan Djoko Tjandra, Dari Instruksi Jokowi
  16. Hingga Operasi 20 Juli.” Retrieved April 10, 2022 (Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/07/31/10214211/Fakta-Penangkapan-Djoko-
  17. Tjandra-Dari-Instruksi-Jokowi-Hingga-Operasi-20-Juli).
  18. Nugroho, Rizki Setyo. 2022. “Ada 7 Faktor Penentu Harga Tanah Yang Naik Setiap
  19. Tahun, Apa Saja?” Retrieved October 12, 2022 (Https://Www.Idxchannel.Com/).
  20. Perc. 2022. “Perc’s 2022 Report On Corruption In Asia.” Retrieved December 16, 2022
  21. (Http://Www.Asiarisk.Com/Subscribe/Dataindx.Html).
  22. Rahardjo, Satjipto. 2006. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kompas.
  23. Rahma, Andita. 2020. “Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra.” Retrieved June 6, 2022 (Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1380233/Bareskrim-Gelar-Rekonstruksi-Kasus-Red-Notice-Djoko-Tjandra).
  24. Rizaty, Monavia Ayu. 2022. “Kejaksaan Agung Tangani 371 Kasus Korupsi Sepanjang
  25. ” Retrieved December 16, 2022 (Https://Dataindonesia.Id/Ragam/Detail/Kejaksaan-Agung-Tangani-371-Kasus-Korupsi-Sepanjang-2021).
  26. Samekto, Fx. Adji. 2008. Justice Not For All - Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam
  27. Perspektif Studi Hukum Kritis. Jakarta: Lengge Printaka.
  28. Santoso, Hari Agus. 2021. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘Ptb.’” Jatiswara 36(3).
  29. Sholahudin, Umar. 2013. “Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin.” Sejarah Dan Budaya 34–50.
  30. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  31. Transparency International. 2021. “Corruption Perceptions Index 2021.” Transparency International. Retrieved December 16, 2022 (Https://Www.Transparency.Org/En/Cpi/2021/Index/Idn).
  32. Waluyo, Bambang. 2014. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Yuridis 1(2):169–82.