Main Article Content

Abstract

The current study aimed to determine the effectiveness of supervision, the causes of ineffectiveness and solutions to the empirical problem of ODOL trucks at UPPKB Padang Ulak Tandaing. Qualitative approaches and in-depth interview methods were used to collect data. Drivers, BPTD officials, and UPKKB personnel became the informants of this research. Data were collected from 16 informants involved in the process of monitoring ODOL trucks at UPPKB Padang Ulak Tanding. Descriptive analysis is used to describe the results of interviews and documentation from informants. The results of the research show that: (1) the percentage of the results of measuring the effectiveness of supervision based on the process reaches 78%, which means it is quite effective; (2) The inhibiting factors for supervision, namely the condition of human resources are not yet ideal and the implementation of work standards is not perfect, internal control is weak, law enforcement  is weak, legalawareness of owners of freight transport is weak and facilities/infrastructure are not adequate; (3) Efforts to overcome the empirical problem of ODOL trucks include the recruitment of specializations for motor vehicle testers, the leadership must be a role model for subordinates, the application of rewards/punishments for the performance of investigators, the implementation of a legal awareness campaign and the provision of inadequate facilities/infrastructure. Discussions, implications and recommendations are presented.

Keywords

Odol Effectiveness and Supervision

Article Details

How to Cite
Hariyanto, B., Widodo, S., & Murni, T. (2021). The Effectiveness of Supervision Over Dimensionand Over LoadTrucks in Bengkulu Province (Study on UPPKB Padang Ulak Tanding Bengkulu Province). The Manager Review, 3(2), 173–193. https://doi.org/10.33369/tmr.v3i2.19715

References

  1. Abdulkadir, M. (1998). Hukum Pengangkutan Niaga. PT. Citra. Bandung.
  2. Afandi, P. (2019). Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah). Among Makarti, 12(1). Alfianita, E. (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3(5),758-762.
  3. Amalia, H., & SD, Z. R. (2017). Pengawasan Angkutan Barang di Kota Dumai. Riau University,
  4. Andriansyah. (2015). Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori (D. E. Mardhiati Ed.). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama.
  5. Anugerah, G. D., & Mayarni, M. (2018). Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru. Riau University
  6. Anzani, L. G. (2019). Efektivitas Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung).
  7. Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika, 28(2).
  8. Arumsari, R. (2009). Peranan Pengawasan Sebagai Upaya Pendisiplinan Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009.
  9. Bakaruddin, M., & Asnawi, W. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih Di Kab. Pelalawan Prov. Riau. 1 st Celscitech-UMRI 2016.
  10. Brantas. (2009). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Alfabeta.
  11. Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input, 2(1), 49-57.
  12. Budiharto, P. (2008). Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. Dialogue, 5(1), 1-20.
  13. Claraini, C., Savitri, E., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). Riau University,
  14. Dahlan, M. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Unit Pelayanan Publik, Dan Budaya Organisasi Dan Lingkungan Eksternal Sebagai Moderating Variable. Sosiohumaniora, 19(1), 45-51.
  15. Daniarsyah, D., & Rahayu, N. D. (2020). Menuju Implementasi Flexible Working Arrangement Ideal Pasca Masa Covid-19. JDKP Jurnal Desentralisasi danKebijakan Publik, 1(2), 97-107.
  16. Dharma, A. (2004). Manajemen Supervisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  17. Fariswadi, F., & Tua, H. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) di Kota Pekanbaru (Studi pada Angkutan Travel Luar Kota dan dalam Kota). Riau University,
  18. Fatimah, A. S. (2017). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Studi Sosial dan Politik, 1(2), 167-178.
  19. Gunawan, E. (2018). Rapat koordinasi teknis perhubungan darat 2018. Kementerian Perhubungan. Jakarta.
  20. Halidayati, I. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). Jurnal Akuntansi, 2(2).
  21. Handayaningrat, S. (1990). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta, HajiMas Agung.
  22. Handoko, T. H. (2000). Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: bpfe, 52. Hasibuan
  23. M. S. (2006). Manajemen Dasar. Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
  24. Hasyim, A. D. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah. Paper presented at the Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014".
  25. Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 19(1), 1-34.
  26. Khisty, C. J., & Lall, B. K. (2005). Dasar-dasar rekayasa transportasi. Erlangga, Jakarta.
  27. Lubis, C. V. (2015). Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Universitas Medan Area, Medan. Retrieved from http://hdl.handle.net/123456789/627
  28. Mahmudi. (2005). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Manullang, M. (2005). Dasar - dasar manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
  29. Maringan. (2004). Dasar-dasar manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
  30. Miro, F. (2005). Perencanaan transportasi untuk Mahasiswa. Perencanaan dan Praktisi, Erlangga, Jakarta.
  31. Moleong,L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya. Nasution, M. N. (2004). Manajemen transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
  32. Nofianti, L. (2015). Ringkasan Buku PUBLIC SECTOR GOVERNANCE Pada Pemerintah Daerah.
  33. In: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  34. Nofianti, L. (2019). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah (Peer Review).
  35. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pedoman Tentang Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, No. SK.736/AJ.108/DRJD/2017 C.F.R. (2017).
  36. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaran Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, No. 134 C.F.R. (2015).
  37. Prawirosentono, S. (2008). Perencanaan dan Penyelenggaraan Sumber daya Manusia.
  38. In: Bandung: Alfabeta.
  39. Prihatmanti, M. A. (2013). Efektivitas Program kesejahteraan sosial anak balita (PKSAB) di TAS Dr. Soetomo Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 1(1), 1-4.
  40. Purwosutjipto, H. M. N. (1991). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan. Jakarta: Djambatan.
  41. Riantika, N. P. R., Prayudi, M. A., & Dewi, G. A. K. R. S. (2018). Pengaruh Persepsi Kesesuaian Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Pengawas Koperasi Di Kabupaten Buleleng Dengan Self-Efficacy Sebagai Pemoderasi. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 9(2).
  42. RINA, R. (2013). Pengawasan Tonase Angkutan Barang oleh Uptd Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Universitas Andalas,
  43. RISTANTY, E. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Corporate Social Ressponsibility (Studi Pasa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya). Universitas 17 Agustus 1945,
  44. Rofai, A. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah. program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
  45. Saleh, S. M., Tamin, O. Z., Sjafruddin, A., & Frazila, R. B. (2009). Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan jalan. Jurnal Transportasi, 9(1).
  46. Saputra, I. (2017). Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung). Universitas Lampung,
  47. Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.
  48. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.
  49. Sitio, R., & Anisykurlillah, I. (2014). Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang). Accounting Analysis Journal, 3(3).
  50. Sitorus, M. (2009). Pengaruh Pemberdayaan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Pegawai dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Siup (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 6(1), 114-135.
  51. Situmorang, V. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
  52. Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung. Suhardi, S. (2018). Pengantar manajemen dan aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media. Sumantri, T., Yulianti, R., & Stiawati, T. (2015). Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan
  53. Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dppkd) Provinsi Banten. UniversiStas Sultan Ageng Tirtayasa,
  54. Taroreh, G. N., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Enyelenggaraan Pemerintahan Desa Dikecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(1).
  55. Taufik, T., & Kemala, D. (2013). Pengaruh pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis), 5(1), 51-63.
  56. Tiara, R., & Mardiyanto, M. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS), 3(1), 36-44.
  57. Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance TerhadapKinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1-11.
  58. Wibawa, S., FM, A. F., & Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan LiarDi Jembatan Timbang. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 12(2), 74-85. Yuliani, K. F. (2017). Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) Di Kota Bandarlampung.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>